MBS

Bab I. Pendahuluan

 

 

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan manajemen pengelolaan lembaga pendidikan memang tidak lepas dari semangat dan tujuan mulia pendidikan. Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa serta sebagai sarana dalam membangun watak bangsa (Nation Character Building) (Mulyasa, 2007 : 4). Seiring dengan hal tersebut, saat ini – untuk tidak mengatkan konsep baru -sedang muncul tren baru sebagai sebuah paradigma dalam pengelolaan lembaga pendidikan dengan apa yang disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau school based management. Seiring dengan tren tersebut harus diakui bahwa konsep MBS tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kemajuan dan perkembangan pendidikan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia yang merupakan kiblat pendidikan Indonesia.

Di Amerika Serikat sebenarnya pendekatan ini telah berkembang cukup lama. Pada 1988 American Association of School Administrators, National Association of Elementary School Principals, and National Association of Secondary School Principals, menerbitkan dokumen berjudul School Based Management : a strategy for better learning. Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan atau kegerahan para pengelola pendidikan pada level operasional atas keterbatasan kewenangan yang dimiliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri. Para ketua atau kepala lembaga pendidikan hanya disibukkan oleh rutinitas urusan birokrasi yang menumpulkan dan memnyita waktu untuk melakukan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan proses pendidikan (http://re-searchengines.com/adharma2.html)

Dilihat dari perjalanan perubahan kerikulum dari kurikulum 1947, kemudian disempurnakan menjadi kurikulum 1952 disempurnakan lagi pada tahun 1964 yang kemudian diganti dengan kurikulum 1975 dan kemudian diganti dengan kurikulum 1984 dengan metode CBSA. Seiring perjalanan kurikulum 1984 diganti dengan kurikulum 1994 dan kemudian disempurnakan dengan kurikulum KBK dan kuirkulum ini tidak bertahan lama yang kemudian diganti dengan KTSP (http://www.e-smartschool.com). Padahal berdasarkan berbagai studi dan pengamatan langsung di lapangan, hasil analisis menunjukkan bahwa paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata yang meliputi : Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran pendidikan (output) terlalu memusatkan pada masukan (input) dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Kedua, penyelengaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Ketiga, peran serta masyarakat terutama orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal peran serta orang tua sangat penting di dalam proses-proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas (http://www.mbs-sd.org/isi.php?id=3)

Merujuk pada alasan diatas, gambaran perjalanan panjang pendidikan di Indonesia dengan cermin perubahan kurikulum, tidak diberangi dengan semangat pengelolaan lembaga pendidikan yang baik dengan masih banyaknya aura sentralisasi pendidikan. Disamping itu realita ini juga terlihat pada konsep Menajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sudah digagas, diadopsi dan ditawarkan beberapa lama, namun baru menemukan momentumnya beberapa tahun terakhir ini. Semangat desentralisasi pendidikan sebagai konsekwensi logis dari diberlakukannya Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah RI No.25 tentang Kewenangan Pemerintah (Pusat) dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Sebuah bukti-bukti empirik yang menunjukkan bahwa manajemen berbasis pusat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja sekolah. Tetapi pada kenyataannya, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ketika coba diterapkan dalam proses manajemen sekolah sering menemui kegagalan dan kendala dikarenakan kurangnya pemahaman pengelola lembaga pendidikan tentang konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) itu sendiri.

 

 

Bab II. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

 

  1. A. Latar belakang dan definisi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Istilah manajemen tidak hanya digunakan dalam dunia pendidikan tetapi juga dipakai dalam dunia ekonomi, politik dan lain sebagainya. Manajemen dapat diartikan sebagai pusat administrasi, administrasi berawal dan berakhir pada manajemen dan manajemen merupakan inti administrasi (Pidarata, 2004 : 15). Meskipun banyak terjadi perdebatan dan tarik menarik pemakai istilah antara manajemen dan administrasi dalam dunia pendidikan antara pihak yang pro dan kontra, namun istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dianggap sudah mapan. Menajemen Berbasis Sekolah atau yang lebih populer dengan istilah school based management yang sudah diterapkan di banyak negara seperti Amerika dan Australia dianggap sukses dan berhasil dalam memajukan mutu pendidikan di negaranya masing-masing.

Manajemen Berbasis Sekolah berasal dari tiga kata yaitu : pertama,  manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumberdaya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan; kedua, Berbasis berarti “berdasarkan pada” atau “berfokuskan pada”. Ketiga, pengertian dari sekolah adalah suatu organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang bertugas memberikan “bekal kemampuan dasar” kepada peserta didik atas dasar ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik (makro, meso, mikro) dan profesionalistik (kualifikasi, untuk sumber daya manusia; spesifikasi untuk barang/jasa, dan prosedur-prosedur kerja). Berdasarakan pengertian diatas, maka Manajemen Berbasis Sekolah dapat didefiniskan bahwa “manajemen berbasis sekolah” adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara otonomis (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (http://one.indoskripsi.com/artikel-skripsi-tentang/manajemen-berbasis-sekolah).

Terkait dengan definisi manajemen di atas dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), menurut Parker Follet manajemen sebagai “the art of getting things done through people” yang dapat diartikan lebih luas sebagai proses pencapaian tujuan melalui pendayagunaan sumber daya manusia dan material secara efisien. Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah manajemen yang berkaitan dengan pemberdayaan sekolah merupakan alternatif yang paling tepat untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan memiliki keunggulan tinggi. Adapun pemberdayaan itu sendiri adalah memberikan otonomi yang lebih luas dalam memecahkan masalah di sekolah. Prinsip memberikan kewenangan mengelola dan mengambil keputusan sesuai tuntutan dan kebutuhan sekolah harus diwujudkan (Sagala, 2007 : 49-50).

Pengertian lain mengenai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (http://www.mbs-sd.org/isi.php?id=3). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah bentuk reformasi pendidikan yang pada prinsipnya sekolah memperoleh kewajiban (resposibility), wewenang (authority), dan tanggung jawab (accountability) yang tertinggi dalam meningkatkan kinerja di sekolah secara unggul (Fattah, 2004 : 19). Dari beberapa defini diatas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa pada dasarnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah semangat untuk memberikan kewenangan kepada pengelola lembaga pendidikan untuk mengembangkan mutu berdasarkan potensi dan kemampuan masing-masing. hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya desentralisasi pendidikan.

Sebuah pertanyaan besar yang mungkin muncul dibenak dan pemikiran kenapa pendidikan harus disentralisasi? Fakta ini tidak bisa lepas dari perjalanan pendidikan di Indonesia – untuk tidak mengatakan kualitas pendidikan Indonesia tidak bermutu – perkembangan pendidikan di Indonesia tidak menunjukkan progres yang cukup signifikan. Pendidikan yang seharusnya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, malah menjadi faktor penghambat perkembangan tersebut. Perkembangan ekonomi politik mau tidak mau juga berdampak dan memberikan pengaruh dalam dunia pendidikan.

Perubahan paradigma manajemen yang menyangkut antara lain 1. Orientasi manajemen yang sarwa negara ke orientasi pasar. Aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan pertama dalam mengolah dan menetapkan kebijaksanaan untuk mengatasi persoalan yang timbul. 2. Orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian ke demokrasi. Pendekatan kekuasaan bergeser ke sistem yang mengutamakan peranan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi pertimbangan utama dalam tatanan yang demokratis. 3. Sentralisasi kekuasaan ke desentralisasi kewenangan. Kekuasaan tidak lagi terpusat di satu tangan melainkan dibagi ke beberapa pusat kekuasaan secara seimbang. 4. Sistem pemerintahan yang jelas batas dan aturannya seakan-akan menjadi negara yang sudah tidak jelas lagi batasnya (boundaryless organization) akibat pengaruh dari tata-aturan global. Berdasarkan perubahan paradigma manajemen di atas beberapa faktor pendorong desentralisasi sebagai berikut :

  1. tuntutan orangtua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan.
    1. anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah.
    2. ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam.
    3. penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat.
    4. tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan. (http://www.mbs-sd.org/isi.php?id=3).

Realita lainnya, munculnya istilah market society atau masyarakat pasar adalah sebuah gambaran bahwa kualitas pendidikan harus disesuai dengan keinginan dan kemampuan pasar. Sehingga pengelola pendidikan berkewajiban menjawab tantangan tersebut. Disamping juga konsep sentralilasi mengalami legitimasinya di Indonesia seiring munculnya konsep otonomi daerah. Meningkatnya guru, siswa dan tentu saja berdirinya lembaga-lembaga pendidikan baru memaksa untuk jaminan mutu pendidikan tetap terjaga. Sistem dan birokrasi yang sentralistik menimbulkan ketidak puasan publik sehingga mengakibatkan tekanan dan menggeser pengambilan keputusan pada kelompok lokal. Paradigma manajemen baru yang menekankan perhatian pada out put dan bukan input telah meningkatkan pentingnya perkuatan kapasitas lokal dalam mengambil keputusan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pihak-pihak yang mengendalikan pendidikan yaitu legitimasi politik, keahlian profesional dan efisiensi pasar (N. McGinn, 2003 : 23). Berikut ini gambaran bahwa peran pasar tidak bisa dilepaskan dari peningkatan kualitas, pendanaan dan pelayanan dalam bidang pendidikan terlepas pasar menjadi pengendali atau yang dikendalikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tujuan dan Karateristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pelibatan stakeholders adalah merupakan unsur dominan dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Model pelibatan stakeholders yang tinggi (high involvement model) memberikan kerangka dasar bahwa setiap unsur akan dapat berperan dalam meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan  (Fattah, 2004 : 26). Disamping itu tujuan lain Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan baik secara makro, messo maupun mikro adalah syarat mutlak dan tentu saja tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mengarah kepada hal tersebut (Mulyasa, 2002 : 25). Profesionalisme, peningkatan mutu pendidikan, kesejahteraan guru merupakan unsur penting yang harus disertakan. Kebebasan dalam pengelolaan pendidikan dalam konteks MBS adalah kebebsan yang harus bisa dipertanggung jawabkan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada prinsipnya menempatkan kewenangan yang bertumpu kepada sekolah dan masyarakat, menghindari sentralisasi dan birokratisasi yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi manajemen sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah sebagai suatu pendekatan politik untuk me-redisain dan memodifikasi struktur pemerintahan dengan memindahkan otonomi ke sekolah, memindahkan keputusan pemerintah pusat ke lokal stakeholders dengan mempertaruhkan pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional (Fattah, 2004 : 18). Seperti yang telah disinggung di atas bahwa semangat dari penerapan Mananjemen Berbasis Sekolah (MBS) sejalan dengan jiwa dan motivasi desentralisasi dan otonomi pendidikan. Disamping juga merupakan sebagai konsekwensi logis dari diberlakukannya Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah RI No.25 tentang Kewenangan Pemerintah (Pusat) dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan mengemban dua dimensi pemahaman yaitu :

  1. The governace reform in school management yaitu menyangkut reformasi dalam manajemen sekolah, menyangkut pentingnya membangun otonomi sekolah untuk meresposns aspirasi stakeholdersnya.
  2. An overall push for curriculum and instructional reform yaitu menyangkut reformasi pengembangan kurikulum dan pengajaran, terbukanya peluang bagi pengembangan inovasi dalam proses belajar mengajar (Sagala, 2007 : 155).

Berdasarkan pemaparan di atas, seperti yang adopsi dari buku yang berjudul Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Sagala : 157), pada dasarnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan setidaknya terangkum dalam empat aspek yaitu :

  1. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penugasan staf.
  2. Meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah.
  3. Munculnya gagasan-gagasan baru dalam implementasi kurikulum, penggunaan teknologi pembelajaran dan pemanfaatan sumber-sumber belajar.
  4. Meningkatkan mutu partisipasi masyarakat dan stakeholder.

Berikut ini tabel tentang ciri-ciri sekolah yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karateristik penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat dilihat pola pergeseran manajemennya. Adapun hal tersebut dapat dilihat perbandingan di bawah ini :

Pergeseran Pola Manjemen

Pola Lama Berubah ke Pola MBS
Sentralistik   Desentralisasi
Subordinasi Otonomi
Penga,bilan keputusan terpusat Pengambilan keputusan pastisipatif
Pengorganisasian yang hierarkis Pendekatan profesional
Mengarahkan Memfasilitasi
Dikontrol dan diatur Motivasi diri dan saling mempengruahi
Informasi ada pada yang berwenang Informasi terbagi
Menghindari resiko Mengelola resiko
Menggunakan dana sesuai anggran sampai habis Menggunakan dana sesuai kebutuhan dan seefisien mungkin

 

Dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pemahaman terhadap karateristiknya tidak bisa diremehkan. Dengan kata lain, jika sekolah ingin sukses dalam menerapkan atau mengimplementasikan MBS, sejumlah karateristik MBS perlu dimiliki. Karateristik MBS tidak bisa dipisahkan dari sebuah gambaran sekolah yang efektif atau ideal. Beberapa elemen yang dimuat atau dimiliki sekolah yang efektif dapat dikategorikan menjadi input, proses dan output. Pertama, output yang dimaksud adalah output yang diharapkan yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan mananjemen di sekolah. pada umumnya output dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu output yang berupa prestasi akademik (academic achievement) seperti NUAN/NUNAS dan output non akademik (non academic achievement) yang berupa akhlaq/budi pekerti, perilaku sosial yang baik, prestasi olahraga, pramuka dan lain sebagainya. Kedua, proses yaitu sebuah proses yang pada umumnya dimiliki oleh sekolah efektif mengandung karateristik seperti : a. Proses belajar mengajar dengan efektifitas yang tinggi, b. Kepemimpinan sekolah yang kuat, c. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, d. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, e. Sekolah memiliki budaya mutu, f. Memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis, g. Partisispasi yang tinggi dari masyarakat, h. Coutinues Quality Improvement, i. Memiliki akuntabilitas. Adapun input adalah bahwa sekolah memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas, sumberdaya tersedia dan siap, tenaga yang kompeten dan komitmen, fokus pada pelanggan (siswa) dan input manajemen (Rohiat, 2008 : 57-64).

 

C. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Implementasi atau penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang berisi tentang Standar Pendidikan Nasional (SNP) Indonesia. PP 19 ini merupakan tindak lanjut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam PP no 19 tahun 2005 mempunyai delapan lingkup standarisasi yang salah satunya standar pengelolaan. Tentang standarisasi ini dijelaskan bahwa prinsip pengelolaan pendidikan pada pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi mengacu pada paradigma masing-masing. Peneglolaan pada pendidikan dasar dan menengah menerapakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang bercirikan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas (Rommy Buy dan Rully, 2006-2007 : 35).

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak mudah, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang matang terkait dengan : pertama, kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menerapkan MBS seperti manajemen sekolah yang memadai, kesipan sumberdaya manusia dan sumberdaya seperti dana, peralatan, perlengkapan dan sebagainya. Kedua, budaya yang kondusif yaitu menghargai perbedaan pendapat, menjunjung HAM, berdasarkan musyawarah mufakat. Ketiga, kemampuan membuat kebijakan, rencana dan program sekolah. Keempat, sekolah memiliki sistem untuk mempromosikan akuntabilitas sekolah terhadap publik sehingga sekolah menjadi bagian dari masyarakat dan bukannya sekolah yang berada di masyarakat. Kelima, dukungan pemerintah pusat dan daerah yang ditunjukkan melalui arahan, bimbingan, pengaturan serta monitoring dan evaluasi (Rohiat, 2008 : 68).

Menurut Mulyasa (2002 : 59) dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak boleh secara serampangan. Disamping pra-kondisi di atas, implemetasi atau penerapan MBS harus mengacu kemampuan sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lokasi dan kualitas sekolah. Adapun kualitas sekolah sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 seperti yang tergambar dalam tabel di bawah ini :

Kemampuan

Sekolah

Kepala Sekolah

dan Guru

Partisipasi

Masyarakat

Pendapat Daerah

dan Orang Tua

Anggaran

Sekolah

  1. Sekolah dengan kemampuan manajemen tinggi
Kepala sekolah dan guru berkompetensi tinggi (termasuk kepemimpinan) Partisipasi masyarakat tinggi (termasuk dukungan dana) Pendapat daerah dan orang tua tinggi Anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah besar
  1. Sekolah dengan kemampuan manajemen sedang
Kepala sekolah dan guru berkompetensi sedang (termasuk kepemimpinan) Partisipasi masyarakat sedang (termasuk dukungan dana) Pendapat daerah dan orang tua sedang Anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah sedang
  1. Sekolah dengan kemampuan manajemen rendah
Kepala sekolah dan guru berkompetensi rendah (termasuk kepemimpinan) Partisipasi masyarakat rendah (termasuk dukungan dana) Pendapat daerah dan orang tua rendah Anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah kecil

 

Rincian tabel diatas senada dengan apa yang dikemukan oleh Fattah (2004 : 34) dimana dalam menerapkan MBS harus disesuaikan dengan enam persyaratan seperti : 1. Pemilihan kepala sekolah dan guru, 2. partisipasi masyarakat, 3. lokasi/kemampuan dasar, 4. Kemampuan pengadaan dana, dan 5. Nilai Ujian Nasional (UAN). bedsarkan persyaratan tersebut kemudian dapat dipertimbangkan apakah penerapan atau implementasi MBS bersifat penuh (tinggi), tingkat menengah (sedang) dan MBS secara minimal (rendah).

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memliki beberapa tahap pelaksanaan, seperti yang dikemukan oleh Rohiat (2008 : 69-77) yang antara lain : 1. Melakukan sosialisasi MBS, 2. Memperbanyak mitra sekolah, 3. Merumuskan kembali aturan sekolah, peran unsur-unsur sekolah, serta kebiasaan dan hubungan anatar unsur-unsur sekolah, 4. Menerapkan prinsip-prinsip MBS, 5. Mengklasifikasi fungsi dan aspek mamanjemen pendidikan (sekolah), 6. Meningkatkan kapasitas sekolah, 7. Meredistribusi kewenangan dan atnggung jawab, 8. Menyusun rencana pengembangan sekolah (RPS), melaksanakan, monitoring dan mengevaluasinya.

Dalam pelaksanaan MBS perlu diadakannya analisis SWOT sebagai upaya untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang bersifat internal maupun eksternal. Hal ini sangat penting dilakuakn agar dalam proses penerapan atau implementasi MBS mempunyai orientasi dan fokus yang jelas. Sehingga target-target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan MBS dapat dicapai secara maksimal. Artinya adalah bahwa implementasi MBS mempunyai arah yang jelas dalam rangka perbaikan mutu pendidikan.

 

D. Beberapa Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Banyak corak dan istilah yang dipakai oleh negara-negara maju yang dianggap sebagai tren center pendidikan di dunia seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia dan Inggris. Istilah yang dipakai oleh masing-masing negara berbeda-beda seperti istilah School Site Decision Making (SSDM) di Kanada, Side-Based Management (SBM) di Amerika Serikat dan Grant Mainted School (GMS) di Inggris. Terlepas dari berbagai istilah yang dipakai di negara masing-masing, tetapi esensi dan motivasinya terkait dengan semangat desentralisasi dan otonomi dalam pemberdayaan potensi lokal dalam bidang pendidikan. Namun perbedaan yang ada diantaranya adalah fokus dimana kewenangan atau otonomi itu diberikan. Berikut ini beberapa model penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) :

  1. 1. Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Kanada.

Sebelum diterapkannya MBS di Kanada, kondisi awalnya adalah semua kebijakan ditentukan dari pusat. Model MBS di Kanada disebut School Site Decision Making (SSDM) atau pengambilan keputusan diserahkan pada tingkat sekolah. MBS di Kanada sudah dimulai sejak tahun 1970. Desentralisasi yang diberikan kepada sekolah adalah alokasi sumber daya bagi staf pengajar dan administrasi, peralatan dan pelayanan. Ciri-ciri MBS di Kanada sebagai berikut : penentuan alokasi sumber daya ditentukan oleh sekolah, alokasi anggaran pendidikan dimasukkan kedalam anggaran sekolah, adanya program efektivitas guru dan adanya program pengembangan profesionalisme tenaga kerja. Setiap tahun survei pendapat dilakukan oleh para siswa, guru, kepala sekolah, staf kantor wilayah dan orang tua yang memungkinkan merangking tingkat kepuasan tentang pengelolaan dan hasil pendidikan ( Ibtisam, 2002 : 29-30).

  1. 2. Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Amerika Serikat

Sistem pendidikan di AS, mula-mula secara konstitusional pemerintah pusat (state) bertanggunjawab terhadap pelaksanaan pendidikan. MBS di AS disebut Side-Based Management (SBM) yang menekankan partisipasi dari berbagai pihak. Model MBS di Amerika Serikat walaupun ada perbedaan di negara-negara federal, ada dua ciri utama reformasi pendidikan di Amerika Serikat sebagai implementasi dari MBS, yakni : pertama, Desentralisasi administratif : kantor pusat otoritas pendidikan menunjuk tugas-tugas tertentu yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru di lingkungan sekolah. Kantor pusat menyerahkan kewenangan ke bawah, tetapi sekolah local masih bertanggungjawab ke atas. Kedua. Manajemen berbasis setempat (lokal), suatu struktur yang memberi wewenang kepada para orang tua, guru dan kepala sekolah di masing-masing sekolah untuk menentukan prioritas, mengalokasikan anggaran, menentukan kurikulum, serta menggaji dan memberhentikan staf (Ibtisam, 2002 : 41-42).

  1. 3. Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Australia

Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Australia banyak dijadikan sebagai referensi dan acuan dalam pelaksanaan MBS di Indonesia. Di Australia lebih seratus tahun sampai awal tahun 1970-an pengelolaan pendidikan diatur oleh pemerintah pusat (sistem sentralistik). Terjadi perubahan pada awal tahun 1970-an dan berlanjut sampai tahun 1980-an, khususnya dalam hal pengelolaan dana dan desentralisasi administratif. Karakteristik MBS di Australia dapat dilihat dari aspek kewenangan sekolah yang meliputi: pertama, menyusun dan mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kedua, melakukan pengelolaan sekolah dapat dipilih diantara tiga kemungkinan, yaitu Standart Flexibility Option (SO), Enhanced Flexibility Option (EO 1), dan  Enhanced Flexibility Option – (EO 2). Ketiga, membuat perencanaan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan. Keempat, adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan MBS. Kelima, menjamin dan mengusahakan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Keenam, adanya fleksibilitas dalam penggunaan sumber daya sekolah (Nurkolis, 2003 : 95 dan Mulyasa, 2002 : 71-74).

  1. 4. Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Inggris

Model MBS di Inggris disebut Grant Mainted School (GMS) atau manajemen dana swakelola pada tingkat lokal. Ada enam perubahan structural guna memfasilitasi pelaksanaan MBS di Inggris, yakni:                 1) kurikulum nasional untuk mata pelajaran inti yang ditentukan oleh pemerintah  (Whitehall); 2) ada ujian nasional bagi siswa kelas 7, 11, 14 dan 16; 3) MBS dibentuk untuk mengembangkan otoritas pendidikan local agar dapat memperoleh bantuan dana dari pemerintah; 4) adanya pembentukan sekolah lanjutan teknik kejuruan; 5) kewenangan Inner London Education dilimpahkan kepada tiga belas otoritas pemerintah; 6) skema manajemen sekolah local dibentuk dengan melibatkan beberapa pihak terkait, seperti: a) peran serta secara terbuka pada masing-masing sekolah dalam otoritas pendidikan local, b) alokasi sumber daya dirumuskan oleh masing-masing sekolah, c) ditentukan prioritas oleh masing-masing sekolah dalam membiayaikegiatnnya, d) memberdayakan badan pengelola pada masing-masing sekolah dalam menentukandana untuk guru dan staf, dan e) memberikan informasi kepada orangtua mengenai prestasi guru. Di Inggris penerapan MBS dilindungi dan dikondisikan dengan adanya komitmen politik serta undang-undang pendidikan yang mengatur penetapan kurikulum, pelaksanaan ujian nasional, danpengelolaan pendidikan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat luas (Ibtisam, 2002 : 34-35).

 

 

 

 

Bab. III

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) : antara Idealitas dan Realitas

 

Implementasi atau penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Indonesia tidak lepas dari keinginan untuk memajukan dan mengembangkan mutu pendidikan seiring dengan perkembangan globalisasi dan standarisasi pendidikan. Sehingga mau tidak mau desentralisasi dan otonomi dalam bidang pendidikan harus direalisasikan. Dengan disetujuinya anggaran pendidikan sebesar 20% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memberikan angin segar untuk mendukung implementasi atau penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara komprehensif sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Perbaikan dalam bidang manajemen kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan dan pembiayaan, sarana dan prasarana pendidikan, hubungan sekolah dengan masyarakat dan layanan khusus sebuah keharusan yang menjadi tuntutan dalam pelaksanaan MBS.

Program seperti “aku anak sekolah” yang didukung badan-badan internasional yang memiliki perhatian dan dana yang besar seperti Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank) dan Unicef serta dukungan pemerintah dengan beasiswa masih saja belum mampu mengatasi dalam peningkatan mutu dan pasrtisipasi masyarakat. Terlebih lagi seiring dengan krisis global yang saat ini sedang dihadapi masyarakat Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan. Berapa banyak anak-anak umur sekolah yang berkeliaran dijalanan untuk mengamen, mengemis dan menjadi penjual asongan hanya demi memenuhi kebutahan hidup dan tentu saja untuk pergi ke sekolah tidak dipikirkannya.

Partisipasi masyarakat atau stakeholders yang ingin ditingkat dalam konsep manajemen berbasis sekolah hanya sebatas partisipasi pada penggalian dana untuk biaya operasional sekolah. Fakta yang lebih parah dan memilukan, dana yang disediakan oleh pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan dihabiskan untuk proyek-proyek pendidikan yang tentu saja hanya dinikmati segelintir pejabat. Kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan bidang pendidikan banyak bernuansa politis daripada tujuan dan orientasi pengembangan mutu pendidikan. Pendidikan saat ini hanya bersifat driven (dikendalikan) oelh kekuatan-kekuatan lain seperti politik, ekonomi dan sosial. Pendidikan belum mampu menjadi kekuatan yang mampu mengendalikan bidang-bidang lain.

Peningkatan pendanaan dan peningktan profesionalisme guru yang terkait dengan proses pembelajaran merupakan dua unsur yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Tetapi pada kenyataannya tingkat kesadaran, pemahaman, kepedulian dan komitmen tenaga pendidik – untuk tidak mengatakan rendah – sangat minim/kecil. Sehingga bagaimanapun bagusnya sebuah konsep digagas tetap tidak akan berhasil selama yang terlibat di dalam proses tersebut tidak mendukung. Para tenaga pendidik hanya meributkan tentang kesejahteraan dan pengangkatan PNS. Terlebih lagi, pelajar/siswa yang saat ini menjadi alasan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia motivasi belajarnya sangat rendah.

Sebenarnya apabila kesadaran, pemahaman, kepedulian dan komitmen berhasil dan ada pada diri setiap unsur yang terlibat dalam dunia pendidikan maka pengingkatan mutu pendidikan bisa diwujudkan. Dalam sebuah tayangan Kick Andy di Metro TV disajikan gambaran seorang tamatan kelas 5 Sekolah Dasar (SD) yang hanya bekerja serabutan dan sudah berusia diatas 50 tahun beserta teman-temanya sanggup dan berhasil mengelola pendidikan – untuk tidak mengatakan gratis – dana yang sangat minim. Tentu saja kesemuanya jauh dari kata layak secara akademik. Ujian nasional yang menjadi standar kualitas proses belajar mengajar, pada tahun 2008 para siswanya lulus 100%. Inilah sebuah potret bahwa kesadaran, pemahaman, kepedulian dan komitmen adalah faktor esensi yang harus ditanamkan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Ini sebuah logika dan pemikiran yang mungkin dianggap sebuah angin lalu dan lucu. Dana pendidikan yang sudah disetujui pemerintah sebesar 20% dari APBN sekitar 1000 triliun, maka pendidikan mendapatkan alokasi dana sebesar 200 triliun. Apabila dipakai sebuah sistem pemberdayaan keuangan dalam mengatasi pendidikan di Indonesia, mungkin, sekali lagi mungkin berhasil. Misalnya di daerah/kabupaten dengan pendapatan yang rendah, pendapatan masyarakat yang rendah dan dana sekolah yang rendah dapat diambil kebijakan dengan memberikan dana tersebut secara tunai yang di depositokan di bank pemerintah. Anggap saja ada sekitar 100 sekolah tertinggal yang harus di danai pemerintah dengan biaya operasional setiap sekolah sebesar 30 juta/bulan. Sehingga dalam 1 tahun, anggaran yang dibutuhkan untuk 1 sekolah sebesar 360 juta dan untuk 100 sekolah dibutuhkan 36 miliar. Apabila 1 triliun dengan jasa deposito bank sebesar 6% per tahun, maka akan di dapat dana 60 miliar per tahun sehingga untuk mendukung peningkatan sekolah dalam satu kabupaten tersebut hanya dibutuhkan 1 triliun itupun masih tersisa dan yang terpenting dana tersebut tidak habis. Bayangkan kalau setiap kabupaten memiliki 100 sekolah mungkin lebih atau kurang, maka pengembangan sekolah sudah tertangani sebanyak 20.000 sekolah di 200 kabupaten.

Kembali pada permasalahan pokok bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah tujuan yang sangat baik dan mulia. Kemandirian sekolah, peningkatan mutu sekolah, output yang dapat bersaing dalam dunia globalisasi adalah program yang harus di dukung penuh. Terlebih lagi apabila disertai dengan semangat kebangsaan dengan sikap penuh kesadaran, pemahaman, kepedulian dan komitmen yang tinggi. Sehingga dengan semangat desentralisasi dan otonomi pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak hanya sebatas konsep dan slogan saja dalam rangka pengembangan kualitas dan mutu pendidikan hanya sebuah fatamorgana dan utopia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab IV. Penutup

Kesimpulan

Dari deskripsi dan penjelasan di atas mengenai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terkait dengan latar belakang, definisi, tujuan, karateristik, implementasi dan beberapa model penerapan MBS di negara maju dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

  1. Pertimbangan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah keinginan untuk memberikan otonomi/kebebasan mengenai pengelolaan  pendidikan kepada pihak pengelelola untuk mengembangkan berdasarkan potensi masing-masing.
  2. Perubahan paradigma manajemen sentralisasi kepada desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan karena sistem sentralisasi hanya mengebiri kreatifitas dan inovasi dalam pendidikan
  3. Tujuan dari Manajemen Berbasis Sekolah memindahkan keputusan pemerintah pusat ke lokal stakeholders dengan mempertaruhkan pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional Pengembangan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan baik secara makro, messo maupun mikro (countinues quality improvement).
  4. Karateristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak bisa dipisahkan dari sebuah gambaran sekolah yang efektif atau ideal. Beberapa elemen yang dimuat atau dimiliki sekolah yang efektif dapat dikategorikan menjadi input, proses dan output.
  5. Perlunya analisis SWOT sebelum penerapan atau implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sehingga keinginan dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dapat dicapai secara maksimal.
  6. Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di negara maju memiliki istilah yang berbeda-beda tetapi pada intinya adalah semangat desentralisasi pendidikan. Adapun model MBS di Indonesia banyak diadopsi dari model MBS atau school based management Australia.

 

Daftar Pustaka

Sumber Buku

Budy, Rommy dan Rully, 2007, “Mengkaji PP 19/2005 Standar Nasional Pendidikan” dalam “Landasan Pembelajaran” Kumpulan Makalah Program Pasca Sarjana Univ. Negeri Malang.

Fattah, Nanang, 2004, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah, Bandung : CV. Pustaka Bani Quraisy.

Ibtisam, Abu Duhou, 2003, School Based Management (Manajemen Berbasis Sekolah), UNESCO, Penerjemah: Noryamin Aini, Suparto, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.

Mulyasa, E, 2003, Manajemen Berbasis Kompetensi : Konsep, Strategi dan Implementasi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

McGinn, N dan T. Welsh, 2003, Desentralisasi Pendidikan, Penerjemah : Ahmad Syahid, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.

Nurkolis. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Pidarta, Made, 2004, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Rohiat, 2008, Manajemen Sekolah : Teori Dasar dan Praktik, Bandung : PT. Refika Aditama.

Sagala, Syaiful, 2007, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Bandung : CV. Alfabeta.

 

 

Sumber Internet

Dharma, Agus , “Manajemen Berbasis Sekolah” dalam Error! Hyperlink reference not valid.. Diakses 12 Februari 2009.

 

_____________, Manajemen Berbasis Sekolah” dalam http://re-searchengines. com/adharma2.html. Diakses 12 Februari 2009.

 

_____________, “Manajemen Berbasis Sekolah” dalam http://www.mbs-sd.org/isi.php?id=3. Diakses 12 Februari 2009.

 

_____________, http://www.e-smartschool.com. Diakses 12 Februari 2009.

About baharagussetiawan

pemerhati pendidikan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s