Adobe Indesaign

Silahkan download disini

1. http://www.ilmugrafis.com/indesign.php?page=desain-cover-majalah-indesign

2. http://tutorialgratis.net/2008/03/30/belajar-adobe-indesign/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Manajemen Pengembangan KTSP Pendidikan Agama Islam

Daftar Isi

Cover…………………………………………………………………………………………………

Kata Pengantar…………………………………………………………………………………..

Daftar Isi…………………………………………………………………………………………….

Bab I. Pendahuluan…………………………………………………………………………… 1

  1.  Latar Belakang Masalah………………………………………………………… 1
  2.  Pembatasan Masalah……………………………………………………………… 9
  3.  Rumusan Masalah…………………………………………………………………. 10
  4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian…………………………………………… 10
  5. Tujuan dan Manfaat Pembahasan…………………………………………… 10

Bab II. Tinjauan Pustaka dan Definisi Operasional…………………………… 12

  1. Kajian Pustaka……………………………………………………………………….. 12
  2. Definisi Operasional………………………………………………………………. 13

Bab III. Metode Penelitian dan Analisa data……………………………………… 17

  1. Metode Penelitian………………………………………………………………….. 17
    1. Jenis Penelitian…………………………………………………………………. 17
    2. Rancangan Penelitian……………………………………………………….. 17
    3. Sumber Data…………………………………………………………………………… 18
    4. Analisis Data………………………………………………………………………….. 19

Bab IV. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pengembangan KTSP Mata Pelajaran PAI di SMA.. 20

  1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMA ……………….. 20

  1. Pengembangan KTSP Mata Pelajaran PAI di SMA.. 21

Bab V. Kesimpulan…………………………………………………………………………… 25

Daftar Pustaka…………………………………………………………………………………… 27

BAB I. PENDAHULUAN

 

  1. A.    Latar Belakang

Sepanjang sejarah pendidikan di Indonesia telah banyak terjadi dinamika dalam pengembangan kurikulum. Sampai saat ini telah tercatat beberapa kurikulum yang diterapkan di Indonesia, di antaranya adalah; Kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004 dan kurikulum 2006 (http://www.alazhar.syifabudi. net/index.hp?option=content&task=view&id=74 &it e), atau yang sering disebut dengan KTSP yang sampai saat ini masih dijadikan acuan dalam pendidikan di Indonesia.

Bila diteliti secara lebih jeli maka ada beberapa perubahan kurikulum yang memiliki kurun waktu penerapan yang lumayan lama. Namun, ketika mengkritisi kurikulum 2004 atau yang lebih terkenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ini hanya memiliki kurun waktu penerapan yang pendek, yaitu sekitar 2 tahun. Pada tahun 2006 telah muncul format kurikulum yang baru sebagai  pengganti kurikulum berbasis kompetensi yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Kenapa hal itu terjadi (http://www.suraramerdeka.com/harian/0603/20/opi03 /htm), (kenapa KBK harus di ganti dengan KTSP)?

Alasan kuat mengapa KBK segera tergantikan dengan KTSP adalah banyak hal yang ada dalam KBK sulit dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam upaya penerapan standar kompetensi dan tujuan pendidikan. Fenomena inilah yang menjadikan sekolah terkesan kurang siap dalam menerapkan KBK walau pada hakikatnya KBK memiliki pengertian yang ideal, yaitu suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik. Hasil itu berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu (Mulyasa, 2006 : 39). Tetapi bukti riil telah memberikan jawaban bahwa KBK masih belum mampu menjadi solusi bagi dunia pendidikan dalam menghadapi berbagai macam problematikanya.

Aspek krusial yang membedakan antara kurikulum berbasis kompetensi dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah pada aspek karakteristik. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam KBK lebih ditekankan pada kegiatan individual personal untuk menguasai kompetensi yang dipersyaratkan (Mulyasa : 2006 : 42), sedangkan pada KTSP memiliki karakteristik yang khas yaitu memberikan kebebasan pada setiap tingkat satuan pendidikan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa pada tingkat satuan pendidikan tersebut.

Aspek lain yang juga menjadi faktor pembeda antara KBK dengan KTSP adalah; pada KTSP sekolah diberi kebebasan untuk menyusun kurikulum sendiri, sehingga sekolah harus mampu menyusun silabus dengan berdasarkan standar isi yang untuk kemudian dituangkan ke dalam indikator materi pelajaran. Kalau kurikulum pada KBK sudah sempurna berbentuk mata pelajaran yang rinci, sehingga terjadi penyeragaman materi pada semua materi pelajaran di tiap lembaga pendidikan. Pada KTSP memiliki materi pelajaran yang masih belum sempurna dan baku. Materi yang diberikan kepada sekolah masih berupa standar isi dan standar kompetensi, sehingga sekolah harus memiliki kreatifitas sendiri dalam mengolah standar isi dan standar kompetensi untuk menjadi mata pelajaran yang sempurna. Dari fenomena inilah maka jelas terjadi heterogenitas mata pelajaran pada tiap lembaga pendidikan.

Munculnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang menggantikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dalam kancah dinamika pendidikan Indonesia saat ini dimaksudkan agar KTSP mampu menjadi penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Layaknya sebuah kitab suci al-Qur’an  yang memang telah berhasil menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya (Taurat, Zabur dan Injil). Mampukah KTSP menjadi kurikulum penyempurna dari kurikulum-kurikulum sebelumnya yang ada di Indonesia? Dan mampukah KTSP menjadi solusi dari problematika pendidikan Indonesia saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum mampu diterjemahkan oleh realitas karena saat ini KTSP masih dalam taraf implementasi yang problematik.

Bila dianalisa lebih spesifik mengenai dampak KTSP terhadap pengajaran pendidikan agama Islam, maka akan muncul suatu permasalahan-permasalahan yang krusial dalam proses pengajaran pendidikan agama Islam tersebut. Untuk mewujudkan  implementasi yang ideal dari KTSP, maka pihak sekolah yang bersangkutan harus mampu memilih elemen-elemen masyarakat yang tepat dan mau untuk terlibat dalam proses pelaksanaan pendidikan. Dari fenomena ini telah tergambar contoh permasalahan-permasalahan yang nantinya harus dihadapi oleh lembaga pendidikan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran yang tidak hanya memuat ilmu pengetahuan saja, namun di dalamnya, pendidikan agama Islam syarat akan nilai-nilai dan moral. Dari fenomena di atas tergambar jelas bahwasannya proses pendidikan membutuhkan mata pelajaran pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran yang menyokong perkembangan nilai dan moral siswa. Urgensitas peran pendidikan agama Islam dalam proses pendidikan saat ini telah memosisikan PAI pada pelajaran yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam mengembangkan moral siswa.

Sebelum melangkah jauh kepada pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) maka terlebih dahulu dikaji mengenai pengertian kurikulum itu sendiri. Menurut Muzayyin (2005 : 78) secara harfiah kata “kurikulum” berasal dari bahasa Latin dari alihan kata a little racecourse yang berarti suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olah raga yang kemudian dialihkan ke dalam pengertian pendidikan sehingga menjadi circle of instruction yaitu suatu lingkaran pengajaran, di mana guru dan murid terlibat di dalamnya (Home, 1962 : 13).

Hilda Taba (1962 : 13) berpendapat mengenai pendidikan bahwa; fungsi pendidikan di sekolah dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis yaitu :

  1. Sebagai pemelihara dan pentransmisi budaya
  2. Sebagai pentransformasi budaya
  3. Sebagai pengembang pribadi anak didik

Dari uraian pendapat Hilda Taba ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hendaknya kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia saat ini mampu mewadahi fungsi pendidikan tersebut. Dalam hal ini diharapkan kurikulum mampu menjadi mediator transformasi budaya dalam proses pendidikan. Munculnya kurikulum tingkat satuan pendidikan saat ini merupakan hasil metamorfosis dari kurikulum-kurikulum sebelumnya yang diharapkan dengan kehadiran KTSP ini mampu menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya.

Niat baik pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan mulia pendidikan saat ini diimplementasikan ke dalam usaha penyempurnaan kurikulum pendidikan yang diharapkan mampu menjadi solusi dari problematika pendidikan yang terjadi di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang telah memutuskan untuk mengganti KBK dengan KTSP, menjadi konsekuensi logis bagi subyek pendidikan Indonesia. Karena mau tidak mau mereka harus tetap melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut dalam proses pendidikan.

Kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan saat ini harus disikapi secara bijak pula, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai secara maksimal. Melaksanakan KTSP dengan sebaik-baiknya merupakan suatu perwujudan sikap bijak terhadap kebijakan pemerintah. Sebelum melaksanakan kebijakan tersebut maka terlebih dahulu subyek pendidikan memahami esensi dari kebijakkan tersebut. Dengan adanya KTSP saat ini maka sudah menjadi kewajiban bagi subyek pendidikan untuk memahami KTSP. Apa  sebenarnya KTSP itu? Dan bagaimana  sebenarnya KTSP itu?

KTSP merupakan singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat serta karakteristik peserta didik (Mulyasa, 2006 : 8).

Di dalam buku panduan umum penyusunan KTSP yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) juga telah dijelaskan mengenai pengertian KTSP, bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang tersusun atas tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur serta muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus (BSNP, 2006 : 10).

Dalam penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini lebih memberikan  Full authority and responsibility pada sekolah dalam menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan dari tanggung jawab dan otoritas yang dilimpahkan pada pihak sekolah inilah maka sudah menjadi konsekuensi logis bagi para guru untuk lebih profesional dalam mewujudkan proses pengajaran yang efektif agar pengajaran dapat berlangsung secara efektif, maka guru harus menciptakan proses pengajaran dalam suasana pembelajaran dan pengajaran yang baik (Surya, 2004 : 77).

Proses pengajaran yang efektif dapat terbentuk melalui pengajaran yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Berpusat pada Siswa (Student Center)

Keberhasilan proses pembelajaran dan pengajaran terletak dalam perwujudan diri siswa sebagai pribadi mandiri, pelajar efektif dan pekerja produktif. Dari dasar inilah maka sudah sepatutnya seorang guru memberikan perhatiannya kepada siswa sehingga siswa dapat berkembang dengan baik.

  1. Interaksi Edukatif antara Guru dengan Siswa

Rasa saling memahami antara guru dan siswa akan terpupuk subur dengan adanya interaksi edukatif yang harmonis antara guru dengan siswa. Sehingga membangun interaksi edukatif yang harmonis antara guru dengan siswa merupakan kewajiban yang harus dilakukan, yang dalam hal ini tentunya seorang guru dituntut untuk lebih aktif.

  1. Suasana Demokratis

Suasana demokratis dapat diwujudkan  dalam kelas dengan memberikan penghargaan kepada semua pihak sesuai dengan prestasi dan potensinya, sehingga dengan adanya penghargaan ini akan memupuk rasa percaya diri pada siswa dan selanjutnya siswa dapat berinovasi dan berkreasi sesuai dengan kemampuan masing-masing.

  1. Variasi Metode Mengajar

Variasi metode mengajar yang dilakukan oleh guru hendaknya disesuaikan dengan tujuan pencapaian materi pelajaran dan tidak hanya monoton pada satu metode sehingga suasana pengajaran tidak jadi membosankan bagi siswa dalam hal ini guru dituntut untuk lebih kreatif.

  1. Guru Profesional

Menurut Usman (2006 : 15), proses pengajaran yang efektif akan dicapai apabila dilakukan oleh seorang guru yang profesional. Ada beberapa persyaratan seorang guru dikatakan profesional:

  1. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang komprehensif.
  2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang keguruan.
  3. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai
  4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan atau pengajaran yang dilakukan.
  5. Memungkinkan perkembangan pendidikan sejalan dengan dinamika kehidupan
  6. Memiliki kode etik keguruan
  7. Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.
  8. Bahan yang Sesuai dan Bermanfaat

Bahan pelajaran yang diajarkan adalah bersumber dari kurikulum yang telah ditetapkan secara baku. Dalam Suparman (2001 : 8), kurikulum yang telah ditetapkan pun harus dikembangkan untuk mengantisipasi keadaan-keadaan berikut:

  1. Merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  2. Merespon perubahan sosial kemasyarakatan di luar sistem pendidikan
  3. Memenuhi kebutuhan peserta didik
  4. Merespon kemajuan-kemajuan dalam pendidikan
  5. Merespon terhadap perubahan sistem pendidikan itu sendiri.

Dengan adanya beberapa pertimbangan di atas diharapkan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa benar-benar sesuai dan bermanfaat.

  1. Lingkungan yang Kondusif

Pendidikan di sekolah dan di luar sekolah tidak boleh dilepaskan dari lingkungannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perkembangan pribadi seseorang merupakan hasil interaksi antara hereditas dan lingkungan (Soemanto, 2006 : 96). Lingkungan memiliki peranan yang penting dalam mendukung suksesnya proses pendidikan.

  1. Sarana Belajar yang Menunjang

Sarana dan prasarana yang menunjang proses pendidikan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan proses pengajaran yang efektif. Sarana tersebut adalah berupa alat bantu mengajar, laboratorium, aula, lapangan olahraga, perpustakaan dan sebagainya. Apabila ciri-ciri pengajaran di atas telah berhasil dipenuhi maka dimungkinkan proses pengajaran akan berjalan efektif. Dengan demikian tujuan pendidikan akan lebih mudah dicapai. KTSP disusun dan dikembangkan dengan berdasarkan undang-undang No. 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional yaitu terletak pada pasal 36 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

  1. Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
  2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.

Secara substansial, pemberlakuan KTSP lebih mengimplementasikan PP No 19 Tahun 2005, akan tetapi esensi isi dan arah pengembangan pembelajarannya tetap masih bercirikan pada tercapainya paket-paket kompetensi yang meliputi:

  1. Menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.
  2. Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
  3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
  4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif yang mengandung tercapainya tujuan pendidikan.
  5. Penilaian menekankan pada proses dan pada hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi (http://rbaryans.wordpress. com/2007/05/16/bagaimanakah-perjalanan-kurikulum-nasional-pada-pendi dikan-dasar-dan-menengah/).

Dalam penelitian ini penulis akan  mengupas mengenai sebagian masalah-masalah yang dihadapi oleh lembaga pendidikan SMA dalam upaya pengembangan kurikulum. Sesuai dari hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, telah didapatkan informasi bahwa di SMA secara dokumentasi telah menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan KTSP, namun pada tataran pembentukan komite sekolah masih ada beberapa hal yang memang perlu untuk dibenahi, karena rapat komite sekolah masih belum bisa berjalan secara maksimal.

Masih banyaknya siswa yang belum berhasil dalam proses  belajar merupakan masalah yang harus segera dicari solusinya, sehingga ditemukan strategi pembelajaran yang tepat yang perlu dikembangkan  dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan sempurna dan menghasilkan output yang berkualitas.

Adanya informasi yang diperoleh mengenai  komite sekolah SMA, dari informasi ini jelas tergambar bahwa adanya kesalah pahaman terhadap penerapan KTSP, terbukti dengan adanya pembentukan komite sekolah yang diketuai oleh elemen tokoh masyarakat dan bukan oleh kepala sekolah. Sesuai dengan informasi yang didapat, komite sekolah ini lebih banyak membahas tentang masalah pendanaan, dari fenomena ini nampak jelas bahwa komite sekolah disamakan dengan posisi BP3 yang pada dasarnya komite sekolah ini memiliki cakupan bahasan yang lebih luas, tidak hanya masalah pendanaan sekolah.

Kepala sekolah dan guru merupakan the key person  dalam keberhasilan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Mereka adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum (Mulyasa, 2006 : 35-36). Dari fenomena inilah, maka kepala sekolah dan guru memiliki peran utama dalam dinamika pendidikan di sekolah termasuk juga harus mengambil peran dalam komite sekolah. Keterbatasan sarana sekolah menjadi faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan pengembangan kurikulum terutama mata pelajaran pendidikan Islam, minimnya sarana yang tersedia di SMA menyebabkan proses pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan mata pelajaran pendidikan agama Islam masih belum maksimal.

  1. B.     Pembatasan Masalah

Upaya pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA akan dilihat melalui pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan mata pelajaran pendidikan agama Islam yang akan mendukung keberhasilan pengajaran PAI di kelas.

Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang akan diteliti meliputi; tahap perencanaan. Di dalam tahap perancanaan ini penulis akan meneliti data yang berupa dokumen KTSP mata pelajaran pendidikan agama Islam dan silabus. Setelah data pada tahap perencanaan telah didapatkan  kemudian mencari data pada langkah pelaksanaan KTSP yang meliputi bagaimana kurikulum yang disusun oleh sekolah diimplementasikan dalam pembelajaran. Data pada tahap terakhir yang ingin didapatkan adalah tahap monitoring dan evaluasi kurikulum yang meliputi; data kepemilikan sekolah mengenai program monitoring,  seperti apakah program monitoring yang diterapkan oleh sekolah? kendala-kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam monitoring? dan untuk kemudian mencari data tentang bagaimana program evaluasinya?

  1. C.    Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dalam penulisan tesis ini, penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA?
  2. Bagaimanakah proses pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di SMA?
  3. Apa problematika yang dihadapi dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran PAI di SMA?
  4. Bagaimanakah solusinya dalam mengatasi problematika tersebut?
  1. D.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian
    1. Tujuan Penelitian
      1. Untuk mengetahui proses pengembangan KTSP mata pelajaran PAI di SMA .
      2. Untuk mengetahui dokumen KTSP mata pelajaran PAI di SMA.
      3. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam pengembangan  KTSP mata pelajaran PAI di SMA .
      4. Untuk mengetahui solusi dari problematika yang dihadapi dalam pengembangan KTSP mata pelajaran PAI di SMA.
      5. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat:

  1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai bekal teoritis dan praktis dalam mengimplementasikan KTSP mata pelajaran PAI di lapangan.
  2. Bagi lembaga pendidikan yang diteliti, dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan KTSP mata pelajaran PAI khususnya dan pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran lain pada umumnya.
  3. Bagi para praktisi pendidikan dan dunia pendidikan pada umumnya dapat memberikan pemahaman dan pengembangan ilmu pendidikan, pemecahan masalah dalam pelaksanaan KTSP, serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia pendidikan pada umumnya.

Bab II.

Tinjauan Pustaka dan Definisi Operasional

 

 

  1. A.    Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, sampai saat ini tidak ada satupun penelitian baik dalam bentuk buku, skripsi, tesis maupun disertasi yang meneliti tentang pengembangan KTSP mata pelajaran PAI di SMA. Sejumlah penelitian memang telah dilakukan mengenai pengembangan kurikulum PAI di beberapa lembaga pendidikan yang berbeda, di antaranya adalah penelitian yang berjudul “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Airlangga Surabaya oleh saudari Atin Hasanah.Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Atin Hasanah ini memiliki kecenderungan pada kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu ini menggunakan sistem pembelajaran terpadu (Integral Learning) yang tidak hanya menghadirkn berbagai mata pelajaran terkotak-kotak, melainkan materi pelajaran dikaitkan dengan topik yang relevan dengan Core Centre yaitu mata pelajaran inti yang kemudian dikaitkan antar bidang atau intra bidang. Pembelajaran PAI dengan sistem pendekatan terpadu diharapkan akan dapat membina kepribadian dan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam rangka membudayakan diri pembelajaran dalam lingkungan (Mukminan, 1999).

Dalam penelitian yang lain yang dilakuakan oleh saudari Anin Nurhayati dengan judul “pengembangan Kurikulum Pendidikan  Islam di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang”. Dalam penelitian ini saudari Anin lebih memiliki kecenderungan kepada kurikulum pondok pesantren. Kurikulum pesantren adalah kurikulum yang terlengkap, karena biasa berlangsung selama 24 jam dan tidak seperti kurikulum sekolah yang terbatas pada jam sekolah saja, setelah itu kurikulum tidak berfungsi lagi (Siddiq, 1979 : 21).

Selain dua penelitian di atas, peneliti juga menemukan penelitian yang berjudul”Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di SDI Al-Hikmah Surabaya oleh saudara Zakariyah. Konsentrasi kurikulum yang dipilih oleh saudara Zakariyah adalah kurikulum pendidikan dasar Islam. Kurikulum pendidikan dasar Islam adalah sama dengan kurikulum pendidikan dasar umum (SD, SLTP) dengan tambahan program bercirikan khas Agama Islam (Depag, 1995 : 2).

Selain dari hasil penelitian, penulis juga mendapati buku yang berjudul “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam” yang dikarang oleh Prof.Dr.H Muhaimin, M.A. Dalam buku tersebut memiliki kecenderungan pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi atau KBK. KBK adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu (Mulyasa, 2006 : 39).

Dari beberapa kajian pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, penulis mencoba untuk memberikan corak penelitian yang berbeda dalam penelitian kurikulum pendidikan agama Islam. Penulis akan meneliti pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mata plajaran Pendidikan Agama Islam di SMA. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP merupakan kurikulum yang akan menjadi warna tersendiri dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis akan mencoba menemukan konsep pengembangan kurikulum yang relevan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan mata pelajaran pendidikan agama islam di SMA.

  1. B.     Definisi Operasional

Dalam tesis ini yang akan didefinisikan adalah pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Secara etimologis kata pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003 : 538), berasal dari kata dasar “kembang” yang artinya “maju”, dan jika mendapat awalan –ber menjadi berkembang yang artinya mekar terbuka, membentang atau membesar. Dengan mendapat awalan –pe dan akhiran –an, maka berarti proses atau cara pembuatan mengembangkan atau biasa juga diartikan sebagai proses kegiatan bersama yang dilakukan penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Berbagai pengertian yang sering dikaitkan  oleh masyarakat  mengenai pengertian pengembangan ini adalah pengertian Development (Pembangunan), Progress  (Kemajuan), Growth (Pertumbuhan), Maturation (Pendewasaan), Modernisasi (Pembaharuan) dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, penulis memiliki kecenderungan untuk memilih definisi pengembangan sebagai suatu kemajuan. Segala upaya yang telah dilakukan dalam upaya pengembangan kurikulum tingat satuan pendidikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah untuk mendapatkan kemajuan dalam pendidikan.

Menurut Oemar Hamalik (2007 : 137), definisi pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses perencanaan kurikulum merupakan upaya pemenuhan kebutuhan kurikulum sekolah. Upaya pengembangan kurikulum diharapkan mampu menjadi media strategis bagi sekolah  dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan.

Dalam penelitian pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA  ini, penulis mencoba untuk mengamati proses pengembangan kurikulum yang telah dilakukan oleh pihak sekolah yang meliputi:

a.  Menganalisis, dan mengembangkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan Standar Isi (SI).

b.  Merumuskan visi dan misi serta tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

c.  Berdasarkan SKL, standar isi, Visi, dan misi, serta tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di atas selanjutnya dikembangkan bidang studi-bidang studi yang  akan diberikan untuk merealisasikan tujuan tersebut.

d.  Mengembangkan dan mengidentifikasi tenaga-tenaga kependidikan (guru dan non guru) sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan dengan berpedoman pada standar tenaga kependidikan yang ditetapkan BSNP.

e.  Mengidentifikasi fasilitas pembelajaran yang diperlukan untuk memberi kemudahan belajar, sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan BSNP (Mulyasa, 2006 : 149).

Penelitian pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA ini akan mencoba mengidentifikasi pengembangan kurikulum yang meliputi, pengembangan silabus, pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan evaluasi belajar. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum dalam model Taba yang di antaranya adalah sebagai berikut:

a.  Mengadakan unit eksperimen bersama guru-guru. Di dalam unit eksperimen ini diadakan kajian yang seksama tentang hubungan antara teori dan praktek. Ada 8 langkah dalam kegiatan unit eksperimen:

1. Mendiagnosis kebutuhan,

2. Merumuskan tujuan-tujuan khusus,

3 Memilih isi,

4. Mengorganisasi isi,

5. Memilih pengalaman belajar,

6. Mengorganisasi pengalaman belajar,

7. Mengevaluasi,

8. Melihat sekuens dan keseimbangan (Taba, 1962 : 347-379).

b.  Menguji Unit eksperimen

c.   Mengadakan revisi dan konsolidasi

d.  Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum

e.   Implementasi dan desiminasi yaitu menerapkan kurikulum baru ini pada daerah-daerah atau sekolah yang lebih luas (Sukmadinata, 2007 : 166-167).

Menilik pada pengertian teori kurikulum. Nana Saodih menjelaskan bahwa teori kurikulum merupakan suatu perangkat pernyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah, makna tersebut terjadi karena ada penegasan hubungan antara unsur-unsur kurikulum, karena adanya petunjuk perkembangan, penggunaan dan evaluasi kurikulum (Taba, 1962 : 27). Sesuai dengan teori kurikulum, ada dua jenis kurikulum yaitu Formal Curriculum dan Hidden curriculum. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini memiliki spesifikasi pada kurikulum formal yang ada di sekolah. Sebagaimana telah diterangkan di atas  bahwa selain kurikulum formal juga ada kurikulum tersembunyi atau Hidden Curriculum. Kurikulum formal  adalah kurikulum yang mencakup semua materi pelajaran yang diberikan di sekolah termasuk di dalamnya adalah muatan lokal yang notabene memiliki ciri khas daerah masing-masing di mana proses pendidikan itu dilaksanakan. Hidden Curriculum adalah kurikulum yang dapat menunjukkan pada suatu hubungan sekolah, yang meliputi interaksi guru, peserta didik, struktur kelas, keseluruhan pola organisasional peserta didik sebagai mikrokosmos sistem nilai sosial (Bellack dan Kliebard, 1993 : 26). Hidden Curriculum merupakan kurikulum yang tidak direncanakan, tetapi keberadaan Hidden Curriculum juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam proses pendidikan.

 

Bab III.

Metode Penelitian dan Analsis Data

 

 

  1. A.    Metode Penelitian
    1. Jenis dan Rancangan
      1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002 : 3). Adapun bentuk penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu obyek yang berkenaan dengan masalah penelitian kasus, karena penulis bertujuan ingin mempelajari secara intensif tentang latar belakang seseorang, kelompok atau lembaga, terinci dan mendalam terhadap organisasi lembaga atau gejala tertentu (Faisal, 1992 : 18).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kasus, karena penulis bertujuan ingin mempelajari secara intensif tentang latar belakang seseorang, kelompok atau lembaga, terinci dan mendalam terhadap organisasi lembaga atau gejala tertentu (Arikuto, 1997 : 13).

  1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

1)      Menentukan masalah penelitian, dalam tahap ini peneliti mengadakan studi pendahuluan pada lembaga pendidikan yang akan diteliti.

2)      Mengumpulkan data. Pada tahap ini peneliti mulai dengan menentukan sumber data, yaitu buku-buku yang koheren dengan permasalahan dari segenap individu yang berkompeten di SMA.

Pada tahap ini diakhiri dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3)      Analisis dan penyajian data, yaitu menganalisa data yang masuk dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

  1. B.     Sumber Data

Sumber data literatur adalah data yang diperoleh peneliti dari buku karangan para ahli yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Termasuk dalam hal ini karya ilmiah, makalah. Dan termasuk dalam hal ini adalah dokumen-dokumen tentang keadaan pendidikan dan catatan lain yang mendukung. Data tertulis dan visual meruapakan data pokok dari penelitian ini. Disamping itu data peneltian juga diperoleh dengan beberapa metode seperti :

  1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan dengan sistematik, fenomena-fenomena yang diselidiki (Best, 1982 : 204). Metode ini diterapkan dalam upaya untuk mengamati fenomena-fenomena yang ada dalam kelas selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA. Dalam hal ini include di dalamnya mengenai materi pelajaran, metode, serta keadaan peserta didik.

  1. Interview/Wawancara

Interview adalah suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi/data dari yang diwawancarai (Best, 1982 : 213). Metode ini diterapkan dalam upaya untuk memperoleh data atau informasi tentang pelaksanaan pengembangan KTSP mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA. Interview ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci dengan beberapa pertanyaan terbuka.

  1. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa benda-benda tertulis, buku-buku, majalah, dokumentasi, peraturan, catatan harian, arsip-arsip dan seterusnya (Arikunto, 1997 : 236). Metode ini diterapkan untuk mencari data tentang berbagai teori kurikulum pendidikan agama Islam dan implementasinya serta untuk mencari data mengenai hal-hal yang berkenaan dengan lokasi yang diteliti yaitu letak geografis, keadaan guru, struktur organisasi sekolah dan seterusnya.

 

  1. C.  Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka penulis tidak menggunakan analisis statistik dan menggunakan metode induktif dalam melakukan analisa data yang masuk. Metode induktif yaitu metode penelitian yang tidak dimulai dari deduksi suatu teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan untuk mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan, melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut (Sujana, 1989 : 199).

Bab IV. Pembahasan dan Hasil Penelitian

 

Analisis Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA

 

  1. A.      Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA.

 

Secara umum kurikulum didefinisikan sebagai suatu “rencana/plan” yang dikembangkan untuk memperlancar proses belajar-mengajar dengan arahan atau bimbingan sekolah serta anggota stafnya (Subandiyah, 1993 : 33). Dari pengertian ini kurikulum dapat diartikan sebagai suatu media yang digunakan untuk memperlancar proses belajar-mengajar. Sesuai data yang diperoleh oleh penulis, kurikulum tingkat satuan pendidikan  (KTSP) baru bisa diterapkan pada kelas satu saja dan untuk kelas dua dan kelas tiga masih mengacu pada KBK.

KTSP merupakan bentuk penyempurnaan  kurikulum dari kurikulum 2004 (KBK) ke kurikulum 2006 (KTSP). Pada intinya KTSP juga berbasis kepada kompetensi, namun ada beberapa hal yang membedakan antara KBK dan KTSP sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Perbedaan yang ada pada KTSP merupakan wujud dari upaya penyempurnaan kurikulum. Dengan adanya penyempurnaan kurikulum ini diharapkan sekolah yang telah siap menerapkan KTSP mampu meningkatkan kualitas pendidikannya.

KTSP akan menjadi sarana peningkatan mutu pendidikan bagi sekolah yang telah siap mengimplementasikannya, lalu bagaimana dengan sekolah yang belum siap? Merupakan sebuah realitas bahwa tidak semua sekolah yang ada mampu mengimplementasikan KTSP secara baik dan benar. SMA masih mampu menerapkan KTSP pada kelas satu saja, tepatnya pada tahun ajaran 2007-2008. Fakta ini membuktikan  SMA masih menerapkan KTSP selama kurang lebih satu tahun. Pada masa satu tahun inilah SMA mengujicobakan kesiapannya dalam mengimplementasikan KTSP,  walaupun telah kita ketahui bersama bahwa KTSP ini muncul sejak 2006.

Lebih spesifik penulis akan memaparkan kurikulum tingkat satuan pendidikan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bila membahas tentang kurikulum pendidikan agama Islam maka tidak akan terlepas dari kurikulum secara umum yang diterapkan oleh sekolah, yang nantinya akan membicarakan tentang dokumen I dan dokumen II KTSP yang digunakan sebagai kerangka belajar.

  1. B.  Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA.

Pengembangan kurikulum di tiap satuan pendidikan merupakan hal yang urgen. Dengan adanya pengembangan kurikulum, kualitas pendidikan di tiap satuan pendidikan akan lebih baik, karena pengembangan kurikulum ini memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dalam upaya pengembangan kurikulum ini, lembaga pendidikan SMA telah membentuk tim pengembang kurikulum yang berada di bawah tanggung jawab kepala sekolah. Mengenai upaya pengembangan kurikulum di SMA ini, menurut sumber berpendapat bahwa; ”Berbicara masalah pengembangan KTSP PAI maka erat kaitannya dengan mutu pendidikan materi PAI, karena segala upaya pengembangan kurikulum yang dilakukan pada suatu lembaga pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga tersebut.”  Keterlibatan puncuk pimpinan selaku kepala sekolah dalam upaya pengembangan kurikulum merupakan suatu wujud rasa tanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pendidikan yang terjadi di lembaga pendidikan yang ia pimpin. Sehingga menjaadi sebuah keniscayaan kepala sekolah selalu mengadakan kontrol terhadap perkembangan sekolah melalui tim pengembang kurikulum, karena dalam tim pengembang kurikulum ini sudah mencakup pengembangan segala aspek yang menunjang pada peningkatan mutu pendidikan. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek mata pelajaran, sarana dan prasarana yang masing-masing sudah ada perpanjangan tangannya, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana.”

Secara struktural tim pengembang kurikulum telah terbentuk, namun struktur  organisasi yang ada dalam tim pengembang kurikulum ini masih belum mampu memberikan job deskription yang jelas, karena struktur organisasi dari tim pengembang kurikulum hanya memuat komposisi kepengurusan penanggung jawab, ketua, sekretaris dan dua anggota. Dari fenomena inilah, penulis berpendapat bahwa; seharusnya komposisi kepengurusan yang ada dalam struktur organisasi tim pengembang kurikulum mampu memberikan gambaran umum mengenai tugas yang harus diselesaikan oleh tiap pengurus.

Mengenai struktur organisasi tim pengembang kurikulum ini, penulis berpendapat bahwa; seharusnya komposisi struktur oarganisasi tim pengembang kurikulum terdiri dari: 1.) penanggung jawab, 2.) ketua umum, 3.) sekretaris, 4.) bendahara, 5.) ketua bidang kurikulum, 6.) ketua bidang sarana dan prasarana. Masing-masing ketua bidang ini harus diisi oleh orang yang benar-benar kompeten di bidangnya yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai ketua bidang kurikulum dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana  sebagai ketua bidang sarana dan prasarana. Komposisi seperti pendapat penulis ini akan lebih memudahkan tim  pengembang kurikulum dalam menjalankan tugasnya.

Sesuai dari hasil penelitian, penulis belum menemukan program kerja secara tertulis yang dimiliki oleh tim pengembang kurikulum. Dari fenomena inilah, penulis berpendapat bahwa perlu adanya perumusan program kerja secara tertulis dari tim pengembang kurikulum sehingga ada gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut sumebr selaku ketua dari tim pengembang kurikulum telah memberikan gambaran tentang hal-hal yang telah berhasil dilakukan olah pihak sekolah dalam upaya pengembangan kurikulum, beliau mengatakan bahwa; “ Sekolah selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan kurikulum. Tim pengembang kurikulum ini memiliki tugas untuk menyusun KTSP, mengembangkan KTSP, merintis kelas berstandar imternasional dan pengembangan yang lain yang menunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah.  Dalam upaya pengembangan kurikulum, pihak sekolah juga menjalin kerjasama dengan lembaga terkait sebagai faktor penunjang dalam upaya pengembangan kurikulum. Seperti halnya saat ini pihak sekolah sedang menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan belajar dalam rangka memacu keterampilan siswa dalam berbahasa Inggris dan juga bekerjasama dengan e-learning  untuk mempermudah siswa dalam menguasai dunia informasi melalui internet.”

Selain bekerjasama dengan lembaga terkait, SMA juga bekerjasama dengan universitas-universitas baik negeri maupun swasta dalam rangka penerimaan mahasiswa baru. Jalin kerjasama dengan masyarakat juga dilakukan oleh SMA. Hal ini terbukti dengan adanya muatan lokal yang lebih menitik beratkan pada potensi daerah yaitu hasil kelautan. Dengan adanya materi muatan lokal yang memuat tentang hasil kelautan, maka pihak sekolah harus profesinal dalam hal ini. Dalam penyusunan kurikulum muatan lokal, pihak sekolah harus mendatangkan orang yang benar-benar kompeten di bidang hasil kelautan, oleh karena itulah pihak sekolah juga berusaha menjalin kerjasama dengan masyarakat yang notabene memiliki pencaharian di laut.

Mengenai jalin kerjasama yang telah dilakukan oleh pihak sekolah ini, belum ada satu kerjasama pun dengan pihak luar sekolah yang telah dijalin oleh sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum PAI. Mengenai hubungan dengan masjid terdekat dengan sekolah pun itu hanya sebatas hubungan personal, namun secara kelembagaan sekolah masih belum menampakkan jalin kerjasamanya dengan pihak lain dalam rangka pengembangan kurikulum PAI.

Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Jember telah diupayakan sedemikian rupa sebagai upaya peningkatan iman dan taqwa siswa. Upaya pengembangan  yang dilakukan ini meliputi upaya pengembangan pada tahap perencanaan, pengembangan pada tahap implementasi dan upaya pengembangan pada tahap evaluasi. Berikut ini penulis akan memaparkan upaya-upaya pengembangan yang telah dilakukan pada tiap tahapan.

Bab V. Kesimpulan

 

Sesuai dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengembangan KTSP PAI di SMA Negeri 1 Jember melibatkan pihak administrator dan guru dalam membuat rambu-rambu kurikulum dan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum di SMA Negeri 1 Jember masih belum maksimal. Segala keterbatasan sekolah dan problematika yang dihadapi menjadi pemicu kurang maksimalnya upaya pengembangan kurikulum.

Pengembangan kurikulum di SMA pada tahap implementasi sudah dilakukan, tetapi perlu ada perhatian terhadap ketuntasan belajar, karena perencanaan pembelajaran masih belum tuntas dan terbatasnya porsi jam mengajar, sehingga pelaksanaan belajar mengajar kurang maksimal. Pengembangan kurikulum di SMA pada tahap evaluasi masih perlu ada pembenahan. Monitoring belum terlaksananya dengan baik.  Penilaian hasil belajar siswa masih cenderung pada penilaian hasil tes, sehingga penilaiannnya masih belum maksimal.

Secara  dokumentatif, SMA telah menyiapkan dokumen KTSP, namun dokumen itu masih belum sempurna dan belum  terlaksana dengan maksimal. Hal ini terbukti dengan adanya dokumen KTSP PAI yang belum terimplementasi secara maksimal. Secara dokumentatif SMA telah menyiapkan KTSP PAI, namun dokumen ini masih belum terimplementasi secara maksimal, karena ternyata keberadaan dokumen RPP masih belum terimplementasi. Berbagai problematika pengembangan kurikulum yang dihadapi oleh SMA dalam upaya pengembangan kurikulum menjadi faktor pemicu kurang maksimalnya pengembangan kurikulum di SMA. Problematika yang harus dihadapi adalah problematika perencanaan kurikulum, problematika implementasi kurikulum dan problematika evaluasi kurikulum. Solusi problematika pengembangan kurikulum pada tahap perencanaan kurikulum adalah dengan menyiapkan perencanaan kurikulum secara matang. Melaksanakan koordinasi tim pengembang kurikulum dengan melibatkan pihak eksternal sekolah yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kurikulum.

Solusi problematika pengembangan kurikulum pada tahap implementasi kurikulum, ada beberapa solusi yang perlu dilakukan yaitu : Pertama: Merencanakan pelaksanan pembelajaran dengan matang sehingga pelaksanaan pembelajaran terencana secara baik dan sistematis. Mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam silabus yang untuk kemudian menyusun dan mengembangkan RPP. Kedua: Melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan KTSP PAI. Menambah jam pelajaran PAI atau merubah orientasi mengajar PAI yang tidak hanya cenderung kepada penyampaian materi saja, tapi juga pada aspek pemberian pengalaman belajar, atau memberikan materi tambahan yang menunjang pengajaran PAI di luar jam kurikuler. Ketiga: Memperbaiki sistem monitoring pembelajaran dan merumuskan sistem penilaian yang mampu mengeksplor kemampuan siswa baik itu dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Solusi problematika pengembangan kurikulum pada tahap evaluasi kurikulum adalah dengan memperbaiki sistem monitoring kurikulum. Bekerja sama dengan pihak yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kurikulum dalam melakukan revisi kurikulum.

 

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi,1997,  Prosedur Penelitian, Jakarta : Rineka Cipta.

Arifin, Muzayyin, 2005,  Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta : Bumi Aksara.

Bellack dan Kliebard, dalam Subandija,   1993, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, Jakarata : Raja Grafindo.

BSNP, 2006, Panduan Umum Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Surabaya: Departemen Agama Jatim.

Best, John W, 1982,  Metodologi Penelitian Pendidikan, Surabaya : Usaha Nasional.

Departemen Pendidikan Nasional, Standar Nasional Pendidikan (Jakarta: PP No. 19 Tahun 2005.

Bambang A Soekisno, Bagaimanakah Perjalanan Kurikulum Nasional pada Pendidikan Dasar dan Menengah,  dalam http://rbaryans.wordpress.com/2007/05/16/bagaimanakah-perjalanan-kurikulum-nasional-pada-pendidikan-dasar-dan-menengah/.

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke Tiga, Jakarta : Balai Pustaka.

Faisal, Sanapiah ,1992,  Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta : Rajawali Press.

Hamalik, Oemar, 2007,  Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, Bandung : Remaja Rosdakarya

Home, Herman  H, 1962,  An Idealistic Philosophy of Education, Chapter V , Chicago : The University of Chicago Press.

Habsy Khotib,  Apa Itu Kurikulum KTSP dalam http://www.alazhar.syifabudi. net/index.php ?option=content&task=view&id=74&ite.

Mulyasa, E, 2006, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Mukminan, Pembelajaran Terpadu (Strategi Alternatif dalam Pembelajaran Pendidikan Islam), Makalah disampaikan dalam workshop peningkatan kualitas program pengalaman lapangan bagi para dosen fakultas tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Moleong, 2002, Metodologi  Penelitian  Kualitatif , Bandung : Remaja Rosdakarya

Surya, Muhammad , 2004, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, Bandung : Pustaka Bani Quraisy.

Usman, Moh. Uzer, 2006, Menjadi Guru Profesional, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Suparaman, M. Atwi dkk., 2001, Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum, Jakarta : Pusat Antar Universitas.

Soemanto, Wasty, 2006,  Psikologi Pendidikan, Jakarta : Rineka Cipta

Siddiq, Ahmad, 1979,  Khittah Nahdliyah Surabaya : Balai Buku.

Supriyoko, Problem Baru Pendidikan, dalam http://www.suraramerdeka .com/harian /0603/20/opi03/htm.

Sujana, Nana 1989,  Penelitian dan Penelitian Pendidikan,  Bandung : Sinar Baru.

Subandijah,  1993, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Taba, Hilda, 1962, Curriculum  Development, Theory and  Practice, New York : Harcourt Brace & World inc.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kalam Modern

Dalam perkembangan Ilmu Kalam, pada era modernisasi saat ini, konsentrasi diskusi sudah beralih dari kajian klasik ke arah kajian modern. Beberapa persoalan diantaranya terkait dengan pembahasan seperti agama dan negera (ad-din wa daulah), masyarakat madani (Civil Society) dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan perbincangan kalam klasik mengalami kejenuhan dikarenakan aspek perdebatan hanya pada persoalan-persoalan yang dianggap belum memberikan kontribusi dalam meretas kembali kebangkitan Islam (Islamic Revivalisme).

 

Note : bahan kajian tentang masyarakat madani dapat didownload disini. disini

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tutorial Microsoft Office 2007

Microsoft office word saat ini menjadi aplikasi program yang harus dikuasai seiring dengan berbagai tuntutan bahkan kebutuhan masyarakat khususnya dilingkungan akademis. Tutorial aplikasi microsoft office word secara umunya dapat dilihat dan dipelajari disini, disini.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ilmu Kalam

 1. Pengertian Ilmu Kalam
2. Studi Ilmu Kalam Klasik dan Modern
3. Beberapa Aliran dalam Islam

  • Khawarij
  • Qadariyah
  • Jabariyah
  • Mu’tazilah
  • Asy’ariyah
  • Murjiaah
  • Syi’ah

4.  Beberapa Pemikiran dan Perbincangan dalam Kalam Modern

  • Masyarakat Madani
  • Agama dan Negara
  • Islam, Demokrasi dan Theo Democracy
  • Islam dan Perkembangan Pemikiran Modern
  1. Sekulerisme
  2. Liberalisme
  3. Feminisme
  4. Pluralisme
A.Beberapa pengertian tentang ilmu kalam
  • Al-Farabi mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang membahas Dzat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai maslah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Stressing akhirnya adalah memproduksi ilmu ketuhanan secara  filosofis.
  • Ibnu Kaldun mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional.
  • Intinya : ilmu kalam defenisikan sebagai ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika atau filsafat.

B. Sejarah Munculnya  Aliran Kalam dalam Islam

  • Sejarah gejala timbulnya aliran  kalam dalam Islam dimulai sejak awal pememrintahan Utsman bin Affan.
  • Puncak dan momentumnya ketika masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib  yaitu ketika terjadi perang Jamal  antara Ali dengan Aisyiyah dan terjadinya perang Shiffin antara Ali dengan Muawwiyah yang kemudian menyebabkan aliran/kelompok Khawarij muncul.
  • Momentum itulah yang kemudian mendorong timbulnya aliran-aliran dalam Islam seperti mu’tazilah, murji’ah, qodariyah, jabariyah, maturidiyah dan lainnya.
  • Konsep dasar  dalil yang digunakan oleh golongan khawarij adalah surat al-maidah : 44 yang artinya : “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”
  • Muncullah slogan kaum Khawarij “la hukuma illallah

C. Faktor  Penyebab Munculnya Aliran dalam Islam

Faktor internal

  1. Adanya pemahaman dalam islam yang berbeda.
  2. Adanya pemahaman Ayat Al-Qur’an yang berbeda.
  3. Adanya penyerapan tentang hadits yang berbeda.
  4. Adanya kepentingan kelompok
  5. Mengedepankan akal.
  6. Adanya kepentingan politik
Faktor eksternal
  1. Akibat adanya pengaruh dari luar islam.
  2. Akibat pengaruh terjemahan filsafat yunani.

D. Beberapa konsep  yang diperdebatkan :

  1. Wahyu dan akal
  2. Pelaku dosa besar
  3. Iman dn kufur
  4. Perbuatan  tuhan dan perbuatan manusia
  5. Kehendak  mutlak dan Keadilan tuhan

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Manajemen Organisasi dan Personil Pendidikan

MANAJEMEN ORGANISASI, KEPEMIMPINAN

DAN PERSONIL PENDIDIKAN

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Isi

Cover………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Daftar Isi……………………………………………………………………………………………………………. 2

A. Strategi Pengembangan Manajemen Organisasi Pendidikan yang Unggul dan Kompetitif.        3

B. Pengembangan budaya organisasi di tengah kompleksitas perubahan……………. 10

C. System rekrutmen dan perencanaan karir secara professional………………………… 17

D. Membangun motivasi dan menghindari stress guru/karyawan……………………….. 25

E.  Analisis dan strategi pengembangan kelembagaan pendidikan……………………… 29

F.  Strategi pemberdayaan personal…………………………………………………………………….. 38

Daftar Literatur/buku…………………………………………………………………………………………. 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. A. Strategi Pengembangan Manajemen Organisasi Pendidikan yang Unggul dan Kompetitif.

Mengacu kepada  UU sisdiknas ketentuan umum pasal 1 ayat 1 : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, maka terwujudnya sebuah organisasi pendidikan yang berkualitas merupakan sebuah keniscyaan. Sehingga dalam upaya mewujudkan sebuah organisasi pendidikan yang unggul dan kompetitif diperlukan langkah-langkah strategis nyata khususnya terkait dengan pengembangan kelembagaan atau organisasi pendidikan dalam konteks manajemen. Hal ini tidak bisa lepas dari kondisi riil berdasarkan analisa bahwa 60 persen kegagalan dan ketidak suksesan dalam pelaksanaan proses pendidikan disebab kegagalan dalm bidang manajemennya.

Pembahasan dan deskripsi tentang strategi pengembangan manajemen organiasi sebagai usaha untuk menciptakan pendidikan yang unggul dan kompetitif sejalan dengan semangat isi UU sisdiknas pasal 1 ayat 1, tidak dapat dilakukan secara membabi buta dan serampangan. Sehingga telaah komprhensif mulai dari teori, konsep, masalah dan strategi pengembangannya harus dideskripsikan secara jernih dan menyeluruh. Terkait dengan hal tersebut landasan teori dalam pengembangan organisasi dalam upaya mewujudkan pendidikan yang unggul dan kompetitif harus dieksplorasi terlebih dahulu pada definisi/ pengertian dan teori manajemen organisasi itu sendiri. Bukan merupakan masalah yang sederhana dalam merusmuskan apa itu manajemen organisasi.  Dua istilah yang mempunyai makna berbeda yang digabungkan menjadi satu istilah yang membutuhkan definis yang kongkrit. Terkait dengan makna manajemen, meskipun saat ini perkembangan teori manajemen organisasi mengalami pembaharuan dan perkembangan yang cukup signifikan sehingga memicu penggolongan dalam tiga ranah kelompok yaitu  manajemen klasik, ilmiah dan kontemporer. Dalam ranah teori manajemen organisasi klasik, salah satu yang dapat mewakili dan populer dikalangan studi manajemen adalah Henry Fayol. Dalam kerangka fikir Henry Fayol (Robbins, 2004 : 7) terdapat 5 fungsi menajemen yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi dan mengendalikan. Seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi, saat ini manajemen banyak dipahami pada 4 aspek saja yang dikenal dengan istilah POAC (planning, organaizing, actuating and controling). Berikut ini penjabaran lebih jauh mengenai 4 hal tersebut diatas seperti yang tampak dalam tabel di bawah ini yang diambil dari Robbins (2004 : 8).

Merencanakan Mengorganisasi Memimpin Mengendalikan
Mendefiniskan sasaran, menetapkan strategi, dan menyusun bagian-bagian rencana untuk mengkoordinsaikan sejumlah kegiatan Menentukan apa yang perlu dilakukan,

Bagaimana cara melakukan, dan siapa yang harus melakukan

Mengarahkan dan memotivasi seluruh pihak yang terlibat dan menyelesaikan konflik Memantau kegiatan guna menyakinkan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang direncanakan

 

Lalu apa yang dimaksud dengan organisasi?Organisasi adalah pengaturan yang disengaja terhadap sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu (Robbins, 2004 : 16). Sehingga apabila digabungkan dua istilah tersebut menjadi satu kesatuan istilah manajemen organisasi dapat dimaknai secara sederhana sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengontrolan dalam mancapai tujuan tertentu. Terkait dengan dunia pendidikan tentu tidak akan lepas dari bagaiaman mewujudkan pendidikan yang bermutu yang memiliki kompetitif dan keunggulan dalam upaya mewujudkan generasi penurus yang berkualitas dan profesional.

Dalam dunia pendidikan saat ini yang berkembang adalah konsep organisasi dengan sistem terbuka, yang secara dinamis berinteraksi dengan lingkungannya. Perkembangan globaliasi dan standarisasi pendidikan membawa pengaruh yang signifikan bagi keberlangsungan pendidikan dalam konteks ke-Indonesiaan. Hal ini sangat terkait dengan esensi pendidikan yang menuntut tingkat relevansi yang sangat tinggi bagi peserta didik. Sehingga dalam menghadapi era globalisasi peserta didik mampu menjawab tantangan tersebut. Pendeknya posisi lembaga atau organisasi pendidikan sebagai organisasi yang mempunyai sistem terbuka yang bersifat dinasmis tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan. Seperti yang terlihat dalam contoh gambar di bawah ini yang diadopsid dari Robbins (2004 : 13).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak hanya dalam dunia bisnis, saat ini persaingan seirig dengan era globalisasi pada abad 21 merambah hampir pada seluruh aspek kehidupan manusia tidak terkecuali bidang dan organisasi pendidikan. Maka pengembangan organisasi pendidikan sehingga menjadi sebuah lembaga yang unggul dan kompetitif tidak bisa ditawar lagi. Pengembangan organisasi (Organisation Development) bukanlah suatu konsep tunggal yang mudah didefinisikan. Sebaliknya itu merupakan suatu istilah yang digunakan untuk meliputi suatu kumpulan intervensi perubahan-terencana, yang dibangun atas nilai-nilai humanistik-demokratis, yang mengupayakan perbaikan keefektifan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Beberapa yang mendasari organization development yaitu :

  1. Penghargaan akan orang. Individu dipersepsikan sebagai bertanggung jawab, teliti dan punya perhatian. Hendaknya mereka diperlakukan secara layak dan hormat.
  2. Percaya dan mendukung. Organisasi yang efektif dan sehat bercirikan oleh kepercayaan, otentisitas, keterbukaan dan suatu iklim yang mendukung.
  3. Penyamaan kekuasaan. Organisasi yang efektif mengurangi tekanan pada wewenang dan kontrol hirarkis.
  4. Konfrontasi. Seharusnya masalah-masalah tidak disembunyikan hendaknya dihadapi secara terbuka.
  5. Partisipasi. Semakin dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam hal perubahan, semakin setia terhadap pelaksanaan keputusan perubahan tersebut. (Robins, 2001 : 293).

Sejalan dengan konsep organization development atau pengembangan organisasi dalm bidang pendidikan, saat ini mengalami berbagai permasalahan. mulai dari rendahnya kualitas lulusan, proses pembelajaran yang anti klimaks, profesionalisme guru yang kurang – untuk tidak mengatakan rendah, sarana dan prasarana pendidikan yang minimal dan permsalahan lainnya yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia. Belum lagi permasalahan terkait dengan tingkat persaingan yang tinggi antar organiasi/lembaga pendidikan dalam “memperebutkan” peserta didik pendidik. Maka dalam upaya menjawab tantangan untuk mewujudkan pendidikan yang kompetitif dan unggul serta dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh lembaga pendidikan perlu rencana strategis yang disusun dan dikonsep didasarkan pada organisasi pendidikan itu sendiri. Dalam rangka pengembangan organisasi langkah strategis yang dapat diambil tentu berrdasar pada manajemen strategis itu sendiri. Manajemen startegis begitu penting dalam proses strategi pengembangan organisasi dikarenakan mencakup berbagai keputusan dan kebijakan yang akan diambil dalam rangak mewujudkan pendidikan yang kompetitif dan unggul. Dijelasakan oleh Robbins (2004 : 197), dalam manajemen strategis ada delapan langkah yang mencakup perencanaan, implemetasi dan evaluasi strategis, seperti yang tmpak dalam gambar di bawah ini.

 

 

 

 

 

 

 

Pendeknya dari penjabaran diatas dan gambar yang terlihat tersebut, strategi pengembangan organisasi yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Namun saat ini momentum analisis SWOT mulai digeser oleh Blue Ocean Strategy (Strategi Samudra Biru) yang merupakan anti tesis dari analisis SWOt yang cenderung Red Ocean Strategy (Strategi Samudra Merah). Seperti yang djelaskan oleh Kim dan Maurborgne sang penulis buku “Blue Ocean Strategy” menjelaskan seperti yang dikutip di bawah ini :

“Red oceans represent all the industries in existence today—the known market space. In red oceans, industry boundaries are defined and accepted, and the competitive rules of thegame are well understood. Here, companies try to outperform their rivals in order to grab a greater share of existing demand. As the space gets more and more crowded, prospects for profits and growth are reduced. Products turn into commodities, and increasing competition turns the water bloody. Blue oceans denote all the industries not in existence today—the unknown market space, untainted by competition. In blue oceans, demand is created rather than fought over. There is ample opportunity for growth that is both profitable and rapid. There are two waysto create blue oceans. In a few cases, companies can give rise to completely new. Lebih lanjut….. Blue ocean strategy, by contrast, is about doing business where there is no competitor. It is about creating new land, not dividing up existing land”

Blue Ocean Strategy sebagai suatu strategi pengembangan organiasasi, bukan tanpa rintangan dan hambatan. Menurtu Kim dan Maurborgne (2008 : 2003), ada 4 rintangan organisasi dalam mengambil keputusan strategis, seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini :

 

 

 

 

 

 

 

 

Disamping itu, sebuah keberhasilan dalam proses pengambilan keputusan dalam startegi pengembangan harus didasari evaluasi diri. Maka untuk sebuah strategi perubahan yang sukses dalam organisasi hendaknya mengikuti 3 langkah : 1. Melelehkan (unfreezing) status quo, 2. Gerakan ke suatu keadaan baru, 3. Membekukan-ulang (refreezing) (Robins (2001 : 289). Sehingga strategi perubahan yang diambil dalam mewujudkan manajemen organisasi pendidikan harus mampu merefleksikan dalam sebuah model organisasi baru/modern. Sejalan dengan hal tersebut dibawah ini dapat dicermati lebih jauh mengenai perbendaan dan perbandingan antara organisasi tradisional dengan modern.

Tradisional Modern/Baru
  • Stabil
  • Tidak fleksibel
  • Berfokus dalam pekerjaan
  • Pekerjaan didefinisikan beerdasarkan posisi pekerjaan
  • Berorientasi individu
  • Pekerjaan yang tetap
  • Beroriantasi perintah
  • Manajer selalu membuat keputusan
  • Berorientasi peraturan
  • Tenaga kerja yang relatif homogen
  • Hari kerja ditentukan jam kerja misal mulai jam 8 sampai dengan jam 5 sore.
  • Hubungan hirarki
  • Bekerja di fasilitas organisasi selama jam kerja tertentu
  • Dinamis
  • Fleksibel
  • Berfokus pada keahlian
  • Pekerjaan didefinisikan berdasar tugas yang harus dilakuakan.
  • Berorientasi tim
  • Pekerjaan sementara
  • Beroorientasi keterlibatan
  • Karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
  • Berorientasi konsumen
  • Tenaga kerja yang beragam
  • Waktu kerja tidak mempunyai batasan waktu
 

 

  • Hubungan lateral dan jaringan
  • Bekerja dimana saja kapan saja

Intinya dalam merealisasikan dan mewujudkan manajemen organisasi pendidikan dapat mengusung continues quality improvement. Dalam nilai-nilai keagmaan hal ini dapat direfleksikan perkataan Muhammad SAW yang intinya bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan apabila hari esok lebih jelak dari hari ini maka termasuk kelompok yang merugi. Inilah pada dasarnya, bahwa sebenarnya dalam nilai-nilai keagamaan ada pijakan-pijakan dalem pengembangan kualitas yang lebih bersifat manusiawi dan sejalan dengan aturan/norma sosial kemasyarakatan.

 

 

 

 

 

  1. B. Pengembangan Budaya Organisasi di Tengah Kompleksitas Perubahan

Budaya organisasi merupakan bagian dari MSDM dan teori organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia budaya organisasi (MSDM) dilihat diri aspek prilaku, sedangkan teori organisasi dilihat dari aspek sekelompok individu yang berkerjasama untuk mencapai tujuan, atau organisasi sebagai wadah tempat individu bekerjasama secara rasional dan sistematis untuk mencapai tujuan. Dalam pekembangannya, pertama kali budaya organisasi dikenal di Amerika dan Eropa pada era 1970-an. Salah satu tokohnya : Edward H. Shein seorang Profesor Manajemen dari Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology dan juga seorang Ketua kelompok Studi Organisasi 1972-1981, serta Konsultan budaya organisasi pada berbagai perusahaan di Amerika dan Eropa. Salah satu karya ilmiahnya : Organizational Culture and Leadership.

Mengenai budaya organisasi menurut Robbins (2001 : 247) bahwa budaya orginisasi mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dengan organisasi-organisasi lainnya. Maknanya dari deskripsi di atas, budaya organisasi mengandung prinsip-prinsip : 1. Nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi, 2. Falsafah yang menuntun kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan, 3. Cara pekerjaan yang dilakukan di organisasi tersebut, 4. Asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat diantara anggota organisasi. Disamping itu budaya organisasi, didasarkan pada deskripsi diatas mempunyai beberapa fungsi antara lain :

  1. Membedakan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya.
  2. Menciptakan identitas
  3. Membangkitkan rasa kebersamaan
  4. Meningkatkan stabilitas sistem sosial
  5. Sebagai pedoman dan alat kontrol yang membimbing dan membentuk sikap dan perilaku karyawan.

Berikut ini gambaran tentang framework (kerangka kerja) budaya organisasi yang diadopsi dari Robbins (2004 : 59).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar H. Schein (1992 : 16) dalam bukunya “Organizational Culture and Leadershif” mangartikan budaya organisasi lebih luas sebagai : ” …A patern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think and feel in relation to these problems. Menurut Nimran (1996: 11) mendefinisikan budaya organisasi sebagai “Suatu sistem makna yang dimiliki bersama oleh suatu organisasi yang membedakannya dengan organisasi lain”. Amnuai (1989 : 102) dalam bukunya “How to built a corporate culture” mengartikan budaya organisasi sebagai : “A set of basic assumption and beliefs that are shared by members of an organization, being developed as they learn to cope with problems of external adaptation and internal integration.

Budaya organisasi yang merupakan bagian dari konsep manajemen sumber daya manusia (MSDM). MSDM  adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal)bersama perusahaan,karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia – bukan mesin – dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktek manajemen yang mempengaruhi secara lansung sumber daya manusianya. Menurut Hani Handoko (1994: 4) “Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya. Veithzal Rivai (2004:1) memberikan batasan lain dengan menambahkan masalah pengendalian dengan mengatakan bahwa “Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengan, pelaksanaan dan pengendalian”manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun ”.

Manajemen Sumber Daya Manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, studi tentang manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah (kuantitas) dan tipe (kualitas) yang tepat. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi sdm adalah departemen sumber daya manusia atau dalam bahasa inggris disebut HRD atau human resource department. Menurut A.F. Stoner manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mendesain, menggagas dan menciptakan budaya organisasi yang kompetitif dalam kerangka manajemen sumber daya manusia terletak pada sistem dan pelaku organisasi itu sendiri. Sehingga bagaimanapun sebuh budaya organisasi dikonsep, namun sistem dan personil organisasi tidak mendukung dan mengimplemntasikan maka hanya tinggal sebatas konsep yang sia-sia.  Proses sumber daya manusia, memiliki tingkatan yang panjang, sehingga dalam proses ini diperlukan adanya perencanaan yang dapat dikendalikan oleh organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengertian diatas dapat dijabarkan bahwa adanya penarikan karyawan baru, seleksi kemudian sampai dengan pemeliharaan karyawan tersebut merupakan bagian dari rencana-rencana strategis perusahaan. Veithzal Rivai (2004:1) memberikan batasan lain dengan menambahkan masalah pengendalian dengan mengatakan bahwa “Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segisegi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian”.

Secara ringkas rencana-rencana SDM menurut Randal S. Schuler dan Susan E. Jackson(1997:139) dapat dirangkum dalam lima fase :

  1. Mengidentifikasi Isu Bisnis yang Utama, Fase pertama dalam perencanaan SDM ialah mengumpulkan data untuk mempelajari dan memahami semua aspek lingkungan orngaisasi. Ini membantu organisasi dalam mengaantisipasi dan merencanakanisu yang muncul dari konidsi yang stabil maupun dinamis.
  2. Menentukan Implikasi SDM

Sasaran dari fase ini adalah :

  1. Mengembangkan pemahaman yang jelas bagaimana informasi yang dihasilkan dari Isu bisnis yang Utama yang nanati mempengaruhi permintaan organisasi. Memperkirakan Permintaan SDM, Variasi dari metode perkiraan dapat digunakan untuk menentukan permintaan organisasi terhadap SDM. Jenis perkiraan yang digunakan tergantug pada kerangka waktu dan jenis organisasi, ukuran organisasi, dan ketepatan serta kepastian informasi yang tersedia. Kerangka waktu yang digunakan dalam memperkirakan permintaan ini sering kali paralel dengan yang digunakan dalam memperkirakan penawaran potensial SDM dan kebutuhan bisnis. Membandingkan perkiranan penawaran dan permintaan akan diikuti dengan penentuan kebutuhan jangka pendek, menegan dan panjang. Mutu perkiraan tergantung pada ketepatan informasi dan tingkat kemungkinan terjadinya suatu peristiwa.
  2. Mengembangkan gambaran yang akurat mengenai penawaran sekarang yang tersedia secara internal. Memperkirakan Penawaran SDM, Untuk memperkirakan penawaran sdm dapat digunakan informasi yang berasal dari sumber internal dan eksternal. Pada tahap ini, yang menjadi fokus biasanya adalahsumber internal. Sumber external dipertimbangkan pada tahap selanjutnya.
  1. Mengembangkan Tujuan dan Sasaran SDM

Informasi mengenai kondisi sekarang dan yang akan datang harus tersedia. Perbedaan jenis sasaran yang ditetapkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang mencerminkanjenis perubahan yang dapat dilihat dalam kurun waktu dua dan lima tahun mendatang. Jadi, sasaran jangka pendek adalah untuk menarik, menilai dan menugaskan karywawan pada jabatan tertentu, dalam jangka panjang sasaranya ialah menyesuaikankembali ketertampilan, prilaku, dan sikap untuk menyesuaikan diari dengan perubahan bisnis dan juga prakttek SDM untukmenyesuaikan diari dengankebutuhan karyawan. Sasaran jangka panjang termasuk diantaranya mencipatakan perubahan utama dalam budaya perusahaanuntuk menentukan posisi perusahana untuk berkompetisi dalam bisnis baru.

  1. Merancang dan melaksanakan kebijakan, program dan praktik SDM, Untuk mencapai sasaran, sejumlah kebijakan, program, dan kegiatan dapat dilakukan pada perancangan dan pelaksaan kebijakan, program dan praktik SDM. Misalnya pada kasus Apria ini harus dapat dirancang sebuah kebijakan yang ditujukan dalam rangka perampingan karyawan.
  2. Mengevaluasi, merevisi dan memfokuskan kembali, evaluasi rencana dan program

Dinamika perilaku orang berdasarkan kompetensi yang dimiliki, kreativitas dan inovasi dalam organisasi tidak akan terbentuk tanpa dukungan budaya yang memungkinkan hal itu terjadi. Tetapi budaya juga terbentuk dari  pandangan hidup seseorang atau kelompok dalam perusahaan. Dalam bisnis, budaya korporat adalah the way of life dari organisasi  yang terbentuk melalui proses regenerasi karyawan (manajerial dan  non-manajerial) dan proses transformasi nilai-nilai  dari kepemimpinan. Budaya menyangkut; siapa kita, apa keyakinan kita, apa yang dilakukan dan  bagaimana itu dilakukan. Masalahnya, budaya dalam orgnasasi yang  terbentuk melalui proses transformasi dan regenerasi itu, bisa mendorong orang untuk berprestasi, tetapi bisa pula membuat orang tidak mampu melakukan inovasi dan perubahan. Budaya seharusnya menciptakan lingkungan kerja dan  membuat orang termotivasi, tertantang atau antusias dalam bekerja. Titik tumpu pembentukan budaya adalah nilai-nilai yang mempengaruhi mindset orang. Shared mindset adalah budaya.   Ini berarti, guna membangun budaya yang  lebih bisa menciptakan ruang gerak yang lebih dinamis dan inovatif, perubahan harus dimulai dari mindset orang. Cramer mengemukakan ada tiga elemen yang perlu diubah jika budaya baru  akan dibangun:

a)      Asumsi (Assumption)

b)      Sikap (attitude)

c)      Cara pandang (the way to observe)

Kita harus berani meninggalkan asumsi-asumsi lama, sikap-sikap lama dan cara melihat atau cara pandang lama yang  tidak mendorong munculnya inovasi atau perubahan. Itu semua tergantung kualitas proses pembelajaran dalam organisasi. Dalam kaitan dengan budaya berbasis kompetensi, ada tiga dasar kompetensi (competency cornerstone) yang  perlu dibangun guna mendukung keberhasilan organisasi yaitu : a. kompetensi leadership, b. Kompetensi employees, c. Budaya organisasi yang mampu memaksimumkan kompetensi.    Interaksi berbagai kompetensi yang dimiliki oleh leader atau manajer dengan kompetensi yang dimiliki oleh bawahan, dalam budaya organisasi yang memungkinkan kompetensi berkembang, akan membuka peluang lebih besar keberhasilan organisasi mewujudkan visi, misi dan tujuannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Sistem Rekrutmen dan Perencanaan Karir secara Professional.

Pengertian dan definisi tentang rekruitmen banyak dijumpai dan ditemukan dalam konteks pembahasan tentang manajemen sumber daya manusia atau personil. Stoner, dkk (1995) mendefinisikan rekrutmen sebagai suatu proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan tertentu. “The recruitment is the development of a pool of job candidates in accordance with a human resource plan” (Stoner, at all, 1995). Sedangkan definisi mengenai seleksi dikemukakan oleh Koontz & Weihrich (1990) yakni “Selection is the process of choosing from among candidates, from within the organization or from the outside, the most suitable person for the current position or for the future positions” (Koontz & Weihrich, 1990) (http://www.mss-feui.cjb.net).

Menurut Randal S. Schuler dan Susan E. Jackson, (1997: 227) “Rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka organisasi dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada”. Menurut William B. Werther dan Jr., Keith Davis, (2003, hal. 183) “Recruitment process one must examine the constraints, chalenges, and channels of recuritment that result in prospective employees completing an application for employment”. Veithzal Rivai (2004, hal 154) mengatakan bahwa “Rekrutmen merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu organisasi”. Pengertian lain diberikan oleh Husein Umar (2005, hal 8) yang menyatkan bahwa “Rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyakbanyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia”. Hamdan Nawawi (2003, hal 173) memberikan definisi yang lain bahwa “Rekrutmen merupakan usaha untuk mengisi jabatan/pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu / organisasi.

Proses rekruitmen dilakukan memiliki alasan seperti yang telah disinggung dalam deskripsi sebelumnya. Menurut Gomes (1995 :105) mengatakan bahwa rekrutmen dilaksanakan dalam suatu organisasi karena kemungkinan adanya lowongan dengan beraneka ragam alasan yaitu sebagai berikut :

  1. Berdirinya organisasi baru
  2. Adanya perluasan kegiatan organisasi
  3. Terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru
  4. Adanya pekerja yang pindah keorganisasi lain
  5. Adanya pekerja yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak hormat
  6. Adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun
  7. Adanya pekerja yang meninggal dunia.

Langkah strategis adalah keputusan yang berhubungan dengan kondisi ekternal  dan berdimensi luas serta mempunyai jangkauan yang sangat luas. Langkah strategis juga sangat erat kaitannya dengan kemampuan memenangkan persaingan secara lokal, regional, nasional maupun internasional. Strategis perekrutan berhubungan dengan lokasi perekrutan, siapa yang harus direkrut serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pegawai.

  1. Perekrutan Internal versus Perekrutan Eksternal

Keuntungan dan kerugian akan terjadi jika dilakukan promosi (Perekrutan Internal) atau merekrut dari luar  (Perekrutan Eksternal). Promosi dari dalam biasanya dianggap sebagai hal yang positif dalam memberikan penghargaan terhadap pekerjaan yang baik dan beberapa organisasi benar-benar menggunakannya. Meskipun demikian kerugian adalah mempertahankan cara kerja operasional yang lama. Perekrutan Eksternal dapat memberikan ide-ide baru untuk organisasi dan lebih murah, jika dibandingkan dengan mengembangkan tenaga kerja yang kurang trampil yang ada di dalam . Akan tetapi perekrutan dari luar akan menunjukkan masalah baru untuk menyesuaikan diri bagi karyawan baru.

Kerugian lain dari Perkrutan Eksternal adalah dampak negatif bagi karyawan lama karena tidak dilakukan promosi dari dalam. Di bawah ini adalah tabel perbandingan antara keuntungan dan kerugian Rekrutmen Internal dan Eksternal

Rekruitmen Internal Rekruitmen Eksternal
  • Keuntungan
  1. Moral untuk yang dipromosikan.
  2. Penilaian kemampu-an yang lebih baik
  3. Biaya leibh rendah untuk beberapa pekerjaan
  4. Pendorong untuk kinerja yang bagus
  5. Sebab-sebab suksesi pada promosi
  6. Manggaji hanya pada tingkat entry
  7. Perkawinan antara keluarga yang dekat

 

 

 

  • Kerugian
  1. Masalah oral yang pasti pada yang tidak dipromosikan.
  2. Perkelahian ”politis” untuk promosi.
  3. Perlu program penyambungan manajemen
Keuntungan

  1. “Darah” baru membawa perspektif baru.
  2. Lebih murah dan lebih cepat dari pelatihan profesional
  3. Tidak ada kelompok pendukung politis dalam.
  4. Mungkin membawa wawasan industri baru.
  5. Tidak mungkin memilih beberapa orang yang akan memperbaiki pekerjaan.

 

 

Kerugian

  1. Bisa menyebabkan masalah moral untuk calon internal yang tidak diseleksi.
  2. Lebih lama “penyesuaian diri” atau waktu orientasi

 

Sebagian besar  mengkombinasikan antara metode Perekrutan Internal dan Eksternal. – yang beroperasi dalam lingkungan berubah cepat dan kondisi yang kompetitif perlu memberikan penekanan lebih besar pada sumber-sumber eksternal disamping mengembangkan sumber-sumber internal. Akan tetapi bagi – yang berada pada lingkungan yang berubah secara lambat rekrutmen dari dalam adalah hal yang lebih tepat. Berikut ini gambaran tentang proses langkah rekruitmen dalam mendapatakan sumber daya manusia yang kompeten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses rekruitmen harus mempertimbangan bahwa pelaksanaannya harus berjalan efektif. Rekrutmen yang efektif dipengaruhi oleh bagaimana organisasi dapat melaksanakan sejumlah kegiatan ini di dalam proses tersebut. Dalam Irianto (2000 : 40) menurut Stoner, kegiatan yang dilaksanakan dalam proses rekrutmen adalah sebagai berikut:

  1. Menentukan dan membuat kategori kebutuhan Sumber Daya Manusia jangka pendek dan jangka panjang.
  2. Selalu memperhatikan perubahan kondisi di dalam pasar tenaga kerja
  3. Mengembangkan media (promosi) rekrutmen yang paling sesuai untuk menarik para pelamar.
  4. Menyimpan data tentang jumlah dan kualitas peramal pekerja dari setiap sumber
  5. Menindaklanjuti dari setiap permohonan pelamar kerja untuk kemudian melakukan evaluasi efektivitas dengan upaya rekrutmen yang telah dilakukan.

Berikut ini gambaran langkah-langkah proses rekruitmen dalam upaya untuk mendapatkan tenaga/personil sehingga proses rekruitmen berjalan efektif dan efisien.

 

 

m

 

 

 

 

Bagi setiap karyawan atau SDM yang bekerja paling tidak akan bertanya dalam benak mereka sperti : Bagaimana saya dapat menduduki jabatan pimpinan dalam perusahaan ini? Apakah promosi (kenaikan pangkat) di sini berdasarkan senioritas atau performen? Tidakkah kamu berpikir bahwa promosi (kenaikan pangkat) didasarkan kepada faktor keberuntungan dan faktor kebenaran seseorang? Tingkatan apa yang dibutuhkan agar aku dapat menduduki jabatan tersebut? Apakah perusahaan pemberi program training mampu membantu kesempatan yang saya miliki untuk sebuah promosi (kenaikan pangkat)?

Dalam perencanaan karir, organisasi harus secara nyata dan jelas memberikan gambaran pada sumber daya manusianya. Hal ini disamping sebagai kejelasan sistem dalam perkembangan SDM, juga bermanfaat untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja anggota organisasi. Dalam buku “personal development and human resources”, pada bab 10  Werther dan Keith menjelaskan bahwa  Karier adalah segala bentuk pekerjaan (job) yang dilakukan seseorang selama semasa hidupnya? Menurut sebagian orang pekerjaan tersebut adalah bagian dari sebuah perencanaan yang hati-hati. Tapi bagi sebagian orang lagi, ia sekedar sebuah keberuntungan semata. Perencanaan karier semata tidak mampu menjamin kesusksesan karier itu sendiri. Performans dan superioritas, pengalaman, pendidikan dan sedikit keberuntungan memainkan peran sebagai “important role”. Orang yang banyak menggantungkan dirinya kepada faktor keberuntungan, mereka jarang dipersiapkan untuk memperoleh kesempatan karier yang ada. Orang yang sukses mampu mengidentifikasi tujuan karier, melakukan perencanaan dan memulai aksinya. Konsep perencanaan karier meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

  • Career. Segala bentuk pekerjaan (jobs) yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya;
  • Career path. Yaitu adalah runtutan tentang gambaran pekerjaan yang merupakan bentuk karier seseorang;
  • Career goals. Adalah posisi masa depan dimana setiap orang bekerja keras untuk mencapainya, sebagai bagian dari kariernya. Career goal ini bertindak sebagai benchsmark (tolok ukur) perjalanan karier seseorang;
  • Career planning. Adalah proses dimana seseorang memilih career goals dan career path-nya sebagai tujuannya;
  • Career development. Yaitu peningkatan diri seseorang dalam rangka mencapai “personal career plan” (perencanaan karier pribadi)

Perencanaan karir merupakan kegiatan atau usaha untuk mengatakan perjalanan kerier pegawai serta mengidentifikasi hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan karir tertentu. Seperti yang sudah disinggung di muka, perencanaan karir dilakukan baik oleh pegawai maupun oleh organisasi. Karena itu, kita mengenal dua macam perencanaan karir, yaitu :

  1. Perencanaan karir (di tingkat) organisasi (Organization career panning).

Perencanaan karir di tingkat organisasi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan atau mengidentifikasi hal-hal berikut :

  1. Profil kebutuhan pegawai
  2. Deskripsi jabatan/pekerjaan
  3. Peta jalur karir
  4. Mekanisme penilaian kinerja pegawai

 

  1. Perencanaan karir individual pegawai (Individual career palnning).

Bagi pegawai, perencanaan karir ditingkat organisasi tidak akan dianggap penting bila tidak ada sangkut pautnya dengan karir sipegawai tersebut. Karena itu, perencenaan karir ditingkat organisasi harus bisa “diterjemahkan” menjadi perencanaan karir ditingkat individu pegawai. Pada dasarnya tujuan perencanaan karir untuk seorang pegawai adalah mengetahui sedini mungkin prospek karir pegawai tersebut dimasa depan, serta menetukan langkah-langkah yang perlu diambil agar tujuan karir tersebut dapat dicapai secara efektif-efisien. Ada lima yarat utama yang harus di penuhi agar proses perencanaan tersebut dapat berjalan dengan baik, yaitu :

  1. Dialog
  2. Bimbingan.
  3. Keterlibatan individual
  4. Umpan balik.
  5. Mekanisme perencanaan karir.

Berikut ini gambaran tentang perencanaan karir baik dalam organisasi secara umum dan secara individu.

 

 

 

 

 

 

Pengembangan karir adalah proses pelaksanaan (implementasi) perencanaan karir. Pengembangan karir pegawai dapat dilakukan melalui dua cara diklat dan cara nondiklat. Pengembangan karir melalui dua jalur ini sedikit-banyak telah di bahas di bab Pelatihan dan Pengembangan. Pada bagian ini, cukuplah kita sebutkan beberapa contoh bentuk pengembangan karir melalui dua cara ini.

  1. Contoh-contoh pengembangan karir melalui cara diklat adalah :
    1. Menyekolahkan pegawai (di dalam atau di luar negeri),
    2. Memberi pelatihan (di dalam atau di luar organisasi),
    3. Memberi pelatihan sambil bekerja (on-the-job training).
    4. Contoh-contoh pengembangan karir melalui cara nondiklat adalah :
      1. Memberi penghargaan kepada pegawai
      2. Menghukum pegawai
      3. Mempromosikan pegawai ke jabatan yang lebih tinggi
      4. Merotasi pegawai ke jabatan lain yang setara dengan jabatan semula.

Kesuksesan proses pengembangan karir tidak hanya penting bagi organisasi secara keseluruhan. Dalam hal ini, beberapa hal atau faktor yang sering kali amat berpengaruhterhadap manajemen karir adalah :

  • Hubungan pegawai dan organisasi
  • Personalitas pegawai
  • Faktor-faktor eksternal
  • Politicking dalam organisasi
  • Sistem penghargaan
  • Jumlah pegawai
  • Ukuran organisasi
  • Kultur organisasi
  • Tipe manajemen

 

 

  1. D. Membangun Motivasi dan Menghindari Stress Guru/Karyawan

Banyak teori mengenai motivasi, seperti yang dijelaskan oleh Robbins (2001 : 166), motivasi sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuksuatu dorongan untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Dalam konteks “upaya” dalam definisi tersebut dipahami sebagai suatu gambaran, ketika seseorang termotivasi maka ia akan mencoba sekut tenaga. Terkait dengan teori motivasi tersebut, dibawah ini dapat dilihat gambaran bagaimana tahapan pemenuhan kebutuhan yang melahirkan motivasi itu muncul.

 

 

Pada dasarnya teori pendukung dari konsep motivasi adalah teori pemenuhan kebutuhan yang berdampak pada kepuasan. Artinya antara kepuasan berbanding lurus dengan motivasi. Seperti yang dijelaskan Robins (2001 : 167) ada 3 teori spesifik yaitu teori hirarki (anak tunggal) kebutuhan atau hirarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow, teori X dan Y yang dikemukan oleh McGregor, dan teori motivasi-Higiene. Sejalan dengan pendapat diatas, Werther & Davis memaparkan bahwa dalam konteks motivasi dan kepuasan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan.  Werther dan Davis juga mengeksplorasi pendapat atau teori Maslow, Hezberg’s dan ERG theory dalam menjelaskan motivasi. Sejalan dengan konsep tersebut diatas, seperti yang dijelaskan oleh  William B. Werther, Jr., Ph.D.& Keith D, Ph.D. yang berjudul “Personal management and human Resources, memaparkan apa yang dimaksud dengan motivasi yang terangkum dalam gambar di bawah ini :

 

 

 

 

 

 

Kompleksitas persaingan dan tantangan globalisasi khususnya dalam bidang ekonomi dan pendidikan, melahirkan fenomena tersendiri dengan apa yang disebut stres. Apa yang diamksud dengan stres? Stres adalah suatu istilah yang merangkumi tekanan, beban, konflik, keletihan, ketegangan, panik, perasaan gemuruh, anxieti, kemurungan dan hilang daya. Dalam konteks dunia kerja, yaitu stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidak seimbangan fisik dan psikis, yang memepngaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi seorang karyawan/guru (Rivai dan Murni, 2009 : 812). Lebih lanjut Rivai dan Murni (2009 : 812-813) menjelaskan beberapa faktor yang dapat mengakibatkan stres kerja baik dari dalam maupun luar yang dalam konteks ini terkait dengan masalah organiasi pendidikan, yaitu :

  1. a. Faktor internal pekerjaan
    1. Perubahan organisasi, yang sering disertai dengan pelibatan sesuatu yang penting dan disertai ketidakpastian.
    2. Tingkat kecepatan kerja.
    3. Lingkungan fisik, seperti tempat kerja yang sempit, kurangnya kebebasan pribadi dan lain-lain.
    4. Pekerjaan yang rentan stres.
      1. b. Faktor eksternal pekerjaan (off the job).
      2. Kekhawatiran finansial
      3. Masalah-masalah yang bersangkutan dengan anak
      4. Masalah-masalah fisik
      5. Masalah-masalah perkawinan (misalnya perceraian)
      6. Perubahan-perubahan yang terjadi di tempat tinggal
      7. Masalah-masalah pribadi, seperti kematian kerabat atau saudara.

Menurut Robbins, stres adalah suatu kondisi dinamik yang didalamnya seorang individu dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala (contraints) atau tuntutan (demands) yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkan dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting. Pada dasarnya antara motivasi dan munculnya stres, seperti yang disinggung diatas, terletak pada dua sisi yang berbeda dalam merealisasikan kebutuhan. Disatu sisi ketika kebutuhan terpenuhi dan sesuai dengan keinginan maka akan melahirkan motivasi. Dilain sisi, ketika kebutuhan itu tidak dapat terpenuhi dan tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan maka akan melahirkan stres. Seperti yang dikutip dari Werther dan Keith yang tampak dalam gambar di bawah ini.

  1. Teori Kebutuhan Maslow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. b. Alderfer’s ERG theory : teori ini mirip dengan teori Maslow namun dalam teori ini, teori maslow dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu existence (E), relatedness (R), and growth (G). Teori ini bersandar pada 3 anggapan yaitu :
    1. The less the need is satisfied, the strongers the desire for that need/Ketika kebutuhan yang rendah terpenuhi, maka keinginan terhadap kebutuhan tersebut semakin kuat..
    2. The strength of desire for higher-level needs goes up the more lower-level needs are satisfied/keinginan kuat terhadap kebutuhan level yang lebih tinggi terpenuhi maka kebutuhan yang rendah akan dirasa memuaskan
    3. 3. The more frustration one finds in meeting higher-level needs, the more lower-level needs will be desire. Semakin banyak ditemukan kegagalan terkumpul dalam kebutuhan yang tinggi, maka semakin banyak kebutuhan dasar yang diinginkan.

  1. c. Herzberg’s two-factor theory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terkait dengan permasalahan stres dan motivasi diatas pada dasarnya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan sehingga stres tidak muncul, sedangkan motivasi tumbuh dengan baik, seperti yang tampak dalam tabel dibawah ini :

 

Motivational Factors Maintenance Factors
  • Work self
  • Achievement/prestasi
  • Possibility of growth
  • Advencement/kenaikan jabatan
  • Recognition/penghargaan
  • Status
  • Relationship with supervision
  • Relationship with peers
  • Relationship with subordinates
  • Supervision : technical
  • Company policy and administration
  • Job security
  • Working conditions
  • Salary
  • Personal life

 

  1. E. Analisis dan Strategi Pengembangan Kelembagaan Pendidikan.

Banyak analisis dan strategi pengembangan kelembagaan/organisasi pendidikan yang dapat diimplemtasikan. Beberapa teori dan strategi tersebut antara lain analisis SWOT, Canvas Strategi, blue Ocean strategi dan lain-lain. Dalam konteks ini akan akan dipakai teori analisis SWOT dalam rangka pengembangan lembaga/organisasi pendidikan, meskipun pada dasarnya dari beberapa teori yang tersebut diatas dapat dikolabrosaikan sebagai framework (kerangka kerja) dalam menganalisa dan strategi pengembangan lembaga pendidikan. Dari sisi manajemen organisasi adalah sebuah sistem lain atau suatu sarana yang menerima input manajemen berupa tujuan-tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan outputnya diharapkan berupa  realisasi yang sesuai dengan rencana tersebut .Dalam sistem organisasi maka yang jadi tujuan adalah bagaimana agar tercipta kerjasama diantara personil yang terkait dalam struktur organisasi itu. Sebagai sebuah sistem terbuka, organisasi  dipengaruhi oleh empat subsistem utama, yakni :

d)     sistem ekonomi

e)      sistem teknologi

f)       sistem social budaya

g)      sistem hukum & politik

Salah satu strategi dalam dalam rangka mengimplementasikan analisis yang dipakai adalah menggunkanan rencana/manajemen strategis. Dengan rencana strategis yang matang maka analisis dan strategi pengembangan yang dipakai dalam pengembangan lembaga/organisasi pendidikan akan berjalan seperti yang diharapkan. Rowe, dkk. (1990) mengemukakan bahwa :“Strategic planning is the key link between strategicmanagement and the organization’s external environment. It is the one factor that requires a careful analisys of the external environment, laving identified external threaths and opportuities, strategic planner analyze available resources and organizational strengths and weaknesses. The next step is to formulate alternative strategies that take adventage of external opportunities and internal strengthen. Selected alternative are then made into plans of action having specific resource and organizational (structure and operational) requirement, (Rowe: 1993, 12). Dalam sudut pandang lain, rencana strategis memiliki makna : (a), a plan designed for a particular purpose, (Advance Learner’s Dictionary); (b), selain itu, Certo dan Peter menjelaskan, The patern that integrates goals, policies, and actions sequences into a cohesive whole, (Certo & Peter; 1995); (c), sedangkan Hill, mendefinisikan strategic planning sebagai pola strategis (patern of strategies), dengan makna sebagai specific patern of decisions and actions to achieve an organization’s goals, (Hill & Jones; 1998). Bagi Schendel dan Hofer (1989), terminologi manajemen strategis yang merupakan kunci gabungan antara rencana strategis (strategic planning) dan manajemen strategis mengemukakan sebagai berikut; (a), manajemen stratejik (strategic management) adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu pencapaian sasaran; (b), Proses manajemen stratejik ialah cara dengan jalan dimana para perencana strategi menentukan sasaran dan mengambil keputusan; (c), keputusan stratejik (strategic decision) merupakan sarana untuk mencapai tujuan akhir. Keputusan ini mencakup ruang lingkup bisnis, produk,dan pasar yang harus dilayani, fungsi yang harus dilaksanakan, dan kebijaksanaan utama yang diperlukan untuk mengatur pelaksanaan pencapaian sasaran.

Abad ke-21/era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan pesat di bidang teknologi infomasi dan komunikasi (TIK) telah membawa banyak perubahan dalam berbagai institusi dan struktur kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia pendidikan dan berbagai institusi di dalamnya. Persaingan sebagai ciri utama peradaban modern telah berkembang melewati banyak batas dunia seiring makin mantapnya penguasaan TIK. Tingkat persaingan yang muncul kemudian berkembang sedemikian pesat dan tidak lagi terbatas pada batas negara. Dalam artian seluruh entitas dunia pada dasarnya hidup dalam persaingan yang tinggi seiring capaian dan penggunaan TIK. Dunia pendidikan pun mau tidak mau ikut terlibat dalam persaingan ini. Berbagai model pembelajaran yang diberikan institusi pendidikan dari beragam tingkatan sudah barang tentu menjadi pilihan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencapainya. Mengingat masyarakat merupakan subjek pendidikan yang aktif dan partisipatif dalam memberikan penilaian, institusi pendidikan pun dituntut untuk menunjukkan profesionalitas dalam pemberian layanan kepada masyarakat, demi menjamin kesinambungan pilihan masyarakat terhadap model pembelajaran yang diberikan institusi pendidikan tersebut. Persaingan di dunia pendidikan kemudian berkembang ke arah yang lebih jauh, seiring dampak langsung globalisasi ke berbagai penjuru dunia. Masuknya pendidikan dalam kerangka GATS (General Agreement on Trades and Services) secara langsung membuka kran persaingan di dunia pendidikan dengan melibatkan lebih banyak pemain.

Tingginya tingkat persaingan di dunia pendidikan ini menyebabkan institusi pendidikan harus bersiap diri, melakukan transformasi organisasi, untuk mencari keunggulan yang bisa menjamin terjaganya eksistensi institusi pendidikan dalam persaingan yang makin ketat. Makalah ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana kompetensi dasar organisasi bagi pendidikan tinggi dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menghadapi kompetisi global di dunia pendidikan. Mengingat kajian ini sangat dekat sifatnya dengan studi ilmu ekonomi dan manajemen, maka beberapa pendekatan di dua bidang tersebut akan banyak digunakan. Ditambah beberapa pengalaman institusi pendidikan di negara lain yang lebih dahulu merasakan iklim kompetitif dalam bidang pendidikan. Beberapa istilah dan penjelasan teknis akan dibahas untuk mempertegas berbagai persepsi yang diadopsi dari kajian-kajian ilmu ekonomi dan menajemen, untuk kemudian dianalisis dalam konteks pendidikan, ditambah dengan penerapannya bagi pendidikan di Indonesia. Membangun daya saing dengan mengandalkan kompetensi dasar organisasi pada dasarnya merupakan upaya realistis yang diambil sebuah institusi pendidikan dalam menghadapi persaingan di dunia pendidikan. Hampir dipastikan akan sulit bagi sebuah institusi pendidikan untuk unggul di segala bidang, mengingat tidak ada satu pun institusi pendidikan yang menjadi pemain tunggal, atau yang dalam kerangka ilmu ekonomi biasa disebut monopoli.

Semua institusi pendidikan sebagai pelaku dalam pasar pendidikan, mau tidak mau harus memilih salah satu aspek sebagai core competence yang kemudian diangkat menjadi entry point utama dalam membentuk daya saing institusinya. Dalam konteks Indonesia, secara pragmatis daya saing institusi pendidikan, secara lebih khusus pendidikan tinggi, sering kali dilihat dari kinerja alumninya. Kinerja alumni ini tidak saja dilihat dari bagaimana karier dan pengabdian alumni di masyarakat, melainkan juga seberapa cepat masa tunggu mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, tuntutan konsumen, dalam hal ini perusahaan dan dunia industri maupun masyarakat umum, harus pula menjadi pertimbangan pengelola pendidikan tinggi dalam mendesain kurikulum dan proses pendidikannya. Desain kurikulum yang kompetitif tentu saja tidak hanya terkait dengan hard skill, tetapi juga soft skill yang penting dalam pengembangan karier.

Selain itu kontribusi penelitian (reseach) sebagai upaya memperoleh dukungan pihak ketiga juga penting untuk diperhatikan dalam rangka meningkatkan daya saing. Dukungan pendanaan yang diperoleh melalui pihak ketiga, baik perusahaan, pemerintah, ataupun pihak terkait lainnya, dalam kerangka penelitian dan pengembangan selain akan membantu kemampuan finansial institusi pendidikan, juga akan meningkatkan posisi tawar institusi dalam percaturan intelektual di berbagai bidang. Dengan jumlah mitra yang semakin meningkat, peluang raihan pendanaan yang besar tentu saja makin terbuka bagi berbagai institusi pendidikan. Dengan demikian pengelola institusi pendidikan, secara bertahap tidak akan terlalu tergantung pada sumbangan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan operasional tugasnya.

Pendeknya, paparan di atas menunjukkan bahwa upaya membangun daya saing bagi sebuah institusi pendidikan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan demi menjaga eksistensi dan meraih keunggulan di era kompetisi dan globalisasi yang terus merambah dunia pendidikan ini. Salah satu pilihan strategis dalam membangun daya saing tersebut adalah dengan mengambil satu kompetensi dasar yang dimiliki oleh institusi pendidikan untuk kemudian dijadikan entry point pokok bagi peningkatan daya saing tersebut. Dalam rangka meningkatkan daya saing ini, tentu saja banyak kendala dan tantangan yang akan dihadapi manajemen, mulai dari kendala anggaran, kendala organisasi, hingga kendala sumber daya manusia yang akan berkaitan erat dengan komitmen pimpinan, staf, dan seluruh stakeholders membangun daya saing dalam institusi pendidikan.

Beberapa tahapan yangd dapt dilakukan dalam pengembangan organisasi yaitu :

A. Pengembangan Teori
1. Manusia sebagai individu.

Dua asumsi penting yang mendasari pengembangan kelembagaan adalah bahwa manusia memiliki hasrat berkembang dan kebanyakan orang tidak hanya berpotensi, akan tetapi juga berkeinginan untuk berkontribusi sebanyak mungkin pada lembaga. Pengembangan kelembagaan bertujuan untuk menghilangkan faktor faktor dalam organisasi yang menghambat perkembangan dan menghalangi orang untuk berkontribusi demi tercapainya sasaran organisasi.

2. Manusia sebagai anggota dan pemimpin kelompok.

Lembaga yang melakukan pengembangan organisasi harus berasumsi bahwa setiap orang dapat diterima dan diakui perannya oleh kelompok kerjanya. Dalam lembaga/organisasi perlu ditumbuhkan keterbukaan agar para anggotanya dapat dengan leluasa mengungkapkan perasaannya dan pikirannya. Dalam keterbukaan, orang akan mendapatkan kepuasaan kerja yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian performansi kelompok akan lebih efektif.

3. Manusia sebagai penggerak organisasi.

Hubungan antar kelompok-kelompok dalam organisasi menentukan efektivitas pergerakan masing masing kelompok tersebut. Misalnya bila komunikasi antar-kelompok hanya terjadi pada tingkat manajer, koordinasi dan kerjasama akan kurang efektif. Akan lebih efektif bila segenap anggota kelompok terlibat dalam interaksi.

  1. B. Sasaran Pengembangan Kelembagaan.

Atas dasar asumsi asumsi diatas, proses pengembangan kelembagaan diterapkan dengan sasaran :

  1. Hubungan yang lebih efektif antara bagian, divisi dan kelompok kelompok kerja dalam lembaga.
  2. Hubungan pribadi yang lebih efektif antara manajer dan karyawan pada semua jenjang dalam organisasi.
  3. Terhapusnya hambatan-hambatan komunikasi antara pribadi dan kelompok
  4. Berkembangnya iklim organisasi yang ditandai dengan saling percaya, dan keterbukaan yang dapat memotivasi serta menantang anggota organisasi untuk lebih berprestasi.

C. Tahapan Pengembangan Kelembagaan.

Dalam menerapkan pengembangan kelembagaan pemimpin harus menjadi agen pembaruan (agent of change), yang fungsi utamanya adalah membantu warga organisasi menghadapi perubahan, melalui teknik teknik pengembangan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut. Proses penerapan dilakukan dalam empat tahap sebagai berikut :

  1. Tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data, meliputi :
    a. Fungsi utama tiap unit dalam lembaga b. Peran masing masing unit dalam mencapai tujuan dan sasaranlembaga c. Proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan tindakan dalam masing masing unit d. Kekuatan dalam organisasi yang berpengaruh pada perilaku antar-kelompok dan antar individu dalam lembaga.
  2. Tahap diagnosis dan umpan balik. Dalam tahap ini kualitas pengorganisasian serta kegiatan operasional masing masing elemen dalam lembaga dianalisis dan dievaluasi. Ada beberapa kriteria yang umum digunakan dalam mengevaluasi kualitas elemen elemen tersebut, diantaranya : 1) Kemampuan beradaptasi; 2) Tanggung jawab; 3) Identitas; 4) Komunikasi; 5) Integrasi; dan 6) Pertumbuhan.
  3. Tahap pembaruan dalam lembaga. Dalam tahap ini dirancang pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi memperkenalkan perubahan atau pembaruan. Strategi ini bertujuan meningkatkan efektifitas organisasi dengan cara mengoreksi kekurangan serta kelemahan yang dijumpai dalam proses diagnostik dan umpan balik.
  4. Tahap implementasi pembaruan. Tahap akhir dalam pengembangan kelembagaan adalah pelaksanaan rencana pembaruan yang telah digariskan dan disetujui. Kegiatan implementasi perubahan meliputi : 1). perubahan struktur 2) perubahan proses dan prosedur 3) penjabaran kembali secara jelas tujuan dan sasaran pengembangan lembaga 4) penjelasan tentang peranan dan misi masing-masing unit dan anggota dalam organisasi.

D. Tahapan Pengembangan Strategi.

  1. Tahap pertama adalah melakukan analisis trend (kecenderungan). Sesuatu disebut sebagai kecenderungan apabila memiliki sifat dinamis dan mengandung unsur perubahan. Perubahan tersebut relatif permanen, tidak bersifat sementara dan perubahan tersebut relatif bisa diukur.
  2. Tahap kedua adalah melakukan analisis SWOT (Strenghts, Weaknessess, Opportunities, and Threats) S-W merupakan analisis internal organisasi, sedangkan O-T merupakan analisis eksternal. Strategi yang disusun, pertama-tama, berdasarkan analisis internal organisasi disebut strategi “inside-out”. Sedangkan yang disusun pertama-tama sebagai hasil analisis eksternal disebut “outside-in”. Strategi “inside-out” biasanya melihat keterbatasan sumber daya sebagai kendala, sedangkan strategi “outside-in” melihat peluang sebagai daya tarik utama. Dalam praktek sehari-hari, keduanya digabungkan sehingga disebut analisis S-W-O-T, SWOT analisis.
  3. Tahap ketiga adalah berdasarkan analisis SWOT, kemudian diturunkan berbagai alternatif strategi yang bisa dipilih. Dengan menghubungkan empat dimensi tersebut, akan diperoleh empat kuadran, yaitu: alternatif strategi SO (Strenghts and Opportunities), alternatif strategi ST (Strenghts and Threats), alternatif strategi WO (Weaknesses and Opportunities) dan alternatif strategi WT (Weaknesses and Threats).
  4. Tahap keempat adalah memilih strategi yang dinilai paling tepat bagi organisasi. Pemilihan strategi tentu dengan memperhitungkan misi organisasi, nilai-nilai yang diyakini oleh pemimpin puncak organisasi, harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, dan kemungkinan berhasil-tidaknya strategi yang dipilih tersebut dalam implementasinya. Pertimbangan-pertimbangan riil pelaksanaan strategi perlu dipikirkan secara masak, karena organisasi tidak bisa diubah hanya dengan membuat pernyataan-pernyataan di atas kertas.
  5. Tahap kelima adalah pelaksanaan strategi. Strategi yang telah dirumuskan harus diterjemahkan ke dalam program kerja yang jelas. Salah satu yang harus dibangun adalah arsitektur organisasi. Arsitektur organisasi berkaitan dengan jawaban terhadap tiga hal dasar, yaitu: siapa yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan tentang hal apa (distribution of authority), siapa memberi kontribusi apa dan bagaimana mengukurnya (performance appraisal), dan siapa memperoleh apa dan berapa banyak (reward system). Banyak faktor mempengaruhi pelaksanaan strategi, seperti faktor kepemimpinan, faktor komunikasi dalam organisasi, faktor konflik, sistem imbalan, sisntem kontrol, dan faktor sumber daya manusia. yang penting, organisasi harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap proses pembelajaran terus-menerus. Dari Uraian diatas dapat dikatakan bahwa pemilihan strategi sangat penting untuk menetapkan arah kebijakan organisasi/lembaga bahkan pemilihan strategi ini dapat menentukan keberhasilan organisasi atau keberhasilan lembaga. Sehingga dapat dikatakan “Pemilihan Strategi merupakan kata kunci Pengembangan Kelembagaan”.

 

 

 

  1. F. Strategi Pemberdayaan Personal.

Dalam konteks strategi pemberdayaan organisasi, tidak bisa lepas dari konsep manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Menurut Stoner et.al (1996 : 68) manajemen SDM adalah prosedur yang berlangsung terus-menerus yang mencoba mempertahankan organisasi akan mendapat orang yang tepat diposisi yang tepat pada saat dibutuhkan, atau istilah populer yang didengar adalah the right man in the right place and the right time. Lebih lanjut Stoner (1996:69) menjelaskan tentang aktifitas bagaimana proses manajemen SDM dalam sebuah organisasi. Ada 7 aktifitas yang dilakukan dalam rangka manajemen SDM yaitu :

  1. Perencanaan sumber daya manusia didesain untuk memastikan bahwa personel yang diperlukan akan selalu terpenuhi secara memadai.
  2. Rekruitmen, berkaitan dengan mengembangkan cadangan calon karyawan sejalan dengan rencana sumber daya manusia.
  3. Seleksi.
  4. 4. Sosialisasi (orientasi) didesain untuk membantu orang yang terpilih menyesuaikan diri dengan mulus ke dalam organisasi.
  5. 5. Peltihan dan pengembangan, yang keduanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam memberikan kontribusi pada efektivitas organisasi.
  6. 6. Penilaian prestasi kerja, membandingkan prestasi kerja seseorang dengan standar atau tujuan yang dikembangkan untuk posisi orang tersebut.
  7. 7. Promosi, transfer, demosi dan PHK, percerminan nilai seorang karyawan bagi organisasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagaimana dijelaskan oleh Stoner (1996 : 92) yang merujuk pada hasil peneliti Harvard Business School, pada dasarnya manajemen SDM tidak hanya sekedar konotasi merencanakan, menyeleksi, melatih dan menilai yang sempit. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini sebagai sebuah peta teritori manajemen SDM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi pemberdayaan harus diikuti oleh evaluasi SDM, sehingga dalam proses pelaksanaannya dapat dilihat apakah proses dan strategi yang dipakai dalam rangka pemberdayaan personil bersifat efektif dan efisien atau tidak. Dalam konteks ini, model 4 C dapat diterapkan, seperti yang dikutip dari Stoner (1996 : 93-94) yaitu :

  1. Competence (kompetensi), seberapa kompeten karyawan dalam pekerjaan mereka?Apakah mereka melakukan pelatihan tambahan?
  2. Comitmen (komitmen), seberapa besar komitmen karyawan pada pekerjaan dan organisasi?
  3. Congruence (keserasian), apakah ada keserasian, atau persetujuan, antara filosofi dasar dan sasaran perusahaan dan para karyawannya?
  4. Cost effectiveness (efektifitas biaya), apakah kebijakan manajemen SDM hemat biaya?

Berdsarkan asumsi diatas, startegi yang diterapkan sebagai berikut :

  1. Analisis pekerjaan, mencakup pengembangan suatu uraian yang rinci dari tugas-tugas yang tercakup dalam suatu pekerjaan, dengan menentukan hubungan dari suatu pekerjaan tertentu dengan pekerjaan-pekerjaan lai, dan memastikan pengetahuan, ketrampilan. Dan kemampuan yang diperlukan bagi seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan itu dengan sukses. Seperti yang tampak dalam gambar dibawah ini yang diadopsi dari Robbins (2001 : 2004).

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Program pelatihan dan pengembangan (Robbins, 2001 : 209)
  2. Evaluasi kinerja, memberikan masukan penting yang dapat digunakan untuk seperti promosi, transfer dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

 

 

Daftar Pustaka

Amnuai, Piti Sithi, 1989), How to built a corporate culture.

Certo, Samuel C. and Peter, J. Paul. 1995. Strategic Management; 3rd Ed., Irwin.

Handoko, Hani 1994, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta,

Jones, Gareth R., and Hill Charles W.L. 1998. Strategic Management; 4th Ed., Houghton Miflin.

Kim, W. Chan dan Maurborgne, Renee, 2008, Blue Ocean Strategy (Strategi Samudra Biru), Jakarta : Serambi Ilmu Semesta.

Nawai, H. Hamdan, 2003, “Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompeten”, Penerbit

Rifai, Veithzal dan Murni, Sylviana, 2009, Education Management : Analisis Teori dan Praktek, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Rivai, Veithzal, 2004, “Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik’, Jakarta : PT Raja GrafindoPersada.

Robbins, Stephen P dan Coulter, Mary, 2004,Manajemen Edisi ke 7, Jakarta : PT. Indeks Group Gramedia.

Robbins, Stephen P. 2001, Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi Jilid 1, Jakarta : Prenhallindo.

___________. 2001, Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi Jilid 2, Jakarta : Prenhallindo.

Rowe, Mason, Dickel, and Snyder. 1990. Strategic Management: A Methodological Approach. Canada: Addison Wesley Publishing Company.

Schein, Edgar H. 1992, Organizational Culture and Leadershif

Schuler, Randal S., Susan E, Jackson, 1997, “Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi abad ke-21”, Edisi Keenam, Jilid 1, Penerbit: Erlangga, Jakarta

Stoner, James A.F. et.al, 1996, Manajamen Jilid II Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta : PT. Indeks Group Gramedia.

Werther, William B. Dan Keith D, 1985, Personnel Management And Human Resources, Singapore : Mc Graw-Hill Book Company.

Wikipedia.manajemen_sumber_daya_manusia.org.com.

_________http://www.mss-feui.cjb.net.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

implementasi iso 9001 : 2000

HUBUNGAN IMPLEMENTASI ISO 9001 : 2000 DENGAN LAYANAN PENDIDIKAN BAGI KEPUASAN PELANGGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENDIDIKAN DI SMK NEGERI KABUPATEN JEMBER

(Studi Kasus di SMK Negeri 1 Jember)

BAB I. PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan bukan saja merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi di sisi lain pendidikan juga bermafaat untuk membangun masyarakat terdidik. Pendidikan dapat menjadi landasan yang kuat untuk memacu kemajuan suatu bangsa baik secara social benefit maupun economic and politic benefit. Mengaca kepada negara-negara maju, pembangunan dan reformasi pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pendidikan disamping menjadi landasan bagi kemajuan, juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan watak suatu bangsa (Nation Character Building). Sejalan dengan deskripsi tersebut, menurut Mc-Lelland dalam Alama dan Ratih (2008 : 18) tentang studinya di Jepang dan Korea menjelaskan bahwa kunci pembangunan ekonomi terletak pada N-ach = Need for Achievement (dorongan untuk berprestasi). Dorongan ini yang terkait dengan sifat keuletan, ketekunan, kesungguhan dan kemampuan dalam memahami persoalan dan percarian solusi yang tepat terbentuk dalam proses pendidikan dan tentunya pendidikan yang bermutu dan efektif.

Pembangunan dan reformasi pendidikan di Indonesia saat ini sudah menunjukan progres dan kemajuan yang cukup menggembirakan meskipun jauh dari ideal. Semangat desentralisasi pendidikan di Indonesia, konsep Manajemen Berbasis Sekolah, munculnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), program Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS), UU Sisdiknas, disetujuinya anggaran 20 % dari APBN untuk pendidikan dan beberapa gagasan dalam “educational policy” (kebijakan pendidikan) yang lain merupakan gambaran perhatian pemerintah yang cukup serius terhadap dunia pendidikan mulai UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan lain sebagainya. Pembangunan dan reformasi pendidikan yang diantara tujuannya untuk merealisasikan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan lain sebagainya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perkembangan zaman yang sering disebut dengan era globalisasi. Kompleksitas globalisasi menuntut manusia-manusia yang mampu bersaing dengan standarisasinya dan ini tidak dapat direalisasikan kecuali hanya dengan pendidikan yang efektif atau bermutu.

Pendididkan yang efektif dan bermutu mempunyai peran dalam membentuk dan menciptakan sumber daya manusia (outcome)y ang kompeten dan professional. Pendidikan yang efektif dan bermutu tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua faktor saja tetapi dipengaruhi oleh beberapa komponen dan faktor yang sangat kompleks. Mulai dari perhatian dan kebijakan pemerintah, metode pembelajaran, isi kurikulum, kompetensi guru, motivasi peserta didik, dukungan staekholder, pegembangan sekolah dengan predikat SSN (Sekolah Standar Nasional) dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) yang merupakan pengembangan lanjutan dari SSN (Sekolah Standar Nasional) dan saat ini kebijakan sertifikasi ISO 9001 : 2000 adalah sebagaian unsur dan program peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan khususnya dalam konteks ke-Inonesia-an.  Keinginan peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan bukan tanpa kendala dan hambatan. Menurut Rusman (2008 : 550) ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil sebagai berikut :

Pertama strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan ( sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Pendeknya dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh, jernih dan akurat oleh birokrasi pusat.

Pandangan di atas sejalan dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata yang meliputi : Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran pendidikan (output) terlalu memusatkan pada masukan (input) dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Kedua, penyelengaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Ketiga, peran serta masyarakat terutama orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal peran serta orang tua sangat penting di dalam proses-proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas (http://www.mbs-sd.org/isi.php?id=3). Adapun terkait dengan kebijikan desentraliasi pendidikan, dengan istilah restrukturisasi manajemen sekolah, mempunyai beberapa faktor yaitu : efesiensi dalam administrasi pendidikan, efek resesi ekonomi, kompleksitas permasalahan pendidikan, pemberdayaan guru dan orang tua, keperluan akan adanya fleksibilitas dan sifat responsive sekolah, efektivitas sekolah dan meningkatkan kinerja (Caldwell (1998 : 43).

Potret buram mutu pendidikan di Indonesia secara nyata pada dasarnya dapat dilihat posisinya dalam kerangka analisa Human Development Indexs (HDI). Dewasa ini pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan dan persoalan yang serius berkaitan dengan mutu pendidikan, mulai dari rendahnya mutu masukan (input) sampai dengan rendahnya kualitas lulusan (output) yang dihasilkan. Berdsarkan data dari Human Development Indeks (HDI, 2008), Indonesia menempati posisi 112 turun dari tahun sebelumnya yang berada pada posisi 107 dari 112 Negara (HDI, 2007). Kondisi ini jelas amat kontras dengan mutu dan efektifitas pendidikan di negeri jiran dan Singapura. Dalam kebijakan pendidikan, penguasa negeri dan pengambil kebijakan benar-benar memosisikan guru pada aras yang mulia dan terhormat dengan memberikan jaminan kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan hukum yang amat memadai. Implikasinya, mutu dan efektifitas pendidikan di negeri itu melambung bak meteor, makin jauh meninggalkan dunia pendidikan Indonesia yang (nyaris) tak pernah bergeser dari keterpurukan dan ketertinggalan.

Mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) pembangunan pendidikan nasional jangka menengah tahun 2005-2009 dalam Program Wajib Belajar 9 tahun dalam peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dijelaskan bahwa pengembangan pendidikan dalam setiap kabupaten/kota paling tidak satu SD/SMP akan menjadi sekolah  keunggulan lokal dan untuk menjadi sekolah bertaraf Internasional. Adapun untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing untuk program pendidikan menengah bagi SMP/SMK disamping ditargetkan untuk menuju sekolah SNP (Standar Nasional Pendidikan), pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah mengembangkan keunggulan lokal di setiap kabupaten/kota dengan mendorong orientasi pencapaian standar internasional dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001 : 2000 dalam bidang peningkatan kualitas tata kelola pendidikan. Berikut ini tabel renstra departemen pendidikan nasional hingga 2009 dalam persoalan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing :

SASARAN INDIKATOR KUNCI KONDISI DAN TARGET
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mutu dan Daya Saing Pendidikan Rata-rata nilai UN SD/MI 5.00 5.50
Rata-rata nilai UN SMP/MTs 5.26 6.28 6.54 6.72 7.00 7.00
Rata-rata nilai UN SMP/SMK/MA 5.31 6.52 6.68 6.84 7.00 7.00
Guru yg memenuhi kualifikasi S1/DIV 30% 30% 32% 34% 37.5% 40%
Dosen yg memenuhi kualifikasi S2/S3 50% 50% 55% 60% 65% 70%
Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik 5% 20% 40%
Jumlah Prodi masuk 100 besar Asia, 500 besar Dunia, atau akreditasi bertaraf OECD/Int. 1 3 4 5 10
Perolehan medali emas pada Olimpiade Internasional 13 15 17 19 20 20
Jumlah Paten yg diperoleh 5 10 20 30 40 50
Sekolah/Madrasah bertaraf  Internasional 50 85 120 155
Sekolah/Madrasah berbasis keunggulan lokal 100 400 700 1.000 1.333
Kenaikan Publikasi Internasional 5.0% 7.5% 10% 20% 30% 40%
Relevansi Pendidikan Rasio Jumlah Murid SMK : SMP 30:70 32:68 34:66 36:64 38:62 40:60
APK PT vokasi (D2/D3/D4/Politeknik) 1.47% 1.50% 1.70% 1.80% 1.90% 2.00%
Rasio Jumlah mahasiswa Profesi terhadap jumlah lulusan S1/D4 10% 10% 15% 17.5% 20% 20%
Persentase peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMP/MTs atau SMP/SMK/MA yang tidak melanjutkan. 5.0% 6.5% 8.6% 10.7% 12.8% 15.0%
Jumlah sertifikat Kompetensi yg diterbitkan

Jenjang Pendidikan Menengah

Jenjang Pendidikan Tinggi

 

 

75.000

40.000

 

 

100.000

50.000

 

 

125.000

60.000

Tabel 1.1.

Restra Diknas 2004-2009 dalam peningakatan mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan

 

 

 

Rencana pengembangan pendidikan ini, sejalan dengan pandangan  Usman (2008 : 480-482) tentang mutu pendidikan yang menyatakan bahwa :

Mutu memiliki 13 karakteristik, yaitu : 1. Kinerja (perform) berhubungan dengan aspek fungsional sekolah; 2. Waktu Wajar (timeliness); selesai dengan waktu yang wajar; 3. Handal (reliability) usia pelayanan prima bertahan lama; 4. Daya tahan (durability); tahan banting;  5. Indah (aestetics), misalnya eksterior dan interior sekolah ditata menarik; 6. Hubungan manusiawai (personal interface) menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme; 7. Mudah penggunaanya ( easy of use, dalam sarana dan prasarana sekolah; 8. Bentuk khusus (feature); keunggulan tertentu; 9. Standar tertentu ( conformance to specification); memenuhi standar tertentu. misalnya; sekolah sudah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) , sekolah sudah memenuhi standar ujian nasional dan sekolah sudah memenuhi ISO: 9001 : 2000, atau sekolah sudah memenuhi TOEFL dengan skor standard yang telah menajdi ketentuan; 10. Konsisten (consistence); keajegan, konstan atau kestabilan; 11. Seragam (uniformity); tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya; sekolah menyeragamkan pakaian sekolah dan pakaian dinas, sekolah melaksanakan aturan, tidak pandang bulu atau pilih kasih; 12. Mampu melayani (serviceability); mampu memberikan pelayanan prima sehingga pengguna jasa merasa puas; dan 13. Ketepatan (accuracy); ketepatan dalam pelayanan.  

Seperti yang telah disinggung pada deskripsi sebelumnya, meskipun ada BAS (Badan Akreditasi Sekolah), ISO 9001 : 2000 saat ini menjadi satu trend dan paradigma baru dalam peningkatan mutu dan efektifitsa pendidikan di sekolah dalam konteks ke-Indonesiaan yang populer dengan istilah sistem manajemen mutu (SMM). Sebagai sebuah sistem manajemen mutu, ISO 9001 : 2000 bersifat universal dan dapat diadopsi untuk perusahaan dengan jenis usaha apapun, mulai usaha produksi hingga jasa dan sekolah. Sebagai panduan dan Standart Quality Management System yang pembuatannya melibatkan banyak pihak dari berbagai negara, penggunaan SMM ISO 9001 : 2000 sebagai acuan pembuatan sistem penjaminan mutu mempunyai kelebihan atau keuntungan antara lain dalam Mulyono (2008) sebagai berikut:

  1. ISO 9001 : 2008 mencakup panduan/standar sistem  pada aspek-aspek yang cukup luas, yaitu aspek-aspek  manajemen yang diperlukan oleh berbagai lembaga jasa dan produk untuk   menghasilkan mutu produk yang sesuai janji.
  2. Bersifat fleksibel, dapat diimplementasikan pada berbagai jenis organisasi. Tidak saja pada perusahaan yang bergerak pada industri  manufaktur, tetapi pada sekolahpun dapat diterapkan.
  3. Bukan merupakan standar suatu produk, melainkan lebih menekankan standar sistem dan standar proses.
  4. Pengakuan, karena Setifikat SMM ISO 9001:2000 dan akan memberikan pengakuan khusus terhadap sekolah sehingga pengakuan masyarakat dan pemerintah terhadap sekolah semakin  tinggi, demikian juga pengakuan atau rasa memiliki oleh semua warga sekolah terhadap sekolahnya.

 

Disamping sebagai sistem manajemen mutu, ISO 9001 : 2000 merupakan konsep yang menekankan dalam bidang layanan pendidikan untuk mewujudkan kepausan pelanggan sehingga efektifitas pendidikan dapat diwujudkan. Realita ini memang tidak lepas dari paradigma yang berkembang saat ini seiring dengan era globalisasi, bahwa tuntutan kepuasan atas layananan jasa pendidikan bagi masyarakat menjadi sebuah keniscayaan yang harus dibuktikan. Munculnya konsep market society (masyarakat pasar) semakin mendorong pengelola lembaga pendidikan atau sekolah berlomba-lomba untuk meningkatkan pelayanan jasa pendidikan terhadap pelanggannya baik pelanggan primer (siawa), sekunder (orang tua) dan tersier (pengguna/pemakai lulusan). Dalam konteks bidang layanan jasa pendidikan, kedudukan pelanggan merupakan posisi yang sangat urgen sekali, dikarenaka masyarakat dapat menjadi pengendali atau dikendalikan oleh layanan jasa pendidikan. Intinya adalah kemampuan untuk “respond to customer needs and cover customer groups differs from its own” (Subhsh, 1997 : 105).  Ketika jasa pendidikan mampu menangkap dan mewujudkan kebutuhan kepuasan pelanggannya, maka lembaga/institusi pendidikan atau sekolah tersebut mempunyai daya tawar yang tinggi terhadap pelanggan. Namun ketika pendidikan tersebut tidak mampu memberikan yang menjadi tuntutan masyarakat, maka mau tidak mau pendidikan tersebut harus menyesuaikan dengan tuntutan pasar. Seperti yang tampak dalam gambar dibawah ini :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi ISO 9001 : 2000 dalam lingkungan sekolah, pada dasarnya sebagai proses kendali mutu dalam setiap komponen yang ada di sekolah. Mulai dari proses penerimaan siswa hingga output yang dihasilkan. Hal ini tidak lepas dari landasan basis konsep ISO 9001 : 2000 yang menjunjung tinggi continoues quality improvement (perbaikan mutu bekesinambungan) dalam seluruh komponen yang ada disekolah untuk meningkatkan layanan bagi kepuasan pelanggan. Konsep dan paradigma penggunaan ISO 9001 : 2000 di atas sejalan Permendiknas nomor 63 tahun 2009 tentang penjaminan mutu dan tiga pilar kebijakan pendidikan nasional tahun 2005-2009, yaitu tentang : 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, 2) peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan, dan 3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.

Namun seiring implementasi ISO 9001 : 2000, kepuasan pelanggan yang menjadi prioritas belum terukur secara eksplisit atau jelas. Sehingga belum dapat diketahui apakah ada pengaruh implementasi ISO 9001 : 2000 dalam layanan pendidikan bagi kepuasan pelanggan atau tidak ada pengaruhnya sama sekali. Deskripsi ini dikarenakan kepuasan pelanggan pada akhirnya akan menunjukkan ada atau tidaknya peningkatan efektifitas/mutu pendidikan di sekolah tersebut. Maknanya ketika kepuasan pelanggan terwujud maka akan berbanding lurus dengan efektifitas pendidikan di sekolah. Dalam konteks inilah penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh implementasi ISO 9001 : 2000 terhadap kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap peningkatan efektifitas pendidikan di sekolah.

  1. B. Rumusan dan Pembatasan Masalah
    1. 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi diatas, maka dapat dirumuskan masalah seperti di bawah ini :

  1. Bagaimana pengaruh implementasi ISO 9001 : 2000 terhadap layanan pendidikan bagi kepuasan pelanggan?
  2. Bagaimana pengaruh layanan pendidikan bagi kepuasan pelanggan terhadap peningkatan efektifitas pendidikan?
  3. Bagaiamana pengaruh implementasi ISO 9001 : 2000 terhadap peningkatan efektifitas pendidikan?
    1. 2. Pembatasan Masalah

Banyaknya komponen yang terdapat dalam ISO 9001 : 2000 menuntut adanya pembatasan masalah agar supaya penelitian yang dilakukan dapat fokus terhadap obyek penelitiannya. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian didasarkan pada beberap hal di bawah ini :

  1. Pengaruh implementasi ISO 9001 : 2000 terhadap layanan pendidikan bagi kepuasan pelanggan.
  2. Pengaruh implemtasi ISO 9001 : 2000 terhadap peningkatan efektifitas pendidikan di sekolah.
  3. Pengaruh layanan pendidikan bagi kepuasan pelanggan terhadap peningkatan efektifitas pendidikan.
    1. C. Definisi Operasional

Boomingnya ISO 9001 : 2000 yang disokong oleh kebijakan dan rencana strategis pendidikan nasional mendorong sekolah-sekolah khususnya SMK (sekolah Menengah Kejuruan) untuk dengan segera dan menjadi sebuah keharusan untuk mengimplementasikannya. ISO 9001 : 2000 adalah suatu standar international untuk sistem manajemen kualitas. ISO 9001 : 2000 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen kualitas, yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk (barang dan /jasa) yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (Gaspersz, 2006 : 1). Dalam keterkaitannya dengan layanan jasa pendidikan, ditegaskan dalam Sallis (125 : 2008) bahwa ISO (International Standard Organization) adalah sebagai pengaturan standar sistem mutu dan tidak mengatur standar yang harus dicapai oleh institusi/sekolah atau peserta didiknya. Maknanya adalah bahwa dalam implementasi ISO 9001 : 2000 lebih menekankan berlangsungnya proses pendidikan di sekolah. Dengan kata lain dalam ISO 9001 : 2000 tidak ada penjaminan standar lulusan namun lebih pada standar manajemen kualitas dalam konteks berlangsungnya proses pendidikan di sekolah. Meskipun demikian dimaksudkan dengan adanya kendali mutu dalam proses pendidikan di sekolah maka lulusan yang akan dihasilkan akan baik atau bermutu.

ISO 9001 : 2000 mempunyai 8 klausul yang menjadi standar yang harus dipenuhi apabila sebuah organisasi/institusi pendidikan atau sekolah ingin mengimplementasikannya. Dalam klausul tersebut diantaranya mengatur tentang penyediaan sumber daya meliputi manusia dan infrastruktur yang terdapat dalam klausul 6, kepemimpinan yang terkait dengan klausul 5 dalam ISO 9001 : 2000. Ketiga komponen tersebut yang pada nantinya dijadikan variabel dalam penelitian ini untuk melihat tingkat pengaruh yang dihasilkan dalam implementasinya terhadap kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap peningkatan efektifitas pendidikan.

Sehubungan dengan deskripsi diatas dan judul penelitian ini, kepuasan pelanggan (Customer Satifaction) atau sering disebut juga dengan Total Customer Satisfaction merupakan fokus dari proses Customer-Driven Project Management (CDPM), bahkan dinyatakan pula bahwa kepuasan pelanggan adalah kualitas (Barkelay dan Saylor 1994:82). Makna dari konsep atau pengertian ini adalah bahwa ketika terwujudnya kepuasan pelanggan yang menjadi orientasi implementasi ISO 9001 : 2000 maka akan berbanding lurus dengan mutu atau efektifitas pendidikan yang berlangsung di sekolah.Seperti yang telah disinggung pada deskrispsi sebelumnya, pelanggan dalam konteks implementasi ISO 9001 : 2000 berdasarkan konsep yang mapan meliputi pelanggan primer, sekunder dan tersier. Pemahaman pelanggan primer dalam penelitian ini adalah siswa, sedangkan pelanggan sekunder adalah orang tua sedangkan pelanggan tersier adalah pengguna/pemakai hasil proses pendidikan yang berlangsung di sekolah.

Pengertian efektifitas dalam lingkup pendidikan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya seperti lingkungan organisasi, kepemimpinan, sarana-prasarana, tenaga pendidik/guru dan lain sebagainya. Efektifitas pendidikan sejalan dengan karatersitik sekolah efektif. Menurut Mortimore (1996) sekolah efektif dicirikan sebagai berikut :

(1) Sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten; (2) Lingkungan sekolah yang baik, dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf; (3) Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat; (4) Penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi; (5) Pendelegasian wewenang yang jelas; (6) Dukungan masyarakat sekitar; (7) Sekolah mempunyai rancangan program yang jelas; (8) Sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri; (9) Pelajar diberi tanggung jawab; (10) Guru menerapkan strategi-strategi pembelajaran inovatif; (11) Evaluasi yang berkelanjutan; (12) Kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lain; (13) Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya.

  1. D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
    1. 1. Tujuan Penelitian
      1. a. Tujuan Umum

Sebuah penelitian dilaksanakan tentu memiliki orientasi atau tujuan yang ingin didapatkan. Adapun tujuan penelitian ini secara umum ingin menggali tentang pengaruh implementasi ISO 9001 : 2000 terhadap layanan pendidikan bagi kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap peningkatan efektifitas pendidikan di SMK Negeri 1 Jember.

  1. b. Tujuan Khusus

Tujuan khsuus dari penelitian ini yaitu :

1)   Mengetahui pengaruh implementasi ISO 9001 : 2000 terhadap layanan pendidikan bagi kepuasan pelanggan di SMK 1 Negeri Jember.

2)   Mengetahui dampak implementasi ISO 9001 : 2000 terhadap peningakatan efektifitas pendidikan di SMK 1 Negeri Jember.

3)   Mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan bagi peningkatan efektifitas pendidikan SMK 1 Negeri Jember.

  1. 2. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Secara teoritis, penelitian menjadi pengembangan, memperluas dan memperkaya kajian teori tentang ISO 9001 : 2000 atas pengaruhnya terhadap layanana pendidikan bagi kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap peningkatan efektifitas pendidikan khususnya di SMK Negeri 1 Jember.

 

  1. Adapun secara praktis manfaat penelitian ini adalah sebagai :

1)   Masukan bagi pihak-pihak terkait dalam implementasi ISO 9001 : 2000 dalam mewujudkan kepuasan pelanggan dan terhadap peningkatan efektifitas pendidikan khususnya di SMK Negeri 1 Jember.

2)   Informasi ilmiah tentang implementasi ISO 9001 : 2000 di tingkat institusi/lembaga pendidikan atau sekolah khususnya pada SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

3)   Menjadi bahan acuan baik bagi sekolah yang akan mengimplementasikan ISO 9001 : 2000 dan penelitian yang selanjutnya.

  1. E. Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian
    1. 1. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan dan pembatasan masalah diatas dan beberapa deskripsi pada latar belakang masalah, maka perlu dirumusan hipotesis yang digunakan dan merupakan dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tentang pengaruh implementasi ISO 9001 : 2000 terhadap layanan pendidikan bagi kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap peningkatan efektifitas pendidikan, menggunakan komponen yang ada dalam ISO 9001 : 2000 untuk dijadikan variabel eksogen. Seperti yang dideskripsikan pada definis operasional dan tujuan penelitian diatas, komponen ISO 9001 : 2000 yang dijadikan varibel adalah sarana prasarana (X1), tenaga pendidik (X2) dan kepemimpinan (X3). Sedangkan kepuasan pelanggan (Y) dan efektifitas pendidikan (Z) menjadi variabel endogen. Maka berdasarkan deskripsi tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

  1. H0 : Tidak terdapat pengaruh positif implementasi ISO 9001 : 200 (X) terhadap layanan pendidikan bagi kepuasan pelanggan (Y).

Ha : Terdapat pengaruh positif implementasi ISO 9001 : 200 (X) terhadap layanan pendidikan bagi kepuasan pelanggan (Y).

  1. H0 : Tidak terdapat pengaruh positif implementasi ISO 9001 : 200 (X) terhadap peningkatan efektifitas pendidikan (Z).

Ha : Terdapat pengaruh positif implementasi ISO 9001 : 200 (X) terhadap peningkatan efektifitas pendidikan (Z).

  1. H0 : Tidak terdapat pengaruh positif layanan pendidikan bagi kepuasan pelanggan (Y) terhadap peningkatan efektifitas pendidikan (Z).

Ha : Terdapat pengaruh positif layanan pendidikan bagi kepuasan pelanggan (Y) terhadap peningkatan efektifitas pendidikan (Z).

Berdasarkan rumusan hipotesis diatas, maka hubungan-hubungan variabel eksogen (bebas) terhadap endogen (terikat) dapat digambarkan sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 2. Pertanyaan Penelitian

Untuk dapat memudahkan pembahasan dan memperjelas sistimatika berfikir, maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan pokok : Apakah ada pengaruh positif implementasi ISO 9001 : 2000 terhadap layanan pendidikan bagi kepuasan dan dampaknya terhadap peningkatan efektifitas pendidikan. Berdasarkan pertanyaan pokok tersebut, dapat direduksi ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

  1. Apa pengaruh implementasi ISO 9001 : 2000 (X) terhadap layanan pendidikan bagi kepuasan pelanggan (Y)?
  2. Apa pengaruh implementasi ISO 9001 : 2000 (X) terhadap peningkatan efektifitas pendidikan (Z)?
  3. Apa pengaruh layanan pendidikan bagi kepuasan pelanggan (Y) terhadap peningkatan efektifitas pendidikan (Z)?
    1. F. Kerangka Pemikiran

Lingkungan strategis organsasi, baik organisasi yang berorientasi profit ataupun non profit, senantiasa mengalami perubahan yang dinamis dan terus tumbuh berkembang. Peluang dan ancaman yang berada dilingkungan luar (eksternal envirotment) akan mempengaruhi lingkungan internal organiasi (internal envirotment). Seiring dengan era globalisasi, organisasi harus cepat tanggap terhadap berbagai perubahan yang dihadapinya dalam bentuk kebijkan-kebijakan dan aksi yang tepat (Keban, 2004 : 121). Dalam konteks organisasi pendidikan, implementasi ISO 9001 : 2000 merupakan langkah tepat yang dapat diambil oleh pihak sekolah. ISO 9001 : 2000 merupakan sistem yang menjadi bagian bagi Total Quality Manajemen (manajemen mutu terpadu). Total Quality Management (TQM) merupakan paradigma baru dalam menjalankan organiasi yang berupaya memaksimumkan daya saing organisasi melalui : fokus pada kepuasan konsumen, keterlibatan seluruh karyawan, dan perbaikan secara berkesinambungan atas kualitas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan organisasi (Krajewski, Lee dan Ritzman, 1999: 242).

Fokus pada konsumen dalam artian terwujudnya kepuasan pelanggan merupakan basis yang diusung oleh ISO 9001 : 2000. Kepuasan konsumen (customer satisfcation) merupakan suatu kondisi dimana pelanggan merasa apa yang didapatnya sama atau melebihi harapannya. Menurut Stackpole (2004 : 2) satisfaction is fulfillment of need, or the degree to which an expectation is met, dalam artian kepuasan adalah pemenuhan kebutuhan, atau tingkat dimana harapan terpenuhi. Terkait dengan implementasi ISO 9001 : 2000, kepuasan pelanggan diwujudkan dengan penjaminan mutu dalam seluruh aspek komponen yang ada di sekolah. Dalam delapan klausul ISO 9001 : 2000 secara umum komponen-komponen sekolah mulai dari penerimaan siswa hingga kelulusan siswa, secara keseluruhan proses pendidikannya dijamin dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut ini gambaran tentang implemenatasi ISO 9001 : 9001 dan penjaminan mutu komponen pendidikan di sekolah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam beberapa komponen tersebut, sarana prasarana, tenaga pendidik/guru dan kepemimpinan merupakan framework (kerangka kerja) penjaminan mutu ISO 9001 : 2000  yang dijadikan variabel dalam penelitian ini. Perihal kepemimpinan dalam penelitian ini adalah pola tindakan atau perilaku kepala sekolah dalam mempengaruhi aktivitas anggotanya untuk mewujudkan kepuasan pelanggan sehingga efektifitas pendidikan dapat direalisasikan. Sejalan dengan hal tesebut, menurut Seng (1990, 8-10) kepemimpina kepala sekolah mencakup : 1. Pencipta learning organization, 2. Penentu arah program sekolah, 3. Melaksanakan program supervisi, 4. Menunjukkan sifat kepemimpinan, 5. Agen perubahan dan 6. Melaksanakan motivasi bagi personil.

Terkait dengan sarana prasarana sekolah, menurut Sanjaya (2008: 18) sarana sekolah adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses belajar mengajar di sekolah, misalnya media pembelajaran, alat-alat pelajaran, gedung, ruang kelas, meja, kursi, papan tulis, penghapus dll; sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran di sekolah, misalnya, kamar kecil (WC), labolatorium, jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, taman sekolah  untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sekaligus berfungsi sebagai lapangan olah raga. Lebih lanjut menurut Mulayasa (2008 : 37) standar sarana prasarana  adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olah raga, tempat beribdahan, perpustakaan, labolatorium, bengkel kerja, tempat bermain, empat berkreasi  dan berekreasi, serta sumber lainnya, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi,  informasi dan komunikasi.

Tenaga pendidik atau guru merupakan aktor dominan dalam proses pendidikan di sekolah. Dalam mungukur kinerja guru dalam proses pendidikan yang umum digunakan adalah efektifitas, efisiensi dan produktifitas (Drucker, 1997 : 23). Kondisi tersebut mensyaratkan tenaga pendidik atau guru memiliki kompetensi yang cukup. Menurut Wiajya dan Rusyan (1992 : 7-9), ada 3 kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Lebih lanjut di tegaskan pada gilirannya ketiga kompetensi dirinci menjadi 10 kemampuan dasar guru yaitu : 1. Penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keimuannya; 2. Pengelolaan program belajar-mengajar; 3. Pengelolaan kelas; 4. Penggunaan media dan sumber belajar; 5. Penguasaan landasan-landasan pendidikan; 6. Pengelolaan interaksi belajar-mengajar; 7. Penilaian prestasi siswa; 8. Pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan; 9. Pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah dan 10. Pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu guru.

Efektifitas pendidikan merupakan hasil dari proses pendidikan yang berlangsung dengan keterlibatan seluruhan aspek yang ada sehingga tujuan yang telah ditetapkan mampu diwujudkan. Menurut Mortimore (1996) dengan istilah sekolah efektifnya dicirikan sebagai  berikut :

(1) Sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten; (2) Lingkungan sekolah yang baik, dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf; (3) Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat; (4) Penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi; (5) Pendelegasian wewenang yang jelas; (6) Dukungan masyarakat sekitar; (7) Sekolah mempunyai rancangan program yang jelas; (8) Sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri; (9) Pelajar diberi tanggung jawab; (10) Guru menerapkan strategi-strategi pembelajaran inovatif; (11) Evaluasi yang berkelanjutan; (12) Kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lain; (13) Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya.

Pada sekolah menengah kejuruan (SMK) adanya program PSG (Pendidikan Sistem Ganda) merupakan manifestasi strategi pembelajaran dan rancangan program terhadap peningkatan kompetensi peserta didik. Efektifitas pendidikan tidak hanya dipahami sebatas pada hasil nilai ujian atau kelulusan an sich. Efektiftas pendidikan dapat dipahami ketika tingkat relevansi pendidikan yang diperoleh peserta mampu menfasilitasi untuk mewujudkan tujuannya. Maknanya adalah ketika peserta didik tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya di tingkat selanjutnya, kemampuan atau kompetensi yang diperoleh dari sekolah dapat dimanfaatkan untuk bekerja.

  1. G. Metode Penelitian
    1. 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang pengaruh implementasi ISO 9001 : 2000 terhadap layanan pendidikan bagi kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap peningkatan efektifitas pendidikan menggunkan pendekatan kuantitatif. Menurut Creswell (2008 : 46) penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut :

Quantitatif research is a type of educational research in which the researcher decides what to study; asks spesific, narrow questions; collection quantifiable data from participants; analizes these number using statistics; and conduct the inquiry in an unbiased, objective manner.

Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai obyek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefenisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing dan pemahaman dari luar (outward). Pendekatan ini lebih memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka statistik bukan makna secara kebahasaan dan kulturalnya. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya. Adapun metode yang digunakan adalah survei. Metode ini digunakan untuk mencari hubungan pengaruh variabel X terhadap Y dan Z serta pengaruh variabel Y terhadap Z.

  1. 2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di SMK Negeri 1 Jember. Adapun alasan dan argumen yang mendasari pemilihan tempat penelitian secara umum adalah pertama, SMK Negeri 1 Jember secara institusi sudah mendapatkan sertfikat ISO 9001 : 2000; kedua, SMK Negeri 1 Jember sebagai salah satu sekolah kejuruan favorit di kabupaten Jember, ketiga,  beberapa prestasi akademik yang telah diperoleh SMK Negeri 1 Jemberr, keempat, kerjasama yang telah dijalin dengan pengguna/pemakai lulusan. Pendeknya SMK Negeri 1 Jember merupakan tempat yang representatif bagi penelitian ini.

  1. 3. Sumber Data Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sumber data yang digunakan secara umum pihak-pihak yang terkait dengan implementasi ISO 9001 : 2000 khususnya yang berhubungan dengan variabel sarana prasarana, kepemimpinan dan tenaga pendidikan (guru). Sedangkan dalam konteks kepuasan pelanggan yang menjadi sumber data adalah siswa sebagai pelanggan internal dan kedudukannya sebagai sumber primer. Apabila dimungkinkan nantinya akan juga memakai orang tua/wali murid yang berkedudukan sebagai pelanggan eksternal dan sumber sekunder dalam posisinya sebagai pelanggan. Disamping itu sumber data sekunder lain yang digunakan adalah dokumen ISO 9001 : 2000 yang telah dimiliki sekolah tersebut sebagai dokumen kendali mutu dalam pelaksanaannya.

  1. 4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

  1. Angket/kuesioner.

Angket/kuesioner yang dimaksud adalah sejumlah dokumen yang berisi pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini darai responden atau sumber data.

  1. Observasi

Berkaitan dengan observasi ini, adapun jenis yang digunakan adalah observasi berperanserta (participant observation). Dalam hal ini peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang dapat mendukung validitas data sambil melakukan pengamatan.

  1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen data yang terkait dengan implementasi ISO 9001 : 2000 di sekolah tersebut. Hal ini berhubungan bahwa setiap proses impelementasi ISO 9001 : 2000 harus dibuat standar yang didokumentasikan baik sebelum dan setelah pelaksanaan. Disamping itu juga dokumen yang berupa literatur-literatur pendukung untuk memperjelas pengumpulan dan deskrispsi data penelitian.

  1. 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kuntitatif adalah statistik. Adapaun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah path analysiz (analisis jalur). Adapun program yang digunakan dalam analisis jalur ini adalah Lisrel (Linear Structural Relationship).

  1. H. Sistimatika Penelitian

Secara garis besar, penulisan penelitian ini/tesis ini terbagi ke dalam beberapa bab pembahasan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan dan pembatasan masalah, definisi operasional, hipotesis dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistimatika penulisan.

Bab II. Kajian Pustaka yang mencakup sejumlah teori tentang ISO 9001 : 2000 dalam proses penjaminan mutu pendidikan, layanan pendidikan bagi kepuasan pelanggan dan efektifitas pendidikan.

Bab III. Metode penelitian yang mencakup sejumlah unsur penelitian, yaitu: pendekatan penelitian, lokasi dan sampel penelitian, sumber data, dan teknik analisis data.

Bab IV. Hasil penelitian, yang terangkum didalamnya pemaparan temuan penelitian mencakup: deskripsi lokasi penelitian, profil lokasi penelitian dan deskripsi temuan penelitian terkait dengan pengaruh implementasi ISO 9001 : 2000 terhadap layanan pendidikan bagi kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap peningkatan efektifitas pendidikan.

Bab V. Kesimpulan, yang berisi penutup dan saran/rekomendasi.

Daftar Pustaka

Alma, Bukhari dan Ratih Hurriyati, 2008, Manajemen Corporate dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Fokus Pada Mutu dan Layanan Prima, Bandung : Alfabeta.

Barkley, Bruce T and James H Saylor. 1994. Customer Driven Project Management, A New Paradigm in Total Quolity Implementation, Singapore.

Creswell, John W, 2008, Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Reseacrh, New Jersey : Pearson Education.

Drucker, Peter F, 1997 (Terjemahan), Managing in a Time of  Great Change, Jakarta : PT Alex Media Komputindo.

Gaspersz, Vincent, 2006, ISO 9001 : 2000 and Continual Quality Improvement, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Keban, Yeremias T. 2004, Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarata : Gaya Media.

Mulyasa. 2008. Implementasi Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah. Bandung : Bumi Aksara.

Mulyono, Implementasi TQM SMM ISO 9001:2000 pada Pendidikan Kejuruan, dalamhttp://mulyonokismo.wordpress.com/2009/03/07/implementasi-sistem manajemen-mutu-smm-iso-90012000-padasekolahmenengah%C2%A0keju ruan/(diakses 20 Oktober 2009)

Rusman, 2008, Manajemen Kurikulum, Jakarta : Rajawali Press.

Sallis, Edward, 2008, Total Quality Management in Education Manajemen Mutu Pendidikan, Yogyakarta : IRCiSoD.

Sanjaya, Wina, 2008. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Seng, Peter, M, 1990, The Fifth Dsicipline The Art and Practice of The Learning Organization, New York : Doubleday – Dell Publishing group Inc.

Subhash CJ. 1997 Marketing Planning and Strategy, Ohio USA : International Thompson Publishing

Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.

Sukardi, 2003, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, Yogyakarta : Bumi Aksara.

Stockpole, Irving L, 2004, Satisfaction is Cheap – Loyalty is Priceless, Journal, Stockpole & Associates, Inc.

Usman, Husaini, 2008, Manajemen : Teori, Praktek dan Riset Pendidikan,  Jakarta : PT. Bumi Aksara

_____Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamiman Mutu Pendidikan.

_____, “Manajemen Berbasis Sekolah” dalam http://www.mbssd.org/isi.php?id=3 (diakses pada 21 Oktober 2009).

_____,”Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas 2005-2009” dalam http://maarif-nu. or.id/artikel/2008/11/27/kebijakan-pendidikan-nasional-tanpa-diskriminasi/

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Learning to be part 2

PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT :

MENUJU DEMOKRASI DAN PERSAMAAN HAK  PENDIDIKAN

(Sebuah Telaah Tentang Proses Pembelajaran yang Efektif dan Egaliter)

 

 

 

Daftar Isi

 

 

Cover

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan————————————————————————————– 1

Bab II. Pendidikan dan Masyarakat : Menuju Demokrasi dan Persamaan Hak Pendidikan (Sebuah Telaah Tentang Pembelajaran yang Efektif dan Egaliter) ————————————— 2

A.Pendidikan dan Masyarakat  ————————————————————————- 4

B.Tradisi dan Batasan-Batasan————————————————————————– 6

C.Metode dan Isi——————————————————————————————- 7

D.Jalan Setapak Menuju Demokrasi——————————————————————– 9

E.Konsep Lama dan Kebutuhan Konsep Baru——————————————————— 12

Bab III. Kesimpulan ————————————————————————————- 15

Daftar Pustaka…………………………………………………………………………………………………….. 16

Bab I. Pendahuluan

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal

dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang

berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global (http://agribisnis.deptan.go.id /web/diperta-tb/produkhukum/bab_26_narasi.pdf). Pendeknya, pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa serta sebagai sarana dalam membangun watak bangsa (Nation Character Building) (Mulyasa, 2007 : 4).

Berbagai studi menunjukkan, pendidikan bukan saja penting untuk membangun masyarakat terpelajar yang menjelma dalam wujud massa kritis (critical mass), tetapi juga dapat menjadi landasan yang kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keahlian dan keterampilan. Tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan yang memadai akan memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas nasional.

Kepopuler Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School Based Management semakin menggambarkan bahwa proses pendidikan tidak bisa dilepaskan dari campur tangan dan pengaruh lingkungan khususnya masyarakat. Peranan masyarakat dalam pendidikan menempati posisi yang cukup signifikan dan tidak bisa di pandang sebelah mata. Dalam konteks pendidikan, hubungan antara pendidikan dan masyarakat tercermin dengan adanya Komite Sekolah yang “dianggap” sebagai perwakilan pihak masyarakat yang masuk dalam struktur sekolah.

Dilihat dari perjalanan perubahan kerikulum dari kurikulum 1947, kemudian disempurnakan menjadi kurikulum 1952 disempurnakan lagi pada tahun 1964 yang kemudian diganti dengan kurikulum 1975 dan kemudian diganti dengan kurikulum 1984 dengan metode CBSA. Seiring perjalanannya kurikulum 1984 diganti dengan kurikulum 1994 dan kemudian disempurnakan dengan kurikulum KBK dan kuirkulum ini tidak bertahan lama yang kemudian diganti dengan KTSP (http://www.e-smartschool.com). Namun perubahan kurikulum ini juga tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara komprehensif. Dunia pendidikan di Indonesia tidak berajak segera membaik, bahkan semakin memprihatinkan. Sekolah roboh, gedung yang rusak, minimnya sarana pendidikan, minimnya gaji guru, lulusan yang tidak berkualitas, kurikulum yang tidak jelas orientasinya, diskriminasi dalam pendidikan, RUU BHP (Badan Hukum Pendidikan) dan sebagainya masih menjadi berita yang hangat di berbagai massa. Pemerintah dengan segala pertimbangannya meluncurkan berbagai kebijakan seperti perbaikan kurikulum dengan istilah KTSP, MBS, Otonomi Sekolah dan sebagainya. Namun, sering kali kebijakan tersebut justru semakin membuat runyam dan menjauhkan diri dari maksud baiknya (Indarto (editor), 2007:vii).

Salah satu faktor pendidikan yang terpeting adalah berjalannya proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, proses ini terkandung dalam UU Standar Pendidikan Nasional pasal 19 ayat 1 yang berbunyi : proses pembelajaran paad satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memeberikan ruang yang cukup dan prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuia dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Menurut Saylor (1981:227) dalam Mulyasa (2008 : 246) menagrakan bahwa : “Intruction is thus the implementation of curriculum plan, usually, but not necessarily, involving teaching in the sense of student, teacher interaction in an educational setting”.

Terkait dengan tugas book report tentang Learning To be beberapa pembahasan yang akan diuraikan adalah : pertama, tentang pendidikan dan masyarakat yang menjelaskan tentang hubungan pendidikan dengan masyarakat atau sebaliknya; kedua, pembahasan bagaiamana tradisi dan batasan, ketiga, metode dan isi yang terkait dengan proses pembelajaran, keempat, jalan menuju demokrasi yaitu kesamaan hak dalam pendidikan, dan kelima, tentang kebutuhan konsep baru. Secara garis besarnya pembahasan dalam makalah ini tidak akan lepas dari ide hubungan antara pendidikan dan masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab II. Pendidikan dan Masyarakat :

Menuju Demokrasi dan Persamaan Hak Pendidikan

 

 

  1. A. Pendidikan dan Masyarakat

Menurut Coombs (1982) dalam Sa’ud dan Makmun (2008 : 8) menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan denagn tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuia dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakat. Berdasarakan pengertian ini bahwa pendidikan tidak bisa dilepaskan dari masyarakat baik pendidikan dalam posisi dipengaruhi atau mempengaruhi. Dalam buku Learning To Be yang terkait dengan konsep perencanaan, bahwa tugas pokok perencana dalam menghadapi tantangan dan bahan evaluasi dalam pengembangan pendidikan hanya tertuju pada aspek yang bersifat kuantitaif sedangkan aspek kualitatif jarang dijadikan bahan pertimbangan.

Pendidikan merupakan suatu gambaran dunia seluasnya. Pendidikan adalah kebutuhan masyarakat, selama pendidikan sejalan dengan orientasi masyarakat, dan khususnya membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuan yang produktif dengan jalan menjamin pengembangan sumber daya manusia. Melihat hal ini pada dasarnya perencanaan dan pengembangan pendidikan harus dilakukan secara komprehensif, bukan hanya pada satu sisi saja. Pembaharuan kurikulum, mengeluarkan undang-undang profresionalisme guru dengan jalan sertifikasi tetapi tidak berbanding lurus untuk meningkatkan kesejahteraan para guru yang merupakan garda terdepan dalam proses pendidikan. Sebuah perencanaan harus menyutuh dasar akarnya, perbaikan dari mulai hulu hingga hilir bukan perencanaan dan perbaikan yang sifatnya tambal sulam.

 

Deskripsi tersebut tidak bisa dilepaskan karena mau tidak mau telah terjalin hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Proses dialektika ini seharusnya bisa untuk saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan. Yang jelas, bagaimanapun, pada tingkat realitas sosial, bahwa sampai saat ini, kita ketahui pendidikan berada dalam tatanan masyarakat, bertahan sepajang masa berdasarkan dasar-dasar  nilai yang ada dan keseimbangan kekuatan serta pengaruh yang dijaga dan dipertahankan, dengan segala interaksi diantara keduanya secara posistif dan sifat-sifat negatif dalam proses mencapai  tujuan masa depan dan arah sejarah bangsa.

Kenyataannya, hubungan antara pendidikan dan masyarakat masih dihiasi dengan pertentangan  dalam melihat di antara keduanya . Mengutip pendapat Brodly dalam buku Learning to Be ketidak harmonisan hubungan diantara keduanya didasari atas pandangan :

  1. Idealisme, yang mana menganggap  pendidikan  tersebut ada di dalam diri dan berjalan dengan sendirinya.
  2. Voluntarism (suka rela), pendidikan akan bisa berjalan dengan sangsi dan harus mampu merubah dunia, dan mengikuti beberapa perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat.
  3. Deterministic mekanism (paham penentuan mekanis), melihat bahwa bentuk dan masa depan pendidikan dikendalikan dan mengikuti realitas lingkungan.
  4. Akhirnya, pandangan sekolah yang berasal dari ketiga pendapat di atas, dan dengan menerima sebagai teori pendidikan tersebut harus dikonsep kembali dengan kritik yang jelas dan tajam dan ketika masyarakat dipisahkan dari pendidikan akan tetap memperburuk  dan mengekalkan konsep pendidikan tersebut.  Pandangan tersebut  merupakan gambaran bisa atau tidaknya pendidikan diperbaiki terpisah dari perubahan menyeluruh masyarakat. Bagaimanapun, terlihat jelas perbedaan terhadap permasalahan ini, usaha untuk mempertahankan dunia/lingkungan yang berhubungan dengan pendidikan dapat menjadi baik dalam setiap tahap, dengan perubahan mendalam terhadap pendidikan itu sendiri, dalam konteks untuk perubahan sosial yang akan datang.

Pendidikan harus mampu melaksanakan usaha yang terfokus kepada pelatihan menjadi “manusia seutuhnya” dan siapa saja yang secara serius melihat diri mereka sendiri dan kebebasan manusia secara kolektif, dan ini merupakan kontribusi yang besar untuk perubahan dan membentuk masyarakat yang humanis.

 

  1. B. Tradisi dan Batasan-Batasan

Hubungan dan interaksi diantara masyarakat dan pendidikan yang begitu kompleks itu, tidak dapat dijelaskan secara sederhana dan cukup memberikan penjelasan. Pendapat ini sangat jelas untuk mengaitkan tugas pendidikan kepada masyarakat dan masyarakat kepada pendidikan, yang saling mendukung dan saling mempengaruhi. Upaya agar hubungan tersebut berjalan seiring, maka pengembangan dalam pendidikan merupakan tugas seorang pemimpin. Pengembangan yang bersifat objectif tidak dapat dirangcang dengan terburu-buru dan dengan retorika sederhana yang telah digunakan di masa lalu. Pengembangan harus dikonsep dan disusun secara matang sehingga bermafaat dalam menghadapi tantangan perkambangan zaman.

Tingkatan, apakah yang terkait dengan pekerjaan atau hanya bagian (tergantung terhadap pertanyaan masyarakat), terlihat di dalam struktur pendidikan. Pertimbangan “dasar”, “tengah”, “atas”, “profesional”, “teknik”, atau keilmuan kesemuanya merupakan isi/muatan yang membuat perbedaan yang jelas. Pembelajaran merupakan sebuah profesi kepemimpinan. Masyarakat selalu beranggapan status sebagai seorang guru dipilih berdasarkan umur dan prestasi mental belajarnya. Pendeknya, disana terdapat tingkat kekakuan yang berlebihan dalam hubungan antara guru dan siswa. Adanya batasan antara murid dan guru semakin mendorong tidak munculnya respon positif diantara keduanya. Padahal dalam konteks ke-Indonesiaan proses pembelajaran harus mengedepankan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan yang dikenal dengan istilah PAKEM (Mulyasa, 2006 : 189). Seiring dengan munculnya undang-undang sertifikasi guru, maka pemilihan guru tidak hanya didasarkan pada aspek umur, kemapuan akademik saja tetapi juga kedewasaan psikologis.

Pendidikan keseluruhannya dimulain dari keluarga dalam konteks sosial anak dan remaja. Sekolah hanya melanjutkan pendidikan yang telah didapat dalam keluarga. Munculnya tingkatan dalam struktur pendidikan memunculkan batasan-batasan. Batasan-batasan seperti bahwa mengajar musik klasik kurang memiliki prestise dibanding menjadi pengajar di perguruan tinggi atau mengajar matematika atau ilmu pasti. Dalam konteks ke-Indonesiaan guru pendidikan agama Islam dianggap kurang mempunyai peranan dan prestise dibanding guru yang mengajar bidang studi yang masuk dalam ujian nasional. Batasan-batasan elitis dalam masyarakat masih kental terlihat dalam dunia pendidikan.  Sistem pendidikan bukan untuk dijadikan alasan berdasarkan latar belakang sosial masyarakat, tetapi cukup untuk menjadi “terbaik” yang menegaskan eksistensi elitis tersebut.

 

  1. C. Metode dan Isi

Pendidikan yang terkait dengan pembelajaran dalam konteks metodenya muncul tanpa motivasi. Pembelajaran menjadi sesutu hal yang membosankan. Pada dasarnya sangat banyak teori belajaran yang ditawarkan oleh para ahli mulai dari Thorndike hingga Skinner dari behavioristik hingga kontruktivis. Namun pemahaman terhadap teori pembelajaran tersebut tidak didukung oleh penguasaan metode pembelajaran yang komprehensif. Semangat interdisiplineri studi dan pembelajaran berbasis fakta dan kondisi sosial kurang diperhatikan. Proses pendidikan secara intens – dan tidak menafikan kompetensi lainnya – hanya tertuju pada pengembangan kemampuan kognitif saja dan itupun pada mata pelajaran tertentu khususnya mata pelajaran ujian nasional. Fakta-fakta sosial dan beragam masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini seperti : militer, sosial dan konflik radikal, musibah kelaparan yang melanda dunia, polusi, pergaulan dan status antara pemuda-pemudi, dan rasisme terhadap kelompok minoritas, beranggapan bahwa hal tersebut tidak terlalu penting untuk diajarkan.

Dalam proses pembelajaran, pendekatan contextual teaching and learning (CTL) – menurut penulis – salah satu diantara beberapa pendekatan lainnya, yang cocok untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan siswa sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif yakni : konstruktivisme, bertanya (questioning), menemukan (inquiri), masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), refleksi (reflection), dan penilaian sebenarnya (authentic assessement) (Riyanto, 2005 : 112). Proses pembelajaran harus melibatkan seluruh potensi yang ada yaitu somatis, auditori, visual dan intelektual sehingga pembelajaran berlangsung efektif dan efisien ditambah dengan kondisi yang menyenangkan (Meier, 2002 : 91-92). Disamping itu, proses pembelajaran yang berbasis pada siswa harus menyentuh akar AMBAK yaitu Apakah Manfaatnya BAgiKU (Siti Suliha dan Nurul Umamah, tt : 116).

Saat ini muncul beberapa kecenderungan yang cukup menggembirakan dalam dunia pendidikan. Beberapa kecenderungan tersebut, antara lain: (1) penempatan empat pilar pendidikan UNESCO: learning to know, leraning to do, learning to be, dan leraning to life together sebagai paradigma pembelajaran, (2) kecenderungan bergesernya orientasi pembelajaran dari teacher centered menuju student centered, (3) kecenderungan pergeseran dari content-based curriculum menuju competency-based curriculum, (4) perubahan teori pembelajaran dan asesmen dari model behavioristik menuju model konstruktivistik, dan (5) perubahan pendekatan teoretis menuju kontekstual, (6) perubahan paradigma pembelajaran dari standardization menjadi customization, (7) dari evaluasi dengan paper and pencil test yang hanya mengukur convergen thinking menuju open-ended question, performance assessment, dan portfolio assessment, yang dapat mengukur divergen thinking (http://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/PEMBE LAJARAN _INOVATIF_1.pdf).

Banyak konten atau isi pendidikan dicela dikarenakan tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh individu, karena kurang perhatian terhadap perkembangan keilmuan dan pembangunan masyarakat atau hanya untuk menjawab masalah dalam satu masa saja. Metode yang berkaitan dengan pendidikan juga dicela dikarenakan karena hanya melihat sekilas saja terhadap kompleksitas pelaksanaan proses pendidikan. Faktanya dalam beberapa program sekolah dilihat sudah out of date atau ketinggalan zaman.

Kurikulum sekolah belum memperdayakan pembelajaran sosial. Tetapi disisi lain seorang individu harus memahami posisinya dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Proses pendidikan banyak menitik beratkan pada aspek hafalan padahal sebuah teori ilmiah ada bukan karena dipelajari, tetapi ditemukan. Kurikulum sekolah jarang dikaitkan dengan tingkat kreativitas, intuisi, imajinasi, kegembiraan dan menafikan terhadap aktivitas ilmiah. Kurikulum seharusnya berisi tentang pendidikan sosial, ilmiah (sciencetific), teknologi, artistik (keindahan/seni), keahlian pekerjaan, pekerjaan kasar, fisik dan lain sebagainya.

 

  1. D. Jalan Setapak Menuju Demokrasi

Untuk beberapa tahun terakhir ini, kritik diarahkan kepada lembaga pendidikan atau sekolah atas tumbuhnya ketidakadilan, diskriminasi dan paham otoriter. Alasan ini dapat dipahami, ketika banyak kekeliruan yang tumbuh di sekolah, padahal masyarakat sebagai pencetusnya memberikan amanat dan dilanggar selama berabad-abad. Bagaimanapun juga, fakta ini terjadi disekolah dan mendapat persetujuan menyeluruh terhadap keberlangsungannya yaitu pembedaan dan sikap otoriter. Permasalah rumit yang menghadang pendidikan di Indonesia berkisar pada aspek kualitas, relevansi dan peningkatan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia meskipun dalam hal pemerataan pendidikan sudah dijamin oleh Undang-Undang. Penyimpangan dan keterpurukan dalam dunia pendidikan disebabkan : 1. krisis nilai yang melanda peserta didik sehingga mudah sekali untuk tawuran; 2. kualitas pendidikan yng cenderung merosot; 3. angka drop-out yang cukup tinggi; 4. ketidak-jujuran pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan muali peserta didik, guru, dosen dan personalia pemangku kebijakan yang korup (Sutikno, 2006 : 27)

Ini tentu saja hal yang benar, ketika otoritas pendidikan menyatakan ambisi untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang melihat persamaan hak dan kesempatan. Kebutuhan ekonomi di beberapa negara, tujuan ideologi di lain tempat, peperangan untuk memperoleh kebebasan di berbagai penjuru dunia, dalam beberap kasus, dalam kehidupan sosial yang adil, masukan diperlukan untuk membentuk pendidikan semakin demokratis. Diantara masyarakat tradisional dan modern, keduanya memiliki kewajiban untuk mendorong perhatian masyarakat yang lebih besar terhadap sekolah. Negara industri, baik kapitalis atau sosialis untuk terus mengembangkan pendidikan yang lebih baik. Ujian masuk, test kompetensi dan kesamaan metode untuk mendapatkan kemampuan pendidikan telah dihilangkan, secara fakta (de facto) meskipun tidak secara aturan (de jure), masih ada usaha untuk mempertahankannya. Kemajuan yang tidak dapat dihindari untuk meningkatkan demokrasi terhadap perbaikan dalam struktur pendidikan, adalah dimensi dan kemampuan pedagogik praktis.

Pendidikan yang benar secara universal – pada masa peradaban modern belum waktunya untuk berbangga – kalau selalu menolak, untuk memperbaiki keadilan secara menyeluruh, terhadap penghargaan yang berlebihan. Adapun masyarakat miskin dibenarkan untuk ditolak yang hanya dihalangi oleh beberapa orang kaya. Pembenaran terhadap penolakan dan pengguguran hak orang miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak hanya karena disebabkan oleh orang-orang kaya. Pendidikan sebagai alat untuk membangun karakter bangsa (national character building) seharusnya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa ada pembedaan warna kulit, ras, kaya-miskin dan gender.

Sejalan dengan keinginan diatas, paradigma pendidikan multikulturalisme, merupakan gejala baru di dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang (“education for all”). Pendidikan multikultural berjalan bergandengan tangan dengan proses demokratisasi di dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan multikultural berjalan bergandengan tangan dengan proses demokratisasi di dalam kehidupan masyarakat. Proses demokratisasi itu dipicu oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia yang tidak membedakan perbedaan-perbedaan manusia atas warna kulit, agama dan gender. Pengertian Pendidikan Multikultural Menurut James. A. Banks adalah konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (set of believe) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara (http://rusnaini.staff.fkip.uns.ac.id/files/2009/02/pokok-bahasan-1.pdf).

Dalam sebuah tabel tentang pendaftaran di sekolah tinggi (SMA) berdasarkan pekerjaan orang tua yang diambil dari beberapa negara maju seperti di Australia, Italy, Jepang, Amerika, Inggris dan Norwegia serta Yugoslavia menunjukkan adanya ketidak adilan pendidikan. Masyarakat miskin cenderung termarginalkan dalam pendidikan daripada orang kaya. Fakta ini patut disesali dan inilah faktanya, dan sistem pendidikan tidak mampu untuk menghilangkannya.

Tabel Pendaftaran di Higher Education

berdasarkan jabatan/kedudukan yang diambil dari beberapa negara

 

 

 

Country

Liberal Profesional and Management Workes
Student (as percentage of total enrolment) Group (percentage of total active population) Student (as percentage of total enrolment) Group (percentage of total active population)
Austria 52-4 7-4 5-5 63-7
Italy 11-6 1-7 15-4 59-6
Japan 52-8 8-7 8-7 44-2
Norway 33-6 10-4 23-9 55-4
UK 62-9 21-5 27-2 71-5
USA 52-4 22-9 26-6 57-4
Yugoslavia 17-9 8-8 19-0 28-0

 

Disamping menggagas pendidikan multikulturalisme, beberapa cara yang dapat digunkan untuk menumbuhkan pendidikan yang demokratis antara lain dengan cara membuat sistem seleksi ujian dan ijazah yang jelas. Sistem penghargaan bagi yang berprestasi, yang berbakat dan yang patuh, sehingga secara perlahan di dalam masyarakat tidak ada perasaan perbedaan. Menumbuhkan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa serta merancang sistem manajemen yang baik.

  1. E. Konsep Lama dan Kebutuhan Konsep Baru

Pada bagaian sebelumnya, telah dicoba untuk memaparkan apa yang sedang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan mendasar dalam koteks pembenahan terhadap struktur dan konsep pendidikan. Perubahan struktur dan kondisi masyarakat yang semakin kompleks perlu digagas kembali dalam sebuah konsep dan sistem pendidikan yang egaliter. Pengembangan kekuatan dalam bidang produksi dan pendapatan asli negara (devisa) harus selalu ditingkatkan dalam upaya pembangunan bangsa dan negara.

Pelajaran dari pendidikan memberikan pandangan yang sangat penting terkait gambaran yang banyak tentang kemajuan sosial. Ketika pendidikan tidak mampu dengan sendirinya memperbaiki kebobrokan masyarakat, maka masyarakat akan berusaha meningkatkan kemampuan kontrol terhadap nasibnya sendiri. Sehingga gagasan – gagasan baru dalam proses pendidikan perlu adanya perbaikan, bukan membiarkan dan berjalan dengan konsep pendidikan yang sudah kuno atau usang. Perkembangan sistem pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dunia global. Ini adalah sebuah realita, antara sekolah dan pendidikan tidak akan menyerah sampai terbentuk sebuah struktur masyarakat yang di dalamnya orang-orang yang mampu bersifat demokratis dan saling menghargai.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pendidikan merupakan permasalahan besar yang menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan negara. Tuntutan terhadap reformasi politik, ekonomi, sosial, hak asasi manusia, sistem pemerintahan dan lain sebagainya tidak akan berhasil tanpa reformasi sistem pendidikan. Pendidikan memegang peranan kincu dalam menyedikan sumber daya manusia yang sangat berkualitas, bahkan menentukan berhasil atau gagal sebuah pembangunan. Melihat begitu besarnya peranan pendidikan maka harus ada pengembangan kualitas pendidikan yang berkelanjutan (continous quality improvement) dan Total Quality Management dalam proses pendidikan. Tentu saja pengembangan kualitas pendidikan denga memunculkan dan mengapliaksikan konsep-konsep baru dalam pendidikan seperti MBS, KTSP dan lain sebagainya juga harus didukung dengan perubahan sistemnya yang mencerminkan good government and clean governant. Sehingga yang menjadi tujuan mulia pendidikan dapat direalisasikan dan diwujudkan.

Bab III. Kesimpulan

Beberapa deskripsi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

  1. Hubungan dan interaksi antara pendidikan dan masyarakat harus berjalan bersama-sama. Pertentangan antara pendidikan dan masyarakat harus mampu diatasi sehingga kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan atau sebaliknya kebutuhan terhadap peran dan dukungan masyarakat kepada pendidikan berbanding lurus.
  2. Proses pembelajaran harus mampu membentuk peserta didik menjadi manusia seutuhnya sebagai makhluk sosial, maka kondisi-kondisi sosial yang ada dalam masyarakat harus mampu diejawantahkan dalam proses pembelajaran.
  3. Proses pembelajaran harus menyentuh pada aspek kebutuhan siswa/peserta didik sehingga para siswa/peserta didik mengetahui dan memahami manfaat belajar yang dilakukannya. Proses pembelajaran harus berjalan secara efektif, efisien dan egaliter.
  4. Proses pendidikan harus didasarkan pada persamaan hak dan pemerataan dalam memperoleh pendidikan yang layak bagi semua masyarakat. Sistem pendidikan harus mampu menghapus dan menghilangkan diskriminasi seperti yang terjadi dalam struktur masyarakat.
  5. Pengembangan kualitas pendidikan harus terus dilakukan dengan usaha perbaikan terhadap konsep-konsep pendidikan yang sudah usang/kuno dengan inovasi konsep baru dalam pendidikan. Countinous quality improvement, total quality management harus menajdi dasar dalam pengembangan pendidikan.

Daftar Pustaka

Sumber Buku Pokok/Report Book

Faure, Edgar dkk, Learning To Be : The World of Education Today and Tomorrow, Paris : Unesco.

 

Sumber Buku Penunjang

Forum Mangunwijaya, 2007, Kurikulum Yang Mencerdaskan Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif, Jakarta : Kompas.

Meier, Dave, 2002, The Accelerated Learning Hand Book, Bandung : Kaifa.

Mulyasa, E, 2006, Kurikulum Yang Disempurnakan : Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E, 2008, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan : Suatu Pandangan Praktis, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E, 2007, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Riyanto, Yatim, 2005, Paradigma Pembelajaran, Surabaya : Unesa University Press.

Sa’ud, Udin Syaefudin dan Abin Syamsudin Makmun, 2008, Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Sutikno, M. Sobary, 2006, Pendidikan Sekarang dan Masa Depan “Suatu Refleksi Untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermakna, Mataram : NTP Press.

Suliha, Siti dan Nurul Umamah, TT, “Quantum Teaching (Mempraktikkan Quantum Teaching dalam Kelas” dalam “Landasan Pembelajaran” Kumpulan Makalah Program Pascasarjan Univ. Negeri Malang. Naskah tidak diterbitkan.

 

Sumber Internet

__________http://agribisnis.deptan.go.id/web/diperta-tb/produkhukum/bab_26_ narasi.pdf

_________http://www.e-smartschool.com

_________ttp://www.freewebs.com/santyasa/PDF_Files/PEMBELAJARAN _INO VATIF_1.pdf.

________http://rusnaini.staff.fkip.uns.ac.id/files/2009/02/pokok-bahasan-1.pdf

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Learning to be chapter III-IV

MASYARAKAT DAN TANTANGAN MASA DEPAN  PENDIDIKAN

DALAM KONTEKS GLOBALISASI DAN STANDARISASI PENDIDIKAN

Bab I. Pendahuluan

Berbagai studi menunjukkan, pendidikan bukan saja merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi di sisi lain pendidikan juga bermafaat untuk membangun masyarakat terpelajar dan terdidik. Pendidikan dapat menjadi landasan yang kuat untuk memacu kemajuan suatu bangsa baik secara ekonomi yang termasuk di dalamnya perkembangan industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik dan sosial. Mengaca kepada negara-negara maju, pembangunan dan reformasi pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Karena disamping menajdi landasan bagi kemajuan, pendidikan memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan  watak suatu bangsa (Nation Character Building) (Mulyasa, 2007 : 4).

Pembangunan dan reformasi pendidikan di Indonesia saat ini sudah menunjukan progress dan kemajuan yang cukup menggembirakan meskipun jauh dari kata ideal. Semangat desentralisasi pendidikan di Indonesia, konsep Manajemen Berbasis Sekolah/Madrash, munculnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), program Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS), UU Sisdiknas, disetujuinya anggaran 20 % dari APBN untuk pendidikan dan beberapa gagasan dalam “educational policy” yang lain merupakan gambaran perhatian pemerintah yang cukup serius terhadap dunia pendidikan. Pembangunan dan reformasi pendidikan yang diantara tujuannya untuk merealisasikan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan lain sebagainya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perkembangan zaman yang sering disebut dengan era globalisasi. Kompleksitas globalisasi menuntut manusia-manusia yang mampu bersaing dengan standarisasinya dan ini tidak dapat direalisasikan kecuali hanya dengan pendidikan yang bermutu.

Pendidikan yang bermutu tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua faktor saja tetapi dipengaruhi oleh komponen dan faktor yang sangat banyak. Mulai dari perhatian pemerintah, metode pembelajaran, isi kurikulum, profesionalisme guru, motivasi peserta didik, dukungan staekholder dan saat ini kebijakan sertifikasi ISO 9001 : 2000 adalah sebagaian kecil dari unsur-unsur yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam konteks ke-Inonesia-an.

Seiring dengan deskripsi di atas, dalam buku Learning To Be : The World of Education Today and Tomorrow karangan Edgar Faure dan kawan-kawan yang menjadi fokus pembahasan tulisan ini, mengeksplosrasi beberapa inti pembahasan. Adapun pembahasan tersebut secara sederhana dapat disinggung di sini diantaranya membahas tentang korelasi atau hubungan antara pendidikan dan masyarakat, metode dan isi, pemerataan pendidikan, proses pembelajaran, persamaan hak dan pendidikan yang egaliter dan kebutuhan konsep baru dalam proses pendidikan serta pendidikan yang demokratis. Disamping itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong perkembangan industrialisasi diberbagai negara juga dieksplorasi untuk menggambarkan bahwa pendidikan mempunyai peranan yang cukup signifikan untuk meredam dan mengatasi ketidakseimbangan kemajuan zaman. Pendeknya adalah bagaimana pendidikan itu mampu memberikan kontribusi terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia saat ini di era globalisasi.

 

 

 

 

Bab II. Pembahasan

Pendidikan dan Masyarakat : Pemikiran 4 Konsep Pendidikan

Sebagian tugas pokok dari rancangan seorang perencana pendidikan dalam menghadapi tantangan dan sebagai bahan evaluasi dalam konteks pengembangan sistem pendidikan, sebagaian besar  hanya tertuju kepada faktor/aspek yang bersifat kuantitatif. Tetapi perlu disadari bahwa pertanyaan mendasar, substansi pertanyaan merupakan faktor esensial terkait hubungan antara pendidikan dan masyarakat, pendidikan dan pelajar, pendidikan dan pengetahuan, antara tujuan atau sasaran  jelas yang ingin dicapai.

Pendidikan merupakan suatu gambaran dunia seluasnya. Pendidikan adalah kebutuhan masyarakat, selama pendidikan sejalan dengan orientasi masyarakat, dan khususnya membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuan yang produktif dengan jalan menjamin pengembangan sumber daya manusia. Dalam perspektif universal,  pada suatu saat diharapkan pendidikan memiliki pengaruh terhadap kondisi lingkungan tersebut, sekali pun hanya sekedar menghasilkan pengetahuan lingkungan.  Jadi, dengan demikian, pendidikan mempunyai peranan untuk menyelaraskan kondisi-kondisi objektif dengan masyarakat yang memilki perubahan bentuk dan kemajuan.

Perjalanan sejarah hubungan atau interaksi antara pendidikan dan masyarakat dianggap cukup, tidak ada alasan mengapa sebuah proses dialektika ini – dan pandangan optimis ini – tidak bisa secara jernih ,untuk saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan. Yang jelas, bagaimanapun, pada tingkat realitas sosial, bahwa sampai saat ini, kita ketahui pendidikan berada dalam tatanan masyarakat, bertahan sepajang masa berdasarkan dasar-dasar  nilai yang ada dan keseimbangan kekuatan serta pengaruh yang dijaga dan dipertahankan, dengan segala interaksi diantara keduanya secara posistif dan sifat-sifat negatif dalam proses mencapai  tujuan masa depan dan arah sejarah bangsa.

Selama guru, pelajar dan pengalaman pribadi orang tua saling terkait, fungsi sosial praktis pendidikan – bentuk kemampuan pedagogis akan berlangsung dalam suatu konteks yang tidak terbatas dan bersifat kompleks. Sementara dalam prakteknya kebebasan tenaga pendidikan menjelaskan batasan tenaga pendidikan adalah kelemahan, dan itu bersifat menindas, dari efek memaksa.

Pertentangan adalah merupakan fakta dasar yang alamiah dalam situasi untuk membantu melihat letak perbedaan pendapat terhadap hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Brodly berpendapat, diantaranya mungkin dapat dikelompokkan ke dalam empat pandangan sekolah :

  1. Idealisme, yang mana menganggap  pendidikan  tersebut ada di dalam diri dan berjalan dengan sendirinya.
  2. Voluntarism (suka rela), pendidikan akan bisa berjalan dengan sangsi dan harus mampu merubah dunia, dan mengikuti beberapa perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat.
  3. Deterministic mekanism (paham penentuan mekanis), melihat bahwa bentuk dan masa depan pendidikan dikendalikan dan mengikuti realitas lingkungan.
  4. Akhirnya, pandangan sekolah yang berasal dari ketiga pendapat di atas, dan dengan menerima sebagai teori pendidikan tersebut harus dikonsep kembali dengan kritik yang jelas dan tajam dan ketika masyarakat dipisahkan dari pendidikan akan tetap memperburuk  dan mengekalkan konsep pendidikan tersebut.  Pandangan tersebut  merupakan gambaran bisa atau tidaknya pendidikan diperbaiki terpisah dari perubahan menyeluruh masyarakat. Bagaimanapun, terlihat jelas perbedaan terhadap permasalahan ini, usaha untuk mempertahankan dunia/lingkungan yang berhubungan dengan pendidikan dapat menjadi baik dalam setiap tahap, dengan perubahan mendalam terhadap pendidikan itu sendiri, dalam konteks untuk perubahan sosial yang akan datang.

Dengan satu atau beberapa alasan lainnya, masing-masing posisi mempunyai beberapa pertimbangan logis. Bagaimanapun, rupa-rupanya tidak ada satupun yang mampu menjelaskan kepada kita untuk menjadi cakap dengan penjelasan yang komplit pada situasi sosial yang nyata, atau secara penuh mampu mengilhami tindakan yang kongkrit dan bijaksana. Dalam persepsi kita, terdapat hubungan yang bersifat tertutup – bersamaan dan terlambat – diatara perubahan lingkungan sosial ekonomi dan perubahan bentuk struktur pelaksanaan pendidikan, yang dipercayai menghasilkan kontribusi yang terkait dengan tugas, berkenaan dengan mekanisme perjalanan sejarah bangsa. Terlebih lagi, rupa-rupanya hal tersebut mampu melengkapi untuk memahami pengetahuan terhadap lingkungan dengan melaksanakan pendidikan yang mungkin dapat membantu masyarakat untuk mengatasi masalahnya dan, melaksanakan usaha tersebut yang terfokus kepada pelatihan menjadi “manusia seutuhnya” dan siapa saja yang secara serius melihat diri mereka sendiri dan kebebasan manusia secara kolektif, dan ini merupakan kontribusi yang besar untuk perubahan dan membentuk masyarakat yang humanis.

 

  1. 1. Tradisi dan Batasan-Batasan

Hubungan dan interaksi diantara masyarakat dan pendidikan begitu kompleks itu tidak dapat dijelaskan secara sederhana dan cukup memberikan penjelasan. Pendapat ini sangat jelas untuk mengaitkan tugas pendidikan kepada masyarakat dan masyarakat kepada pendidikan, yang saling mendukung dan tentu saja penjelasan yang sedemikian rupa membutuhkan penjelasan yang objectif dan itu merupakan tugas dari model kepemimpinan. Pengembangan yang bersifat objectif tidak dapat dirangcang dengan terburu-buru dan teratur dengan retorika sederhana yang telah digunakan di masa lalu. Sehingga membuat solusi kurang bermanfaat untuk sekarang dan sesudahnya.

Tingkatan, apakah yang terkait dengan pekerjaan atau hanya bagian (tergantung terhadap pertanyaan masyarakat), terlihat di dalam struktur pendidikan. Pertimbangan “pertama”, “kedua”, “atas”, “profesional”, “teknik”, atau keilmuan kesemuanya merupakan isi/muatan yang membuat perbedaan yang jelas. Pembelajaran merupakan sebuah profesi kepemimpinan. Masyarakat selalu beranggapan status sebagai seorang guru dipilih berdasarkan umur dan prestasi mental belajarnya. Pendeknya, disana terdapat tingkat kekakuan yang berlebihan dalam hubungan antara guru dan siswa. Ketika hubungan tersebut menjadi sangat keras, sempit dalam mempelajari kesadaran terhadap tanggung jawab dan akan mencegah munculnya respon terhadap potensi positif.

  1. 2. Metode dan Isi

Pendidikan dan metode yang berhubungan dengan pendidikan di dunia muncul di bawah motivasi. Isi pendidikan dicela dikarenakan tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh individu, karena kurang perhatian terhadap perkembangan keilmuan dan pembangunan masyarakat atau hanya untuk menjawab masalah dalam satu masa saja. Metode yang berkaitan dengan pendidikan juga dicela dikarenakan karena hanya melihat sekilas saja terhadap kompleksitas pelaksanaan proses pendidikan. Faktanya dalam beberapa program sekolah dilihat sudah out of date atau ketinggalan zaman. Beragam masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat seperti : militer, sosial dan konflik radikal, musibah kelaparan yang melanda dunia, polusi, pergaulan dan status antara pemuda-pemudi, dan rasisme terhadap kelompok minoritas. Pendidik selalu beranggapan bahwa hal tersebut tidak terlalu penting untuk diajarkan.

Kurikulum sekolah belum memperdayakan pembelajaran sosial. Tetapi disisi lain seorang individu/peserta didik harus memahami posisinya dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Seharusnya peserta didik diberi pemahaman tentang sikap demokratis dalam masyarakat. Anak harus selalu memiliki visi terhadap dunia tentang bagaimana ia hidup dan memutuskan masa depannya. Tradisi pendidikan ilmiah juga rendah, dalam konteks bagaimana cara menghubungkan dengan proses pembelajaran di kelas. Sebuah teori ilmiah ada bukan karena dipelajari, tetapi ditemukan. Kurikulum sekolah jarang dikaitkan dengan tingkat kreativitas, intuisi, imajinasi, kegembiraan dan sangsi terhadap aktivitas ilmiah. Kurikulum seharusnya berisi tentang pendidikan sosial, ilmiah (sciencetific), teknologi, artistik (keindahan/seni), keahlian pekerjaan, pekerjaan kasar, fisik dan lain sebagainya.

 

  1. 3. Jalan Setapak Menuju Demokrasi

Untuk beberapa tahun terakhir ini, kritik diarahkan kepada lembaga pendidikan atau sekolah atas tumbuhnya ketidakadilan, diskriminasi dan paham otoriter. Alasan ini dapat dipahami, ketika banyak kekeliruan yang tumbuh di sekolah, padahal masyarakat sebagai pencetusnya memberikan amanat dan dilanggar selama berabad-abad. Bagaimanapun juga, fakta ini terjadi di sekolah dan mendapat persetujuan menyeluruh terhadap keberlangsungan perbedaan dan sikap otoriter.

Ini tentu saja hal yang benar, ketika otoritas pendidikan menyatakan ambisi untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang melihat persamaan hak dan kesempatan. Kebutuhan ekonomi di beberapa negara, tujuan ideologi di lain tempat, peperangan untuk memperoleh kebebasan di berbagai penjuru dunia, dalam beberap kasus, dalam kehidupan sosial yang adil, masukan diperlukan untuk membentuk pendidikan semakin demokratis. Diantara masyarakat tradisional dan modern, keduanya memiliki kewajiban untuk mendorong perhatian masyarakat yang lebih besar terhadap sekolah. Negara industri, baik kapitalis atau sosialis untuk terus mengembangkan pendidikan yang lebih baik. Ujian masuk, test kompetensi dan kesamaan metode untuk mendapatkan kemampuan pendidikan telah dihilangkan, secara fakta (de facto) meskipun tidak secara aturan (de jure), penghargaan yang tradisional. Hal ini merupakan kemajuan yang tidak dapat dihindari untuk meningkatkan demokrasi terhadap perbaikan dalam struktur pendidikan, dimensi dan kemampuan pedagogik praktis.

Pendidikan yang benar secara universal, pada masa peradaban modern belum waktunya berbangga, kalau selalu menolak, memperbaiki keadilan secara menyeluruh, terhadap penghargaan yang berlebihan. Adapun masyarakat miskin dibenarkan untuk ditolak yang hanya dihalangi oleh beberapa orang kaya. Dalam sebuah tabel tentang pendaftaran di sekolah tinggi (SMA) berdasarkan pekerjaan orang tua yang diambil dari beberapa negara maju seperti di Australia, Italy, Jepang, Amerika, Inggris dan Norwegia serta Yugoslavia menunjukkan adanya ketidak adilan pendidikan. Masyarakat miskin cenderung termarginalkan dalam pendidikan daripada orang kaya. Fakta ini patut disesali dan inilah faktanya, dan sistem pendidikan tidak mampu untuk menghilangkannya.

 

 

 

Country

Liberal Profesional and Management Workes
Student (as percentage of total enrolment) Group (percentage of total active population) Student (as percentage of total enrolment) Group (percentage of total active population)
Austria 52-4 7-4 5-5 63-7
Italy 11-6 1-7 15-4 59-6
Japan 52-8 8-7 8-7 44-2
Norway 33-6 10-4 23-9 55-4
UK 62-9 21-5 27-2 71-5
USA 52-4 22-9 26-6 57-4
Yugoslavia 17-9 8-8 19-0 28-0

 

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menumbuhkan pendidikan yang demokratis antara lain dengan cara membuat sistem seleksi ujian dan ijazah yang jelas. Sistem penghargaan bagi yang berprestasi, yang berbakat dan yang patuh, sehingga secara perlahan di dalam masyarakat tidak ada perasaan perbedaan. Menumbuhkan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa serta merancang sistem manajemen yang baik.

  1. 4. Konsep Lama dan Kebutuhan Konsep Baru : sebuah Epilog

Pada bagaian sebelumnya, telah dicoba untuk memaparkan apa yang sedang dibutuhkan sebagai pertimbangan mendasar terhadap struktur dan tentu saja konsep pendidikan. Perubahan struktur dan kondisi masyarakat yang semakin kompleks perlu digagas kembali sebuah konsep dan sistem pendidikan yang egaliter. Pengembangan kekuatan dalam bidang produksi dan pendapatan asli negara (devisa) harus selalu ditingkatkan dalam upaya pembangunan bangsa dan negara.

Pelajaran dari pendidikan memberikan pandangan yang sangat penting terkait gambaran yang banyak tentang kemajuan sosial. Ketika pendidikan tidak mampu dengan sendirinya memperbaiki kebobrokan masyarakat, maka masyarakat akan berusaha meningkatkan kemampuan kontrol terhadap nasibnya sendiri. Sehingga gagasan – gagasan baru dalam proses pendidikan perlu adanya perbaikan, bukan membiarkan dan berjalan dengan konsep pendidikan yang sudah kuno atau usang.

Sepanjang kita percaya terhadap hubungan langsung antara pertumbuhan harga/ekonomi dan struktur pendidikan, maka kita tidak akan memahami pemikiran apa yang dibutuhkan dalam meningkatkan kemampuan kerja mendasar guna memenuhi lowongan perkerjaan yang tersedia. Perkembangan sistem pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dunia global. Ini adalah sebuah realita, antara sekolah dan pendidikan tidak akan menyerah sampai terbentuk sebuah struktur masyarakat yang di dalamnya orang-orang yang mampu bersifat demokratis dan saling menghargai.

Tidak dapat disangkal, sebagian besar ajaran dalam konteks pendidikan terakiat dengan sekolah : pendidikan sama dengan sekolah. Tentu saja, benar kalau sekolah dikatakan bagian dari pendidikan, dalam terminologi yang absolut, berdasarkan tingkatan pemikiran dan perbaikan secara kualitatif, pengembangan berkesinambungan berdasarkan pijakan dalam sistem pendidikan. Penting sekali untuk melihat antara sekolah terkait dengan pemahaman lain tentang pendidikan dan terhadap komunikasi antara meningkatkan atau melemahkan generasi. Penelitian psikologi kontemporer menggambarkan pertanyaan/tanda tanya tentang keterbatasan proses pendidikan berdasarkan pilihan dan perubahan yang cepat memupuskan banyak orang dikarenakan satu faktor saja. Dengan lain kata, perlu ada pemaknaan dan pemahaman kembali terhadap pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang selama ini hanya dimaknai sekolah harus dirubah secara komprehensif. Artinya disamping kebutuhan terhadap metode, isi tentu saja pemaknaan konsep baru tentang pendidikan harus dilakukan.

Bab II. Tantangan :

Upaya Menjawab Dampak Perkembangan Industrialisasi

Pokok persoalan terkait dengan sistem pendidikan adanya tekanan dari faktor internal maupun eksternal. Tekanan dari internal adanya kesalahan fungsi dan kontradiksi dalam sistem pendidikan. Terlihat adanya jalan buntu keinginan untuk membuat tujuan baru strategi dan melihat beberapa pilihan dalam rangka pengembangan masa depan pendidikan. Bagaimanapun, beberapa eksperimen yang telah dilakukan menunjukkan adanya penekanan dan penegasan tidak cukup menjadi dirinya sendiri untuk selaras dengan perubahan di dalam struktur pendidikan. Sedangkan tekanan dari faktor eksternal yang sangat kuat saat ini adalah pengembangan bentuk baru dari suatu kondisi perubahan yang nyata. Sangat jelas sekali bukan waktunya lagi untuk melanjutkan konsep lama, tetapi disisi lain masih adanya sikap keragu-raguan yang berlebihan terhadap pilihan konsep baru. Orientasi tujuan masa depan muncul dari luar faktor ini.

 

  1. 1. Perkembangan

Ilmu pengetahuan dan teknologi sebelumnya tidak pernah menunjukkan kemajuan yang mencolok terhadap manfaat dan potensinya. Selama abad 20, pengetahuan membuat lompatan atau kemajuan yang luar biasa. Penelitian dan inovasi di perguruan tinggi hidup, sehingga perubahan begitu cepat terjadi, akibat pengetahuan manusia yang luas dan angka usaha masyarakat dalam bidang science. Berbanding lurus, kemajuan yang sangat luar biasa ini secara nyata mengurangi jarak antara penemuan science dan aplikasinya atau pemakaiannya. Berikut ini gambaran jarak perbedaan ketika science ditemukan dengan pemanfaatannya.

Jenis Penemuan Tahun Penemuan Tahun Pemanfaatan Jarak
Photography 1727 1939 1122
Electrik Motor 1821 1886 65
Telephone 1820 1876 56
Radio 1867 1902 35
Vacuum Tube 1884 1915 33
X-ray Tubes 1895 1913 18
Radar 1925 1940 15
Television 1922 1934 12
Nuclear Reactor 1932 1942 10
Atomic Bomb 1939 1945 6
Transistor 1948 1951 3
Solar Batery 1953 1955 2

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong adanya perpidahan atau urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Sehingga hal ini menimbulkan masa depan yang membingungkan. Di satu sisi manusia dapat menjelajah bulan dan disaksikan seluruh dunia, sistem komunikasi yang maju dan perjalanan yang singkat dengan ditemukannya pesawat, di sisi lain tingkat pembunuhan semakin tinggi. Mengagumkan prospek pengembangan ilmu pengetahuan, di satu sisi sangat mengesankan, di sisi lain sangat mengerikan. Kemajuan yang tidak merata harus disikapi dengan pembangunan masyarakat pedesaan. Permasalahan yang dihadapi adalah memasukan nilai-nilai ilmu pengetahuan ke dalam kultur atau budaya masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri, pengembangan semua daerah desa sebuah keharusan termasuk mengadopsi ilmu pengetahuan dalam kerangka berfikir. Pembangunan pedesaan hanya bisa dilakukan dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan ke dalam kultur tradisi masyarakat, dan integrasi pemikiran secara universal dalam kehidupan nasional. Budaya atau kultur hanya bisa survive dengan mengembangkan ketrampilan terhadap perubahan.

Ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi komponen pokok di dalam pelaksanaan pendidikan. Keduanya harus disatukan ke dalam seluruh keinginan aktivitas pendidikan anak, kaum muda dan dewasa, dalam rangka membantu setiap individu untuk mengontrol semangat sosialnya secara alami dan produktif, dengan cara demikian dapat berhasil untuk mengontrol/menguasai dirinya sendirinya, pilihan dan perilaku, dan akhirnya, kedunya harus mampu membantu manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan potensi pemikiran sehingga harus mampu untuk memajukan ilmu pengetahuan tanpa memperbudak pengetahuan tersebut.

 

  1. 2. Jurang Pemisah atau Perbedaan

Kemajuan dalam beberapa dekade ini, menunjukkan adanya jurang pemisah atau perbedaan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi seiring pembangunan negara, khususnya terkait dengan pertumbuhan wilayah sangat jauh dari kata memadai. Berikut ini gambar yang menunjukkan perbedaan antara golongan kaya dan miskin serta pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya populasi penduduk di beberapa negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

The gap between rich and poor nations : population and GNP distribution in 1970.

 

Salah satu faktor terpenting dari sebuah konsekuensi tersebut yaitu pembangunan adalah persoalan tenaga kerja yang sangat akut. Semakin tingginya tingkat pengangguran seiring kemjuan industri negara-negara. Pasar tenaga kerja yang ada tidak sanggup memenuhi kebutuhan para pencari kerja. Salah satu yang paling menggangu, pengangguran merupakan kaum muda termasuk yang berasal dari angka lulusan sarjana dan diploma. Penganguran yang seperti itu 2 atau 3 dari seluruh populasi pengangguran berumur tidak lebih dari 25 tahun.

Perbedaan antara pedesaan dan perkotaan terletak antara yang bekerja di wilayah dan diluar wilayah merupakan sebagian tanda adanya perbedaan tersebut.  Pengembangan industri akan membantu meningkatkan pendapatan negara, tetapi usaha untuk mencapai peningkatan yang maksimum untuk GNP hanya dengan mengembangkan faktor ekonomi saja akan menimbulkan ketidakseimbangan dan menegaskan perbedaan sosial. Harus ada pembangunan yang merata pada wilayah politik, sosial, ekonomi dan tindakan yang berhubungan dengan pendidikan.

Perbedaan semakin nyata antara negara indutri maju dan negara industri tertinggal semakin melebarkan perbedaan tersebut. Ekspansi ekonomi diperlukan untuk menjawab tantangan ini. Adapun solusi yang dapat diambil adalah konteks pembangunan harus selaras dengan alam dan memberi makna baru terhadap perbedaan tersebut dan tentu saja hal ini memberikan inspirasi terhadap pendidikan untuk mengatasi ketidakseimbangan kemajuan dan pembangunan negara dalam bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap tujuan tersebut pendidikan diarahkan untuk mengatasi ketidakseimbangan dan perbedaan pertumbuhan sosial dan ekonomi.

 

  1. 3. Resiko Lingkungan

Perkembangan teknologi bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, tetapi juga menimbulkan efek bahaya seiring dengan kehidupan manusia, khususnya adanya kemorosotan dunia yang terkait dengan lingkungan. Kesalahan tujuan pembangunan sudah dimulai pada abad ke 19 dengan cepatnya meningkatnya populasi dan pekembangan industri. Di Amerika Utara dan Selatan dan Afrika adanya penebangan hutan menimbulkan dampak erosi, banjir dan kekeringan. Sebuah gambaran dimana perkembangan ilmu pengetahuan yang diiringin dengan perkembangan industri semakin menimbulkan ketidakseimbangan ekologi. Perkembangan industri mendorong kepada aspek yang mebahayakan kultur atau budaya dan ketidakseimbangan ekologi atau lingkungan. Teknologi telah membawa dampak yang membahayakan, merusak keseimbangan persaudaraan antara manusia dan lingkungan, antara alam dan struktur sosial, antara kondisi kejiwaan manusia dan dirinya sendiri. Tugas untuk menghadapi berbagai dampak negatif tersebut merupakan pekerjaan berat pendidikan.

 

  1. 4. Ancaman

Masa depan masyarakat berada dalam demokrasi, pembangunan dan perubahan. Masyarakat harus sesuai dengan aturan demokrasi, pembangunan kemanusiaan dan perubahan. Tetapi sejarah tidak selamanya ideal. Demokrasi dapat mengkondisikan jalan pemikiran masyarakat terhadap rintangan dan perangkap. Kemajuan dalam manajemen science dan cybernetic, informasi dapat menyebar dan secara mendasar mengubah aspek fundamental praktek demokrasi dan menjadi icon masyarakat untuk menuntut hak yang lebih besar. Ini artinya demokrasi pendidikan harus mampu mempersiapkan untuk menghadapi ujian demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi pendidikan tidak mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk memisahkan diri dari kehidupan politik praktis.  Inilah sebuah keuntungan dan kerugian kehidupan demokarsi dalam konteks pendidikan. Pendidikan di satu sisi bisa mempersiapkan masyarakat utuk hidup secara demokratis, tetapi di lain pihak pendidikan sendiri tidak bisa lepas dari campur tangan kebijakan politik praktis.

Ancaman semakin berkembang secara serius, meningkatnya perselisihan dan memunculkan reaksi yang konservatif. Kegagalan memahami pokok pertentangan/kontradiksi dalam dunia ini akan menjadikan kontradiksi tersebut semakin keras apabila tidak menemukan suatu solusi untuk mengatasinya, khususnya, untuk melihat keperluan untuk jalan pelaksanaan masa depan pendidikan .

Pendidikan harus mampu menghargai dirinya sendiri untuk apa pendidikan itu. Kemungkinan untuk membentuk sejarah dan masyarakat bukan merupakan alat permainan yang positif. Ini merupakan faktor esensi untuk meraih masa depan. Pendidikan mempunyai tugas untuk mempersiapkan umat manusia untuk menyesuaikan dengan perubahan, karateristik utama tujuan manusia. Pendidikan dalam konteks ini mempunyai dua dimensi. Pertama, pendidikan mempunyai tugas untuk mempersiapkan dalam menghadapi perubahan, menunjukkan masyarakat untuk mendapatkan dan manfaatnya, menciptakan kehidupan yang dinamis,  ketikdaksesuaian, tidak tradisional dalam kerangka berfikir. Demokrasi pendidikan harus mampu memberikan jalan keluar untuk mengatasi frustasi krisis personal dan identitas di dalam kehidupan dunia modern ini, berfikir pendidikan sepanjang masa, mengurangi kegelisahan dan meningkatkan semangat profesional.            Aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan tersebut, sering kali diabaikan, meskipun tidak masuk akal berharap lebih terhadap pendidikan dan dapat memberikan atau mengharapkan pendidikan sendiri untuk memberikan solusi terhadap problem dasar di dalam kehidupan.

 

 

 

 

 

Bab III. Sebuah Analisa :

Dalam Konteks Globalisasi dan Standarisasi Pendidikan

Berbagai definisi tentang globalisasi bisa ditemukan di berbagai tulisan tentang globalisasi. Tetapi, berbagai definisi tersebut pada dasarnya melihat globalisasi sebagai sebuah proses ke arah globalitas, yakni ‚… a social condition characterized by the existence of global economic, political, cultural, and environmental interconnections and flows that make many of the currently existing borders and boundaries irrelevant’. Sebagai sebuah rangkaian proses sosial globalisasi bisa dikenali melalui empat karakteristik yang berbeda yaitu : a. Penciptaan dan penggandaan; b. Perluasan dan pemekaran hubungan sosial, aktivitas dan saling-ketergantungan; c. Intensifikasi dan akselerasi; dan d. Kesadaran manusia. Pembedaan ini sebenarnya lebih berkaitan dengan kebutuhan analisis daripada sebagai refleksi dari realitas globalisasi, karena keempat karakteristik tersebut mungkin sangat terkait satu sama lain (http://msugiono.staff.ugm.ac.id/mkuliah/handout-global/Handout%202% 20Memahami%20Globalisasi.doc).

Terlepas dari berbagai karateristik dan definisi globalisasi, setiap perkembangan dan kemajuan zaman dan ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan manusia adalah adanya faktor negatif dan positif serta resiko yang harsu dihadapi. Sehingga yang menjadi sebuah keniscayaan bukan menghindari realitas tersebut, tetapi bagaimana menjawab dan menemukan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Terlebih lagi mampu mengelola resiko menjadi kesemapatan yang bermanfaat bagi manusia khususnya untuk masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan pembahasan buku ini, ada beberapa analisa yang dapat dijelaskan dalam kerangka globalisasi dan standarisasi pendidikan khususnya dalam konteks ke-Inonesiaan. Dalam bingkai hubungan pendidikan dan masyarakat harus direncanakan secara komprhensif. Mengutip pendapat Coombs (1982) dalam Sa’ud dan Makmun (2008 : 8) menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakat. Berdasarakan pengertian ini bahwa pendidikan tidak bisa dilepaskan dari masyarakat baik pendidikan dalam posisi dipengaruhi atau mempengaruhi. Artinya adalah pendidikan harus mampu memberikan jawaban bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan globalisasi saat ini. Dalam kerangka standarisasi pendidikan dalam konteks global, pendidikan harus mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu menjadikan manusia seutuhnya, membentuk masyarakat yang humanis.

Dewasa ini muncul berbagai pelanggaran dan penyimpangan dalam dunia pendidikan yang terkait dengan kekerasan terhadap peserta didik dalam proses pembelajara. Pembelajaran merupakan sebuah profesi kepemimpinan. Masyarakat selalu beranggapan status sebagai seorang guru dipilih berdasarkan umur dan prestasi mental belajarnya saja. Pendeknya, disana terdapat tingkat kekakuan yang berlebihan dalam hubungan antara guru dan siswa. Adanya batasan antara murid dan guru semakin mendorong tidak munculnya respon positif diantara keduanya. Padahal dalam konteks ke-Indonesiaan proses pembelajaran harus mengedepankan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan yang dikenal dengan istilah PAKEM (Mulyasa, 2006 : 189). Seiring dengan munculnya undang-undang sertifikasi guru, maka pemilihan guru tidak hanya didasarkan pada aspek umur, kemapuan akademik saja tetapi juga kedewasaan psikologis.

Pendidikan yang terkait dengan pembelajaran dalam konteks metodenya muncul tanpa motivasi. Pembelajaran menjadi sesutu hal yang membosankan. Pada dasarnya sangat banyak teori belajaran yang ditawarkan oleh para ahli mulai dari Thorndike hingga Skinner dari behavioristik hingga kontruktivis. Namun pemahaman terhadap teori pembelajaran tersebut tidak didukung oleh penguasaan metode pembelajaran yang komprehensif. Semangat interdisiplineri studi dan pembelajaran berbasis fakta dan kondisi sosial kurang diperhatikan. Dalam proses pembelajaran, pendekatan contextual teaching and learning (CTL) – menurut penulis – salah satu diantara beberapa pendekatan lainnya, yang cocok untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan siswa sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif yakni : konstruktivisme, bertanya (questioning), menemukan (inquiri), masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), refleksi (reflection), dan penilaian sebenarnya (authentic assessement) (Riyanto, 2005 : 112). Proses pembelajaran harus melibatkan seluruh potensi yang ada pada manusia yaitu potensi somatis, auditori, visual dan intelektual sehingga pembelajaran berlangsung efektif dan efisien ditambah dengan kondisi yang menyenangkan (Meier, 2002 : 91-92). Disamping itu, proses pembelajaran yang berbasis pada siswa harus menyentuh akar AMBAK yaitu Apakah Manfaatnya BAgiKU (Siti Suliha dan Nurul Umamah, tt : 116).

Untuk beberapa tahun terakhir ini, kritik diarahkan kepada lembaga pendidikan atau sekolah atas tumbuhnya ketidakadilan, diskriminasi dan paham otoriter. Hal inilah yang kemudian semakian memperburuk citra pendidikan di Indonesia. Beberapa penyebabnya antara lain : 1. krisis nilai yang melanda peserta didik sehingga mudah sekali untuk tawuran; 2. kualitas pendidikan yng cenderung merosot; 3. angka drop-out yang cukup tinggi; 4. ketidak-jujuran pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan mulai peserta didik, guru, dosen dan personalia pemangku kebijakan yang korup (Sutikno, 2006 : 27). Sejalan dengan keinginan diatas, paradigma pendidikan multikulturalisme, merupakan gejala baru di dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang (“education for all”). Proses demokratisasi itu dipicu oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia yang tidak membedakan perbedaan-perbedaan manusia atas warna kulit, agama dan gender. Maknanya adalah dalam era globalisasi dan standarisasi pendidikan, pemerataan pendidikan harus direalisasikan. Sudah bukan waktunya lagi untuk membuat diskriminasi dalam dunia pendidikan. Perubahan dan perkembangan globalisasi yang begitu cepatnya harus diiringi peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan (continous quality improvement) dan tentu saja harsu didukung dengan Total Quality Management dalam pendidikan.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mendorong kemajuan industri di berbagai negara menimbulkan ketidakseimbangan sosial. Munculnya pengangguran, kerusakan ekologi dan lingkungan, perbedaan semakin tajam antara golongan kaya dan miskin, perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) yang sangat tinggi, semakin meningkatnya pembunuhan, penyimpangan-penyimpangan sosial dan lain sebagainya tidak hanya mempengaruhi satu negara tetapi dampak dari kesemuannya dirasakan oleh seluruh negara yang ada di dunia sebagai ciri dari globalisasi yaitu kehidupan tanpa batas. Berdasarkan fakta inilah, pendidikan menjadi jalan keluarnya. Bagaimana konsep pendidikan direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mendidik siswa bukan hanya aspek kognitifnya saja tetapi mampu memberikan kesadaran kepada peserta didik bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat. Pendidikan harus mampu mengembangkan sumber daya manusia menjadi manusia yang handal, kompeten, profesional selaras dengan tuntutan globalisasi.

Pendeknya, peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai aspeknya adalah sebuah keniscayaan dan tentu saja tidak boleh lepas dari atauran-aturan nilai dan budaya masyarakat Indonesia. Sehingga akan mendorong meningkatnya relevansi pendidikan dengan tuntutan globalisasi.Inilah beberapa analisa yang dapat dirangkum oleh penulis sebagai upaya mengkorelasikan antara isi buku dengan konteks globalisasi dan standarisasi pendidikan.

 

Bab IV. Penutup

  1. A. Kesimpulan

Penjelasan, analisa, deskripsi diatas memang jauh dari kata sempurna. ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam bingkai globalisasi dan standarisasi pendidikan yaitu :

  1. Interaksi antara pendidikan dan masyarakat harus berjalan bersama-sama. Pertentangan antara pendidikan dan masyarakat harus mampu diatasi sehingga kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan atau sebaliknya kebutuhan terhadap peran dan dukungan masyarakat kepada pendidikan berbanding lurus.
  2. Proses pembelajaran harus mampu membentuk peserta didik menjadi manusia seutuhnya sebagai makhluk sosial, maka kondisi-kondisi sosial yang ada dalam masyarakat harus mampu diejawantahkan dalam proses pembelajaran.
  3. Proses pembelajaran harus menyentuh pada aspek kebutuhan siswa. Sehingga peserta didik mengetahui dan memahami manfaat belajar yang dilakukannya. Proses pembelajaran harus berjalan secara efektif, efisien dan egaliter. Proses pendidikan harus didasarkan pada persamaan hak dan pemerataan dalam memperoleh pendidikan yang layak bagi semua masyarakat.
  4. Pengembangan kualitas pendidikan harus terus dilakukan dengan usaha perbaikan terhadap konsep-konsep pendidikan yang sudah usang/kuno dengan inovasi konsep baru dalam pendidikan (Countinous quality improvement).
  5. Peningkatan mutu pendidikan harus berbanding lurus dengan relevansi pendidikan dalam era globalisasi.

Daftar Pustaka

Sumber Buku Pokok

Faure, Edgar dkk, Learning To Be : The World of Education Today and Tomorrow, Paris : Unesco.

 

Sumber Buku Penunjang

Meier, Dave, 2002, The Accelerated Learning Hand Book, Bandung : Kaifa.

Mulyasa, E, 2006, Kurikulum Yang Disempurnakan : Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E, 2007, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Riyanto, Yatim, 2005, Paradigma Pembelajaran, Surabaya : Unesa University Press

Sutikno, M. Sobary, 2006, Pendidikan Sekarang dan Masa Depan “Suatu Refleksi Untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermakna, Mataram : NTP Press.

Suliha, Siti dan Nurul Umamah, TT, “Quantum Teaching (Mempraktikkan Quantum Teaching dalam Kelas” dalam “Landasan Pembelajaran” Kumpulan Makalah Program Pascasarjan Univ. Negeri Malang. Naskah tidak diterbitkan.

Sa’ud, Udin Syaefudin dan Abin Syamsudin Makmun, 2008, Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

 

Sumber Internet

________http://msugiono.staff.ugm.ac.id/mkuliah/handoutglobal/Handout%202% 20Memahami%20Globalisasi.doc.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MBS

Bab I. Pendahuluan

 

 

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan manajemen pengelolaan lembaga pendidikan memang tidak lepas dari semangat dan tujuan mulia pendidikan. Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa serta sebagai sarana dalam membangun watak bangsa (Nation Character Building) (Mulyasa, 2007 : 4). Seiring dengan hal tersebut, saat ini – untuk tidak mengatkan konsep baru -sedang muncul tren baru sebagai sebuah paradigma dalam pengelolaan lembaga pendidikan dengan apa yang disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau school based management. Seiring dengan tren tersebut harus diakui bahwa konsep MBS tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kemajuan dan perkembangan pendidikan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia yang merupakan kiblat pendidikan Indonesia.

Di Amerika Serikat sebenarnya pendekatan ini telah berkembang cukup lama. Pada 1988 American Association of School Administrators, National Association of Elementary School Principals, and National Association of Secondary School Principals, menerbitkan dokumen berjudul School Based Management : a strategy for better learning. Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan atau kegerahan para pengelola pendidikan pada level operasional atas keterbatasan kewenangan yang dimiliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri. Para ketua atau kepala lembaga pendidikan hanya disibukkan oleh rutinitas urusan birokrasi yang menumpulkan dan memnyita waktu untuk melakukan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan proses pendidikan (http://re-searchengines.com/adharma2.html)

Dilihat dari perjalanan perubahan kerikulum dari kurikulum 1947, kemudian disempurnakan menjadi kurikulum 1952 disempurnakan lagi pada tahun 1964 yang kemudian diganti dengan kurikulum 1975 dan kemudian diganti dengan kurikulum 1984 dengan metode CBSA. Seiring perjalanan kurikulum 1984 diganti dengan kurikulum 1994 dan kemudian disempurnakan dengan kurikulum KBK dan kuirkulum ini tidak bertahan lama yang kemudian diganti dengan KTSP (http://www.e-smartschool.com). Padahal berdasarkan berbagai studi dan pengamatan langsung di lapangan, hasil analisis menunjukkan bahwa paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata yang meliputi : Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran pendidikan (output) terlalu memusatkan pada masukan (input) dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Kedua, penyelengaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Ketiga, peran serta masyarakat terutama orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal peran serta orang tua sangat penting di dalam proses-proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas (http://www.mbs-sd.org/isi.php?id=3)

Merujuk pada alasan diatas, gambaran perjalanan panjang pendidikan di Indonesia dengan cermin perubahan kurikulum, tidak diberangi dengan semangat pengelolaan lembaga pendidikan yang baik dengan masih banyaknya aura sentralisasi pendidikan. Disamping itu realita ini juga terlihat pada konsep Menajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sudah digagas, diadopsi dan ditawarkan beberapa lama, namun baru menemukan momentumnya beberapa tahun terakhir ini. Semangat desentralisasi pendidikan sebagai konsekwensi logis dari diberlakukannya Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah RI No.25 tentang Kewenangan Pemerintah (Pusat) dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Sebuah bukti-bukti empirik yang menunjukkan bahwa manajemen berbasis pusat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja sekolah. Tetapi pada kenyataannya, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ketika coba diterapkan dalam proses manajemen sekolah sering menemui kegagalan dan kendala dikarenakan kurangnya pemahaman pengelola lembaga pendidikan tentang konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) itu sendiri.

 

 

Bab II. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

 

  1. A. Latar belakang dan definisi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Istilah manajemen tidak hanya digunakan dalam dunia pendidikan tetapi juga dipakai dalam dunia ekonomi, politik dan lain sebagainya. Manajemen dapat diartikan sebagai pusat administrasi, administrasi berawal dan berakhir pada manajemen dan manajemen merupakan inti administrasi (Pidarata, 2004 : 15). Meskipun banyak terjadi perdebatan dan tarik menarik pemakai istilah antara manajemen dan administrasi dalam dunia pendidikan antara pihak yang pro dan kontra, namun istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dianggap sudah mapan. Menajemen Berbasis Sekolah atau yang lebih populer dengan istilah school based management yang sudah diterapkan di banyak negara seperti Amerika dan Australia dianggap sukses dan berhasil dalam memajukan mutu pendidikan di negaranya masing-masing.

Manajemen Berbasis Sekolah berasal dari tiga kata yaitu : pertama,  manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumberdaya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan; kedua, Berbasis berarti “berdasarkan pada” atau “berfokuskan pada”. Ketiga, pengertian dari sekolah adalah suatu organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang bertugas memberikan “bekal kemampuan dasar” kepada peserta didik atas dasar ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik (makro, meso, mikro) dan profesionalistik (kualifikasi, untuk sumber daya manusia; spesifikasi untuk barang/jasa, dan prosedur-prosedur kerja). Berdasarakan pengertian diatas, maka Manajemen Berbasis Sekolah dapat didefiniskan bahwa “manajemen berbasis sekolah” adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara otonomis (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (http://one.indoskripsi.com/artikel-skripsi-tentang/manajemen-berbasis-sekolah).

Terkait dengan definisi manajemen di atas dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), menurut Parker Follet manajemen sebagai “the art of getting things done through people” yang dapat diartikan lebih luas sebagai proses pencapaian tujuan melalui pendayagunaan sumber daya manusia dan material secara efisien. Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah manajemen yang berkaitan dengan pemberdayaan sekolah merupakan alternatif yang paling tepat untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan memiliki keunggulan tinggi. Adapun pemberdayaan itu sendiri adalah memberikan otonomi yang lebih luas dalam memecahkan masalah di sekolah. Prinsip memberikan kewenangan mengelola dan mengambil keputusan sesuai tuntutan dan kebutuhan sekolah harus diwujudkan (Sagala, 2007 : 49-50).

Pengertian lain mengenai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (http://www.mbs-sd.org/isi.php?id=3). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah bentuk reformasi pendidikan yang pada prinsipnya sekolah memperoleh kewajiban (resposibility), wewenang (authority), dan tanggung jawab (accountability) yang tertinggi dalam meningkatkan kinerja di sekolah secara unggul (Fattah, 2004 : 19). Dari beberapa defini diatas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa pada dasarnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah semangat untuk memberikan kewenangan kepada pengelola lembaga pendidikan untuk mengembangkan mutu berdasarkan potensi dan kemampuan masing-masing. hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya desentralisasi pendidikan.

Sebuah pertanyaan besar yang mungkin muncul dibenak dan pemikiran kenapa pendidikan harus disentralisasi? Fakta ini tidak bisa lepas dari perjalanan pendidikan di Indonesia – untuk tidak mengatakan kualitas pendidikan Indonesia tidak bermutu – perkembangan pendidikan di Indonesia tidak menunjukkan progres yang cukup signifikan. Pendidikan yang seharusnya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, malah menjadi faktor penghambat perkembangan tersebut. Perkembangan ekonomi politik mau tidak mau juga berdampak dan memberikan pengaruh dalam dunia pendidikan.

Perubahan paradigma manajemen yang menyangkut antara lain 1. Orientasi manajemen yang sarwa negara ke orientasi pasar. Aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan pertama dalam mengolah dan menetapkan kebijaksanaan untuk mengatasi persoalan yang timbul. 2. Orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian ke demokrasi. Pendekatan kekuasaan bergeser ke sistem yang mengutamakan peranan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi pertimbangan utama dalam tatanan yang demokratis. 3. Sentralisasi kekuasaan ke desentralisasi kewenangan. Kekuasaan tidak lagi terpusat di satu tangan melainkan dibagi ke beberapa pusat kekuasaan secara seimbang. 4. Sistem pemerintahan yang jelas batas dan aturannya seakan-akan menjadi negara yang sudah tidak jelas lagi batasnya (boundaryless organization) akibat pengaruh dari tata-aturan global. Berdasarkan perubahan paradigma manajemen di atas beberapa faktor pendorong desentralisasi sebagai berikut :

  1. tuntutan orangtua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan.
    1. anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah.
    2. ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam.
    3. penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat.
    4. tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan. (http://www.mbs-sd.org/isi.php?id=3).

Realita lainnya, munculnya istilah market society atau masyarakat pasar adalah sebuah gambaran bahwa kualitas pendidikan harus disesuai dengan keinginan dan kemampuan pasar. Sehingga pengelola pendidikan berkewajiban menjawab tantangan tersebut. Disamping juga konsep sentralilasi mengalami legitimasinya di Indonesia seiring munculnya konsep otonomi daerah. Meningkatnya guru, siswa dan tentu saja berdirinya lembaga-lembaga pendidikan baru memaksa untuk jaminan mutu pendidikan tetap terjaga. Sistem dan birokrasi yang sentralistik menimbulkan ketidak puasan publik sehingga mengakibatkan tekanan dan menggeser pengambilan keputusan pada kelompok lokal. Paradigma manajemen baru yang menekankan perhatian pada out put dan bukan input telah meningkatkan pentingnya perkuatan kapasitas lokal dalam mengambil keputusan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pihak-pihak yang mengendalikan pendidikan yaitu legitimasi politik, keahlian profesional dan efisiensi pasar (N. McGinn, 2003 : 23). Berikut ini gambaran bahwa peran pasar tidak bisa dilepaskan dari peningkatan kualitas, pendanaan dan pelayanan dalam bidang pendidikan terlepas pasar menjadi pengendali atau yang dikendalikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tujuan dan Karateristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pelibatan stakeholders adalah merupakan unsur dominan dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Model pelibatan stakeholders yang tinggi (high involvement model) memberikan kerangka dasar bahwa setiap unsur akan dapat berperan dalam meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan  (Fattah, 2004 : 26). Disamping itu tujuan lain Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan baik secara makro, messo maupun mikro adalah syarat mutlak dan tentu saja tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mengarah kepada hal tersebut (Mulyasa, 2002 : 25). Profesionalisme, peningkatan mutu pendidikan, kesejahteraan guru merupakan unsur penting yang harus disertakan. Kebebasan dalam pengelolaan pendidikan dalam konteks MBS adalah kebebsan yang harus bisa dipertanggung jawabkan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada prinsipnya menempatkan kewenangan yang bertumpu kepada sekolah dan masyarakat, menghindari sentralisasi dan birokratisasi yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi manajemen sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah sebagai suatu pendekatan politik untuk me-redisain dan memodifikasi struktur pemerintahan dengan memindahkan otonomi ke sekolah, memindahkan keputusan pemerintah pusat ke lokal stakeholders dengan mempertaruhkan pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional (Fattah, 2004 : 18). Seperti yang telah disinggung di atas bahwa semangat dari penerapan Mananjemen Berbasis Sekolah (MBS) sejalan dengan jiwa dan motivasi desentralisasi dan otonomi pendidikan. Disamping juga merupakan sebagai konsekwensi logis dari diberlakukannya Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah RI No.25 tentang Kewenangan Pemerintah (Pusat) dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan mengemban dua dimensi pemahaman yaitu :

  1. The governace reform in school management yaitu menyangkut reformasi dalam manajemen sekolah, menyangkut pentingnya membangun otonomi sekolah untuk meresposns aspirasi stakeholdersnya.
  2. An overall push for curriculum and instructional reform yaitu menyangkut reformasi pengembangan kurikulum dan pengajaran, terbukanya peluang bagi pengembangan inovasi dalam proses belajar mengajar (Sagala, 2007 : 155).

Berdasarkan pemaparan di atas, seperti yang adopsi dari buku yang berjudul Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Sagala : 157), pada dasarnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan setidaknya terangkum dalam empat aspek yaitu :

  1. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penugasan staf.
  2. Meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah.
  3. Munculnya gagasan-gagasan baru dalam implementasi kurikulum, penggunaan teknologi pembelajaran dan pemanfaatan sumber-sumber belajar.
  4. Meningkatkan mutu partisipasi masyarakat dan stakeholder.

Berikut ini tabel tentang ciri-ciri sekolah yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karateristik penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat dilihat pola pergeseran manajemennya. Adapun hal tersebut dapat dilihat perbandingan di bawah ini :

Pergeseran Pola Manjemen

Pola Lama Berubah ke Pola MBS
Sentralistik   Desentralisasi
Subordinasi Otonomi
Penga,bilan keputusan terpusat Pengambilan keputusan pastisipatif
Pengorganisasian yang hierarkis Pendekatan profesional
Mengarahkan Memfasilitasi
Dikontrol dan diatur Motivasi diri dan saling mempengruahi
Informasi ada pada yang berwenang Informasi terbagi
Menghindari resiko Mengelola resiko
Menggunakan dana sesuai anggran sampai habis Menggunakan dana sesuai kebutuhan dan seefisien mungkin

 

Dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pemahaman terhadap karateristiknya tidak bisa diremehkan. Dengan kata lain, jika sekolah ingin sukses dalam menerapkan atau mengimplementasikan MBS, sejumlah karateristik MBS perlu dimiliki. Karateristik MBS tidak bisa dipisahkan dari sebuah gambaran sekolah yang efektif atau ideal. Beberapa elemen yang dimuat atau dimiliki sekolah yang efektif dapat dikategorikan menjadi input, proses dan output. Pertama, output yang dimaksud adalah output yang diharapkan yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan mananjemen di sekolah. pada umumnya output dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu output yang berupa prestasi akademik (academic achievement) seperti NUAN/NUNAS dan output non akademik (non academic achievement) yang berupa akhlaq/budi pekerti, perilaku sosial yang baik, prestasi olahraga, pramuka dan lain sebagainya. Kedua, proses yaitu sebuah proses yang pada umumnya dimiliki oleh sekolah efektif mengandung karateristik seperti : a. Proses belajar mengajar dengan efektifitas yang tinggi, b. Kepemimpinan sekolah yang kuat, c. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, d. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, e. Sekolah memiliki budaya mutu, f. Memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis, g. Partisispasi yang tinggi dari masyarakat, h. Coutinues Quality Improvement, i. Memiliki akuntabilitas. Adapun input adalah bahwa sekolah memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas, sumberdaya tersedia dan siap, tenaga yang kompeten dan komitmen, fokus pada pelanggan (siswa) dan input manajemen (Rohiat, 2008 : 57-64).

 

C. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Implementasi atau penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang berisi tentang Standar Pendidikan Nasional (SNP) Indonesia. PP 19 ini merupakan tindak lanjut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam PP no 19 tahun 2005 mempunyai delapan lingkup standarisasi yang salah satunya standar pengelolaan. Tentang standarisasi ini dijelaskan bahwa prinsip pengelolaan pendidikan pada pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi mengacu pada paradigma masing-masing. Peneglolaan pada pendidikan dasar dan menengah menerapakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang bercirikan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas (Rommy Buy dan Rully, 2006-2007 : 35).

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak mudah, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang matang terkait dengan : pertama, kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menerapkan MBS seperti manajemen sekolah yang memadai, kesipan sumberdaya manusia dan sumberdaya seperti dana, peralatan, perlengkapan dan sebagainya. Kedua, budaya yang kondusif yaitu menghargai perbedaan pendapat, menjunjung HAM, berdasarkan musyawarah mufakat. Ketiga, kemampuan membuat kebijakan, rencana dan program sekolah. Keempat, sekolah memiliki sistem untuk mempromosikan akuntabilitas sekolah terhadap publik sehingga sekolah menjadi bagian dari masyarakat dan bukannya sekolah yang berada di masyarakat. Kelima, dukungan pemerintah pusat dan daerah yang ditunjukkan melalui arahan, bimbingan, pengaturan serta monitoring dan evaluasi (Rohiat, 2008 : 68).

Menurut Mulyasa (2002 : 59) dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak boleh secara serampangan. Disamping pra-kondisi di atas, implemetasi atau penerapan MBS harus mengacu kemampuan sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lokasi dan kualitas sekolah. Adapun kualitas sekolah sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 seperti yang tergambar dalam tabel di bawah ini :

Kemampuan

Sekolah

Kepala Sekolah

dan Guru

Partisipasi

Masyarakat

Pendapat Daerah

dan Orang Tua

Anggaran

Sekolah

  1. Sekolah dengan kemampuan manajemen tinggi
Kepala sekolah dan guru berkompetensi tinggi (termasuk kepemimpinan) Partisipasi masyarakat tinggi (termasuk dukungan dana) Pendapat daerah dan orang tua tinggi Anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah besar
  1. Sekolah dengan kemampuan manajemen sedang
Kepala sekolah dan guru berkompetensi sedang (termasuk kepemimpinan) Partisipasi masyarakat sedang (termasuk dukungan dana) Pendapat daerah dan orang tua sedang Anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah sedang
  1. Sekolah dengan kemampuan manajemen rendah
Kepala sekolah dan guru berkompetensi rendah (termasuk kepemimpinan) Partisipasi masyarakat rendah (termasuk dukungan dana) Pendapat daerah dan orang tua rendah Anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah kecil

 

Rincian tabel diatas senada dengan apa yang dikemukan oleh Fattah (2004 : 34) dimana dalam menerapkan MBS harus disesuaikan dengan enam persyaratan seperti : 1. Pemilihan kepala sekolah dan guru, 2. partisipasi masyarakat, 3. lokasi/kemampuan dasar, 4. Kemampuan pengadaan dana, dan 5. Nilai Ujian Nasional (UAN). bedsarkan persyaratan tersebut kemudian dapat dipertimbangkan apakah penerapan atau implementasi MBS bersifat penuh (tinggi), tingkat menengah (sedang) dan MBS secara minimal (rendah).

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memliki beberapa tahap pelaksanaan, seperti yang dikemukan oleh Rohiat (2008 : 69-77) yang antara lain : 1. Melakukan sosialisasi MBS, 2. Memperbanyak mitra sekolah, 3. Merumuskan kembali aturan sekolah, peran unsur-unsur sekolah, serta kebiasaan dan hubungan anatar unsur-unsur sekolah, 4. Menerapkan prinsip-prinsip MBS, 5. Mengklasifikasi fungsi dan aspek mamanjemen pendidikan (sekolah), 6. Meningkatkan kapasitas sekolah, 7. Meredistribusi kewenangan dan atnggung jawab, 8. Menyusun rencana pengembangan sekolah (RPS), melaksanakan, monitoring dan mengevaluasinya.

Dalam pelaksanaan MBS perlu diadakannya analisis SWOT sebagai upaya untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang bersifat internal maupun eksternal. Hal ini sangat penting dilakuakn agar dalam proses penerapan atau implementasi MBS mempunyai orientasi dan fokus yang jelas. Sehingga target-target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan MBS dapat dicapai secara maksimal. Artinya adalah bahwa implementasi MBS mempunyai arah yang jelas dalam rangka perbaikan mutu pendidikan.

 

D. Beberapa Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Banyak corak dan istilah yang dipakai oleh negara-negara maju yang dianggap sebagai tren center pendidikan di dunia seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia dan Inggris. Istilah yang dipakai oleh masing-masing negara berbeda-beda seperti istilah School Site Decision Making (SSDM) di Kanada, Side-Based Management (SBM) di Amerika Serikat dan Grant Mainted School (GMS) di Inggris. Terlepas dari berbagai istilah yang dipakai di negara masing-masing, tetapi esensi dan motivasinya terkait dengan semangat desentralisasi dan otonomi dalam pemberdayaan potensi lokal dalam bidang pendidikan. Namun perbedaan yang ada diantaranya adalah fokus dimana kewenangan atau otonomi itu diberikan. Berikut ini beberapa model penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) :

  1. 1. Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Kanada.

Sebelum diterapkannya MBS di Kanada, kondisi awalnya adalah semua kebijakan ditentukan dari pusat. Model MBS di Kanada disebut School Site Decision Making (SSDM) atau pengambilan keputusan diserahkan pada tingkat sekolah. MBS di Kanada sudah dimulai sejak tahun 1970. Desentralisasi yang diberikan kepada sekolah adalah alokasi sumber daya bagi staf pengajar dan administrasi, peralatan dan pelayanan. Ciri-ciri MBS di Kanada sebagai berikut : penentuan alokasi sumber daya ditentukan oleh sekolah, alokasi anggaran pendidikan dimasukkan kedalam anggaran sekolah, adanya program efektivitas guru dan adanya program pengembangan profesionalisme tenaga kerja. Setiap tahun survei pendapat dilakukan oleh para siswa, guru, kepala sekolah, staf kantor wilayah dan orang tua yang memungkinkan merangking tingkat kepuasan tentang pengelolaan dan hasil pendidikan ( Ibtisam, 2002 : 29-30).

  1. 2. Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Amerika Serikat

Sistem pendidikan di AS, mula-mula secara konstitusional pemerintah pusat (state) bertanggunjawab terhadap pelaksanaan pendidikan. MBS di AS disebut Side-Based Management (SBM) yang menekankan partisipasi dari berbagai pihak. Model MBS di Amerika Serikat walaupun ada perbedaan di negara-negara federal, ada dua ciri utama reformasi pendidikan di Amerika Serikat sebagai implementasi dari MBS, yakni : pertama, Desentralisasi administratif : kantor pusat otoritas pendidikan menunjuk tugas-tugas tertentu yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru di lingkungan sekolah. Kantor pusat menyerahkan kewenangan ke bawah, tetapi sekolah local masih bertanggungjawab ke atas. Kedua. Manajemen berbasis setempat (lokal), suatu struktur yang memberi wewenang kepada para orang tua, guru dan kepala sekolah di masing-masing sekolah untuk menentukan prioritas, mengalokasikan anggaran, menentukan kurikulum, serta menggaji dan memberhentikan staf (Ibtisam, 2002 : 41-42).

  1. 3. Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Australia

Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Australia banyak dijadikan sebagai referensi dan acuan dalam pelaksanaan MBS di Indonesia. Di Australia lebih seratus tahun sampai awal tahun 1970-an pengelolaan pendidikan diatur oleh pemerintah pusat (sistem sentralistik). Terjadi perubahan pada awal tahun 1970-an dan berlanjut sampai tahun 1980-an, khususnya dalam hal pengelolaan dana dan desentralisasi administratif. Karakteristik MBS di Australia dapat dilihat dari aspek kewenangan sekolah yang meliputi: pertama, menyusun dan mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kedua, melakukan pengelolaan sekolah dapat dipilih diantara tiga kemungkinan, yaitu Standart Flexibility Option (SO), Enhanced Flexibility Option (EO 1), dan  Enhanced Flexibility Option – (EO 2). Ketiga, membuat perencanaan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan. Keempat, adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan MBS. Kelima, menjamin dan mengusahakan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Keenam, adanya fleksibilitas dalam penggunaan sumber daya sekolah (Nurkolis, 2003 : 95 dan Mulyasa, 2002 : 71-74).

  1. 4. Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Inggris

Model MBS di Inggris disebut Grant Mainted School (GMS) atau manajemen dana swakelola pada tingkat lokal. Ada enam perubahan structural guna memfasilitasi pelaksanaan MBS di Inggris, yakni:                 1) kurikulum nasional untuk mata pelajaran inti yang ditentukan oleh pemerintah  (Whitehall); 2) ada ujian nasional bagi siswa kelas 7, 11, 14 dan 16; 3) MBS dibentuk untuk mengembangkan otoritas pendidikan local agar dapat memperoleh bantuan dana dari pemerintah; 4) adanya pembentukan sekolah lanjutan teknik kejuruan; 5) kewenangan Inner London Education dilimpahkan kepada tiga belas otoritas pemerintah; 6) skema manajemen sekolah local dibentuk dengan melibatkan beberapa pihak terkait, seperti: a) peran serta secara terbuka pada masing-masing sekolah dalam otoritas pendidikan local, b) alokasi sumber daya dirumuskan oleh masing-masing sekolah, c) ditentukan prioritas oleh masing-masing sekolah dalam membiayaikegiatnnya, d) memberdayakan badan pengelola pada masing-masing sekolah dalam menentukandana untuk guru dan staf, dan e) memberikan informasi kepada orangtua mengenai prestasi guru. Di Inggris penerapan MBS dilindungi dan dikondisikan dengan adanya komitmen politik serta undang-undang pendidikan yang mengatur penetapan kurikulum, pelaksanaan ujian nasional, danpengelolaan pendidikan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat luas (Ibtisam, 2002 : 34-35).

 

 

 

 

Bab. III

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) : antara Idealitas dan Realitas

 

Implementasi atau penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Indonesia tidak lepas dari keinginan untuk memajukan dan mengembangkan mutu pendidikan seiring dengan perkembangan globalisasi dan standarisasi pendidikan. Sehingga mau tidak mau desentralisasi dan otonomi dalam bidang pendidikan harus direalisasikan. Dengan disetujuinya anggaran pendidikan sebesar 20% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memberikan angin segar untuk mendukung implementasi atau penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara komprehensif sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Perbaikan dalam bidang manajemen kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan dan pembiayaan, sarana dan prasarana pendidikan, hubungan sekolah dengan masyarakat dan layanan khusus sebuah keharusan yang menjadi tuntutan dalam pelaksanaan MBS.

Program seperti “aku anak sekolah” yang didukung badan-badan internasional yang memiliki perhatian dan dana yang besar seperti Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank) dan Unicef serta dukungan pemerintah dengan beasiswa masih saja belum mampu mengatasi dalam peningkatan mutu dan pasrtisipasi masyarakat. Terlebih lagi seiring dengan krisis global yang saat ini sedang dihadapi masyarakat Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan. Berapa banyak anak-anak umur sekolah yang berkeliaran dijalanan untuk mengamen, mengemis dan menjadi penjual asongan hanya demi memenuhi kebutahan hidup dan tentu saja untuk pergi ke sekolah tidak dipikirkannya.

Partisipasi masyarakat atau stakeholders yang ingin ditingkat dalam konsep manajemen berbasis sekolah hanya sebatas partisipasi pada penggalian dana untuk biaya operasional sekolah. Fakta yang lebih parah dan memilukan, dana yang disediakan oleh pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan dihabiskan untuk proyek-proyek pendidikan yang tentu saja hanya dinikmati segelintir pejabat. Kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan bidang pendidikan banyak bernuansa politis daripada tujuan dan orientasi pengembangan mutu pendidikan. Pendidikan saat ini hanya bersifat driven (dikendalikan) oelh kekuatan-kekuatan lain seperti politik, ekonomi dan sosial. Pendidikan belum mampu menjadi kekuatan yang mampu mengendalikan bidang-bidang lain.

Peningkatan pendanaan dan peningktan profesionalisme guru yang terkait dengan proses pembelajaran merupakan dua unsur yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Tetapi pada kenyataannya tingkat kesadaran, pemahaman, kepedulian dan komitmen tenaga pendidik – untuk tidak mengatakan rendah – sangat minim/kecil. Sehingga bagaimanapun bagusnya sebuah konsep digagas tetap tidak akan berhasil selama yang terlibat di dalam proses tersebut tidak mendukung. Para tenaga pendidik hanya meributkan tentang kesejahteraan dan pengangkatan PNS. Terlebih lagi, pelajar/siswa yang saat ini menjadi alasan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia motivasi belajarnya sangat rendah.

Sebenarnya apabila kesadaran, pemahaman, kepedulian dan komitmen berhasil dan ada pada diri setiap unsur yang terlibat dalam dunia pendidikan maka pengingkatan mutu pendidikan bisa diwujudkan. Dalam sebuah tayangan Kick Andy di Metro TV disajikan gambaran seorang tamatan kelas 5 Sekolah Dasar (SD) yang hanya bekerja serabutan dan sudah berusia diatas 50 tahun beserta teman-temanya sanggup dan berhasil mengelola pendidikan – untuk tidak mengatakan gratis – dana yang sangat minim. Tentu saja kesemuanya jauh dari kata layak secara akademik. Ujian nasional yang menjadi standar kualitas proses belajar mengajar, pada tahun 2008 para siswanya lulus 100%. Inilah sebuah potret bahwa kesadaran, pemahaman, kepedulian dan komitmen adalah faktor esensi yang harus ditanamkan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Ini sebuah logika dan pemikiran yang mungkin dianggap sebuah angin lalu dan lucu. Dana pendidikan yang sudah disetujui pemerintah sebesar 20% dari APBN sekitar 1000 triliun, maka pendidikan mendapatkan alokasi dana sebesar 200 triliun. Apabila dipakai sebuah sistem pemberdayaan keuangan dalam mengatasi pendidikan di Indonesia, mungkin, sekali lagi mungkin berhasil. Misalnya di daerah/kabupaten dengan pendapatan yang rendah, pendapatan masyarakat yang rendah dan dana sekolah yang rendah dapat diambil kebijakan dengan memberikan dana tersebut secara tunai yang di depositokan di bank pemerintah. Anggap saja ada sekitar 100 sekolah tertinggal yang harus di danai pemerintah dengan biaya operasional setiap sekolah sebesar 30 juta/bulan. Sehingga dalam 1 tahun, anggaran yang dibutuhkan untuk 1 sekolah sebesar 360 juta dan untuk 100 sekolah dibutuhkan 36 miliar. Apabila 1 triliun dengan jasa deposito bank sebesar 6% per tahun, maka akan di dapat dana 60 miliar per tahun sehingga untuk mendukung peningkatan sekolah dalam satu kabupaten tersebut hanya dibutuhkan 1 triliun itupun masih tersisa dan yang terpenting dana tersebut tidak habis. Bayangkan kalau setiap kabupaten memiliki 100 sekolah mungkin lebih atau kurang, maka pengembangan sekolah sudah tertangani sebanyak 20.000 sekolah di 200 kabupaten.

Kembali pada permasalahan pokok bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah tujuan yang sangat baik dan mulia. Kemandirian sekolah, peningkatan mutu sekolah, output yang dapat bersaing dalam dunia globalisasi adalah program yang harus di dukung penuh. Terlebih lagi apabila disertai dengan semangat kebangsaan dengan sikap penuh kesadaran, pemahaman, kepedulian dan komitmen yang tinggi. Sehingga dengan semangat desentralisasi dan otonomi pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak hanya sebatas konsep dan slogan saja dalam rangka pengembangan kualitas dan mutu pendidikan hanya sebuah fatamorgana dan utopia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab IV. Penutup

Kesimpulan

Dari deskripsi dan penjelasan di atas mengenai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terkait dengan latar belakang, definisi, tujuan, karateristik, implementasi dan beberapa model penerapan MBS di negara maju dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

  1. Pertimbangan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah keinginan untuk memberikan otonomi/kebebasan mengenai pengelolaan  pendidikan kepada pihak pengelelola untuk mengembangkan berdasarkan potensi masing-masing.
  2. Perubahan paradigma manajemen sentralisasi kepada desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan karena sistem sentralisasi hanya mengebiri kreatifitas dan inovasi dalam pendidikan
  3. Tujuan dari Manajemen Berbasis Sekolah memindahkan keputusan pemerintah pusat ke lokal stakeholders dengan mempertaruhkan pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional Pengembangan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan baik secara makro, messo maupun mikro (countinues quality improvement).
  4. Karateristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak bisa dipisahkan dari sebuah gambaran sekolah yang efektif atau ideal. Beberapa elemen yang dimuat atau dimiliki sekolah yang efektif dapat dikategorikan menjadi input, proses dan output.
  5. Perlunya analisis SWOT sebelum penerapan atau implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sehingga keinginan dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dapat dicapai secara maksimal.
  6. Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di negara maju memiliki istilah yang berbeda-beda tetapi pada intinya adalah semangat desentralisasi pendidikan. Adapun model MBS di Indonesia banyak diadopsi dari model MBS atau school based management Australia.

 

Daftar Pustaka

Sumber Buku

Budy, Rommy dan Rully, 2007, “Mengkaji PP 19/2005 Standar Nasional Pendidikan” dalam “Landasan Pembelajaran” Kumpulan Makalah Program Pasca Sarjana Univ. Negeri Malang.

Fattah, Nanang, 2004, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah, Bandung : CV. Pustaka Bani Quraisy.

Ibtisam, Abu Duhou, 2003, School Based Management (Manajemen Berbasis Sekolah), UNESCO, Penerjemah: Noryamin Aini, Suparto, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.

Mulyasa, E, 2003, Manajemen Berbasis Kompetensi : Konsep, Strategi dan Implementasi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

McGinn, N dan T. Welsh, 2003, Desentralisasi Pendidikan, Penerjemah : Ahmad Syahid, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.

Nurkolis. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Pidarta, Made, 2004, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Rohiat, 2008, Manajemen Sekolah : Teori Dasar dan Praktik, Bandung : PT. Refika Aditama.

Sagala, Syaiful, 2007, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Bandung : CV. Alfabeta.

 

 

Sumber Internet

Dharma, Agus , “Manajemen Berbasis Sekolah” dalam Error! Hyperlink reference not valid.. Diakses 12 Februari 2009.

 

_____________, Manajemen Berbasis Sekolah” dalam http://re-searchengines. com/adharma2.html. Diakses 12 Februari 2009.

 

_____________, “Manajemen Berbasis Sekolah” dalam http://www.mbs-sd.org/isi.php?id=3. Diakses 12 Februari 2009.

 

_____________, http://www.e-smartschool.com. Diakses 12 Februari 2009.

Posted in Uncategorized | Leave a comment